Puncak Musim Kemarau Ancam Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, BMKG dan BNPB Tingkatkan Kewaspadaan

Kabarjatengterkini.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan serius mengenai potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Karhutla yang digelar oleh BNPB secara daring, Kepala BMKG menegaskan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2025, dan berisiko memicu karhutla secara masif di Sumatera dan Kalimantan.

Wilayah yang masuk dalam kategori prioritas risiko tinggi karhutla mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis cuaca dan curah hujan dasarian (10 harian), sebagian besar dari wilayah tersebut mengalami curah hujan sangat rendah dan cenderung kering, menciptakan kondisi yang sangat mudah terbakar.

BMKG menyampaikan bahwa berdasarkan peta Fire Danger Rating System (FDRS), dominasi warna merah menandakan bahwa lahan di berbagai wilayah tersebut memiliki tingkat kemudahan terbakar yang tinggi, bahkan tanpa adanya pemicu eksternal seperti puntung rokok atau api terbuka. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa musim kemarau 2025 merupakan salah satu musim paling kering dalam beberapa tahun terakhir.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Tidak Menjamin Efektivitas Jangka Panjang

Meskipun BMKG dan BNPB telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan dan mencegah penyebaran api, Kepala BMKG mengingatkan bahwa efek dari OMC hanya bersifat sementara. Dalam beberapa hari terakhir, potensi pertumbuhan awan hujan harian di wilayah kritis seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sangat rendah. Visualisasi prakiraan menunjukkan warna kuning hingga oranye, yang berarti pertumbuhan awan tidak maksimal.

“Warna merah kembali mendominasi peta FDRS. Ini mengindikasikan bahwa efek OMC sudah mulai berkurang. Kita kembali menghadapi kondisi cuaca aslinya yang kering dan berisiko tinggi,” ujar Kepala BMKG.

Apresiasi Menteri Kehutanan terhadap Sinergi BMKG dan BNPB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi antara BMKG dan BNPB dalam pelaksanaan OMC. Menurutnya, operasi ini bukan sekadar eksperimen, melainkan langkah ilmiah berbasis data untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

“Kita memiliki OMC yang semakin presisi di bawah arahan BMKG. Keberhasilan OMC sangat ditentukan oleh data cuaca, lokasi, dan waktu yang tepat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan OMC tidak hanya ditentukan oleh penyemaian garam, tetapi juga pada kolaborasi data cuaca dan kesiapan personel BNPB serta instansi lain.

278 Kejadian Karhutla Telah Terjadi di 2025

Dalam laporan BNPB, hingga pertengahan 2025 tercatat sebanyak 278 kejadian karhutla di Indonesia. Beberapa di antaranya terjadi di wilayah Riau, di mana operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, relawan, dan dukungan helikopter water bombing serta OMC berhasil menekan laju penyebaran api.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya soal jumlah personel atau alat pemadam. “Keberhasilan penanganan karhutla ditentukan oleh sinergi. Contohnya di Riau, seluruh unsur bergerak serentak dan terkoordinasi,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan serupa akan diterapkan di wilayah lain seperti Kalimantan jika kondisi memburuk.

BMKG: Dua Bulan ke Depan Adalah Masa Kritis

BMKG memproyeksikan bahwa musim kemarau akan berlangsung hingga akhir September 2025, sementara musim hujan baru akan mulai masuk pada Oktober. Ini berarti bahwa dua bulan ke depan adalah masa paling krusial dalam pencegahan karhutla.

“OMC bukan solusi tunggal. Patroli darat yang intensif, deteksi dini, dan pemadaman cepat adalah kunci pencegahan karhutla yang efektif,” jelas Kepala BMKG.

BMKG juga mendorong pemanfaatan data iklim dan prediksi cuaca ekstrem untuk pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah daerah. Setiap gubernur dan kepala daerah diminta untuk terus memantau laporan prakiraan cuaca harian dan potensi karhutla yang dirilis secara berkala.

Kesiapsiagaan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Ditekankan

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan, BMKG menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons informasi cuaca secara cepat dan tepat. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik untuk pertanian maupun kepentingan lainnya.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Pencegahan bisa dimulai dari kesadaran individu untuk tidak melakukan aktivitas berisiko saat musim kemarau seperti sekarang ini,” ujar Kepala BMKG menutup paparannya.