PPPK
Heboh Isu PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, BKD Jateng Bantah
- calendar_month Kam, 23 Jul 2026
- visibility 26
- 0Komentar
Mitrapost.com – Heboh isu mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan ditempatkan di organisasi masyarakat (ormas). Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Hal tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan penelusuran surat keputusan (SK) penempatan pegawai. “Kami langsung merespons isu itu dengan melakukan pelacakan. Hasilnya, […]
Efisiensi Belanja Pegawai Dikhawatirkan Berdampak pada PPPK Paruh Waktu, Pemprov Jateng Masih Tunggu Arahan Pusat
- calendar_month Sen, 30 Mar 2026
- visibility 87
- 0Komentar
Kabarjatengterkini.com – Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD dikhawatirkan akan berdampak pada nasib PPPK paruh waktu di Jawa Tengah. Adapun kebijakan tersebut merupakan buntut efisiensi oleh pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, menyebutkan bahwa pihak pemerintah provinsi masih mengkaji kebijakan tersebut, serta akan menunggu arahan dari […]
BKD Jelaskan Sistem Penggajian PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Rembang
- calendar_month Rab, 3 Des 2025
- visibility 206
- 0Komentar
Rembang, Kabarjatengterkini.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang menjelaskan terkait penggajian terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di wilayahnya. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Rembang, Miftachul Ichwan mengatakan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu di Rembang sebesar Rp1,5 juta. Total gaji tersebut mengacu pada Kementerian […]
Bupati Rembang Bakal Usulkan Penggajian PPPK untuk Diakomodir Pemerintah Pusat
- calendar_month Sen, 17 Nov 2025
- visibility 158
- 0Komentar
Rembang, Kabarjatengterkini.com – Bupati Rembang, Harno bakal mengusulkan terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) supaya diakomodir oleh pemerintah pusat. Kunjungan itu bakal dilakukan bersamaan dengan bupati seluruh wilayah Jawa Tengah yang direncanakan dilakukan pada Kamis (20/11/2025). “Saya itu kita ketemu BKN dan langsung Pak Presiden untuk usulan-usulan dari kita bagaimana agar bisa diterima […]
