Pasutri di Cilacap Jadi Tersangka Kasus Penyalur Pekerja Migran Ilegal di Malaysia
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 7

Foto: ilustrasi (Sumber: unsplash)
Cilacap, Kabarjatengterkini.com – Terungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Terkait perkara ini, dua orang yang merupakan pasangan suami istri (Pasutri) ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolresta Cilacap Kombes Yovan Fatika Handhiska Aprilaya mengatakan bahwa Pasutri berinisial SH (35) dan M (39) tersebut diduga memfasilitasi keberangkatan delapan PMI ke Malaysia tanpa prosedur resmi pada Oktober 2026.
“(Para pelaku) diduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan atau mempekerjakan pekerja migran Indonesia secara ilegal terhadap delapan orang pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Malaysia,” kata dia, Jumat (20/11/2026), dikutip Detik.
“Dalam kasus ini kami menetapkan dua orang tersangka yaitu SH dan M yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan penyelidikan dan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh penyidik dan pemeriksaan terhadap lima orang saksi terkait perkara tersebut,” lanjut dia.
Pengungkapan kasus berawal dari laporan PT Arni Famili Cabang Cilacap pada 15 November 2026. Perusahaan tersebut memberikan pernyataan bahwa kedelapan PMI itu merupakan anak didiknya yang telah mendapatkan pembekalan dan siap bekerja sebagai pekerja migran.
Namun, pihak perusahaan mendapat laporan bahwa delapan PMI itu meminta izin untuk pulang dari Malaysia, tetapi kemudian kembali bekerja tanpa melalui PT Arni Famili sebagai penyalur. Mereka diduga difasilitasi oleh Pasutri tersebut untuk berangkat ke negeri jiran.
“Pada saat itu delapan orang PMI ini izin kepada PT Arni Famili untuk pulang. Namun, pada kenyataannya delapan orang ini tidak kembali dan telah bekerja kembali ke Malaysia, tetapi tidak melalui PT Arni Famili Cabang Cilacap,” jelasnya.
Akibat kejadian itu, PT Arni Famili Cabang Cilacap mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 145 juta.
Sementara itu, dengan menyalurkan tenaga migran secara ilegal, kedua tersangka diduga memperoleh keuntungan Rp2 juta dari setiap PMI yang diberangkatkan. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
“Keuntungan yang diperoleh dari dua tersangka sampai dengan saat ini kita lakukan pendalaman. Per satu orang itu dia mendapatkan keuntungan Rp 2 juta, sehingga totalnya Rp 16 juta,” ungkap Yovan.
“Yang masih kami dalami adalah apakah ada fee-fee lain yang diberikan oleh pihak tertentu kepada kedua tersangka ini terkait pengiriman PMI secara ilegal ke Malaysia,” imbuhnya.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar bagi orang perseorangan yang melakukan penempatan PMI sebagaimana dilarang dalam Pasal 69. (*)
- Penulis: Anisya Gusti

