Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Heboh Isu PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, BKD Jateng Bantah

Heboh Isu PPPK Paruh Waktu Ditempatkan di Ormas, BKD Jateng Bantah

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
  • visibility 72

Mitrapost.com – Heboh isu mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan ditempatkan di organisasi masyarakat (ormas).

Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Hal tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan penelusuran surat keputusan (SK) penempatan pegawai.

“Kami langsung merespons isu itu dengan melakukan pelacakan. Hasilnya, tidak ada informasi yang benar mengenai PPPK paruh waktu ditempatkan di ormas, karena penempatannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto, Rabu (22/7/2026).

“Dari hasil penelusuran, tidak ada satu pun SK penempatan pegawai, khususnya PPPK paruh waktu, di organisasi masyarakat,” lanjut dia.

Ia mengimbau agar para PPPK paruh waktu maupun masyarakat tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi dari sumber yang akuntabel. Lebih lanjut, pihaknya telah melakukan klarifikasi melalui akun media sosial Instagram BKD Jateng.

“Tidak perlu resah karena sudah kami cek dan telusuri. Berita tersebut tidak benar,” tegasnya.

“Kami sudah meluruskan berita itu di akun (IG) Instagram-nya BKD Provinsi Jawa Tengah. Jadi, bisa dicek, ya. Kita transparan, silakan cek data tersebut ada di akun medsos atau IG di BKD Provinsi Jawa Tengah,” lanjut dia. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uji publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Bundar Kompleks BPSDM Jawa Tengah/rembangkab

    Pemkab Rembang Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP). Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Harno saat menjalani uji publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Bundar Kompleks BPSDM Jawa Tengah. Ia menyebut bahwa komitmen Pemkab Rembang mengenai keterbukaan informasi telah tertuang jelas dalam RPJMD 2025–2029 dengan […]

  • Telepon dan Video WhatsApp Bakal Dibatasi, Mengapa?

    Telepon dan Video WhatsApp Bakal Dibatasi, Mengapa?

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 478
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah berencana membatasi layanan dasar Over-The-Top (OTT) seperti telepon dan panggilan video WhatsApp. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan mengatakan bahwa rencana itu sedang dikaji. “Masih wacana ya, masih diskusi. Intinya kan cari jalan tengah, bagaimana layanan masyarakat tetap berjalan,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan […]

  • Anggota DPRD Rembang Dilaporkan Selingkuh dengan Istri Kades, Diduga Ngamar saat Kunker

    Anggota DPRD Rembang Dilaporkan Selingkuh dengan Istri Kades, Diduga Ngamar saat Kunker

    • calendar_month Sel, 15 Sep 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Seorang anggota DPRD Kabupaten Rembang, inisial W, diduga berselingkuh dengan istri salah satu kepala desa di Kecamatan Kragan. Perselingkuhan tersebut dilakukan saat W melakukan kunjungan kerja (kunker). Dugaan ini mencuat setelah kepala desa inisial S melalui pengacaranya melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Rembang beberapa waktu lalu. Menurut laporan tersebut, W dan […]

  • insentif

    20 Tahun Mandek, Insentif Guru Honorer Naik di Era Presiden Prabowo

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang telah lama menunggu kenaikan insentif. Kebijakan terbaru ini menjadi sorotan karena selama lebih dari 20 tahun insentif guru honorer tidak mengalami perubahan signifikan. “Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya […]

  • Eks BBPTUHPT Baturraden Diduga Korupsi Penjualan Susu Sapi, Negara Rugi Rp10 M

    Eks BBPTUHPT Baturraden Diduga Korupsi Penjualan Susu Sapi, Negara Rugi Rp10 M

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Eks Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden, inisial SHH, diduga melakukan praktik korupsi produk susu sapi. Terkait kasus tersebut, negara diperkirakan megalami kerugian hingga Rp10 miliar. Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, sementara SHH telah ditahan di Rutan Banyumas sejak Kamis (9/7/2026). […]

  • Terkait Penerapan Zero ODOL 2027, Gubernur Jateng: Perlu Ada Sosialisasi Masif

    Terkait Penerapan Zero ODOL 2027, Gubernur Jateng: Perlu Ada Sosialisasi Masif

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemprov Jateng mendukung penerapan zero ODOL (Over Dimension dan Over Loading) atau kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih pada 2027. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, kendaraan muatan berlebih bisa mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, hal ini juga mempercepat penurunan muka tanah di wilayah pesisir lantaran beban permukaan bertambah. “ODOL ini problem semua pihak. Saya […]

expand_less