20 Tahun Mandek, Insentif Guru Honorer Naik di Era Presiden Prabowo

Kabarjatengterkini.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang telah lama menunggu kenaikan insentif.

Kebijakan terbaru ini menjadi sorotan karena selama lebih dari 20 tahun insentif guru honorer tidak mengalami perubahan signifikan.

“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif, tetapi nominalnya stagnan. Baru di era Presiden Prabowo, insentif ini naik menjadi Rp400 ribu per bulan,” ujar Teddy saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Kenaikan Tunjangan Guru Non-ASN

Selain guru honorer, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN). Jika sebelumnya tunjangan sebesar Rp1,5 juta, kini nominalnya meningkat menjadi Rp2 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan, penghargaan, dan profesionalisme guru sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

“Pemerintah ingin memastikan guru merasa dihargai dan mendapatkan insentif yang layak, sehingga mereka bisa fokus pada pendidikan anak-anak bangsa,” tambah Teddy.

Penyaluran Tunjangan Kini Langsung ke Rekening Guru

Perubahan tidak hanya terjadi pada nominal tunjangan, tetapi juga pada mekanisme penyalurannya. Sebelumnya, dana tunjangan guru disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima setiap tiga bulan sekali. Kini, atas instruksi Presiden, tunjangan tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan.

“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi agar setiap bulan tunjangan langsung diberikan ke guru. Sistem ini sudah berjalan, dan semua dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen),” jelas Teddy.

Langkah ini diyakini dapat mempermudah guru dalam mengelola keuangan mereka dan memastikan tunjangan tepat waktu, sehingga berdampak positif pada motivasi dan kinerja guru di lapangan.

Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Tidak Terganggu

Seskab Teddy Indra Wijaya juga menekankan bahwa meskipun terjadi penyesuaian kebijakan, seluruh program pendidikan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Pemerintah memastikan tidak ada program pendidikan yang dihentikan atau dikurangi, baik yang menyasar siswa, sekolah, maupun guru.

“Seluruh program pendidikan tetap berjalan, bahkan beberapa program ditambah. Fokusnya lebih detail, tidak hanya pada guru, tetapi juga siswanya dan sekolahnya. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan secara menyeluruh,” ujar Teddy.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sekaligus memotivasi guru honorer dan non-ASN untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Guru Sebagai Garda Terdepan Pembangunan Bangsa

Menurut Teddy, kebijakan ini juga selaras dengan visi jangka panjang pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Guru ditempatkan sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa, dengan peran strategis dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas.

“Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan kecerdasan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru harus terus ditingkatkan, termasuk melalui kenaikan insentif dan tunjangan,” ungkap Teddy.

Peningkatan insentif guru honorer dan non-ASN ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya dalam memperkuat sektor pendidikan, memastikan guru mendapatkan penghargaan layak, dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

Dengan langkah ini, diharapkan guru honorer dan non-ASN merasa lebih dihargai, termotivasi, dan dapat memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa di seluruh Indonesia.