Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Anggota DPR RI Dorong Perda Terkait Produk UMKM Lokal Pasok Dapur MBG

Anggota DPR RI Dorong Perda Terkait Produk UMKM Lokal Pasok Dapur MBG

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
  • visibility 179

Kabarjatengterkini.com – Anggota DPR RI sarankan agar setiap pemerintah daerah membuat Perda (peraturan daerah) yang mengatur rantai pasok dapur MBG. Dengan Perda ini, pelaku UMKM lokal bisa turut berperan dalam menyukseskan program prioritas pemerintah RI.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR RI Edy Wuryanto saat menghadiri sosialisasi program MBG bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku UMKM di Kecamatan Kragan, Rembang.

“Harus ada regulasi yang memproteksi. Kalau bahan baku sudah tersedia di Rembang, tidak boleh mencari dari luar daerah. Perlu MoU antara UMKM, petani, nelayan, BUMDes, koperasi dengan SPPG,” katanya, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, belanja dapur MBG harus bisa menyerap produk UMKM sekitar, sehingga dampaknya perekonomian lokal semakin menguat. Pihaknya menyarankan pendampingan untuk menjembatani kebutuhan SPPG dengan pelaku usaha, petani, maupun nelayan setempat.

Pihaknya juga ingin program MBG bisa berfokus pada pemenuhan gizi kaum kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non-PAUD.

Sejak awal, program MBG memang dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal di sekitar dapur MBG atau SPPG. Salah satu langkahnya, yakni dengan memprioritaskan pasokan dari pemasok lokal terlebih dahulu.

Meski demikian, sering kali UMKM lokal belum bisa memenuhi kebutuhan SPPG yang biasanya mencapai tonase setiap bulannya. Jika demikian, ia mendorong kolaborasi melalui koperasi untuk kemudian disalurkan ke SPPG.

“Pemanfaatan produk lokal menjadi prioritas. Bahan baku diutamakan dari sekitar terlebih dahulu, agar menyerap produk-produk lokal yang ada,” jelas perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito.

“Kalau UMKM belum mampu, bisa dikumpulkan lewat koperasi untuk disalurkan ke SPPG. Prinsipnya, dari masyarakat kembali untuk masyarakat,” katanya.

Contohnya, pengembangan BUMDes dengan membangun peternakan ayam petelur. Selain itu, masyarakat setempat yang memiliki lahan juga didorong menanam komoditas, seperti buah-buahan untuk kemudian dijual ke SPPG.

“SPPG bisa membeli dengan harga terbaik untuk menampung hasil masyarakat. Ini peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal,” pungkasnya. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • menu

    10 Ide Menu Makan Malam Hemat dan Low Budget, Enak dan Gak Bikin Dompet Tipis!

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Makan malam adalah salah satu momen penting untuk mengisi energi setelah seharian beraktivitas. Namun, tidak semua orang ingin (atau bisa) menghabiskan banyak uang untuk makan malam. Kabar baiknya, kamu tetap bisa menyajikan menu makan malam yang enak, mengenyangkan, dan tentunya hemat biaya. Di artikel ini, kami akan bagikan 10 ide menu makan malam hemat […]

  • kpu

    DPR Desak KPU Klarifikasi Keputusan 731/2025 soal Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabarjatengterkini.com — Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk segera mengklarifikasi Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan ini menjadi sorotan karena dianggap mengandung potensi simpang siur di publik dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Rifqinizamy, yang akrab disapa Rifqy, menegaskan pentingnya lembaga negara, […]

  • Dinas Pemprov Jateng Bakal Dirombak di 2026

    Dinas Pemprov Jateng Bakal Dirombak di 2026

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal dirombak di 2026. Dari semula 23 bakal menjadi 22 dinas. “Tadi sudah lakukan penandatanganan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini kemudian ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dilansir dari Kompas. Dinas yang dirombak bisa memprioritaskan […]

  • anggaran

    Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Berita mengenai kenaikan alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun dalam RAPBN 2026 menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di KumparanBisnis pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, berita mengenai pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, sebagai Komisaris PT Waskita Karya (WSKT) juga menyita perhatian publik. Berikut ini adalah rangkuman lengkap […]

  • Dishub Solo Beri Penjelasan Terkait Laporan Tarif Parkir Progresif, karena Parkir Berjam-jam

    Dishub Solo Beri Penjelasan Terkait Laporan Tarif Parkir Progresif, karena Parkir Berjam-jam

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Warga Kota Solo mengeluhkan tarif parkir progresif di kawasan Jalan Slamet Riyadi. Tarif tersebut ditarik lantaran yang bersangkutan memarkirkan kendaraannya hampir seharian, sehingga diminta membayar lebih dari yang tertulis di karcis. Mengenai hal tersebut, Kepala UPTD Perparkiran Dishub Solo Haryono, menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh pihak Dishub. Segera setelahnya, pihaknya langsung […]

  • bupati

    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Pemeriksaan Intensif Berlangsung di Mapolres Pemalang

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring dalam operasi senyap yang dilakukan oleh lembaga antirasuah pada Selasa (28/7/2026) malam. Hingga Rabu (29/7/2026) pagi, proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring masih berlangsung secara intensif di Mapolres Pemalang. Berdasarkan pantauan […]

expand_less