Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Masih Ditunggu-tunggu Hingga Akhir Tahun, Kapan UMP Diumumkan?

Masih Ditunggu-tunggu Hingga Akhir Tahun, Kapan UMP Diumumkan?

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Sel, 16 Des 2025
  • visibility 221

Kabarjatengterkini.com – Jelang akhir tahun 2025, daftar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) disebut akan diumumkan hari ini, Selasa (16/12/2025).

Merespon hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat.

“Belum ada (keputusan untuk UMP). Nanti kita tunggu dulu semua ya. Kita masih nunggu semuanya. Nanti akan diumumkan,” kata Gus Yasin, Selasa (16/12/2025), dikutip Detik.

“Itu (UMP) kan disahkan dari kementerian. Jadi kita mau desak, kita juga sudah laporkan, kita sudah ajukan segera cepat. Kita sama-sama nunggu, insya Allah baik semuanya,” lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) Yassierli menyebut akan mengumumkan ketentuan UMP 2026 pada hari ini, Selasa (16/12/2025). Dijelaskan bahwa RPP tersebut sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal disetujui.

“Besok, besok Insyaallah saya umumkan ya. UMP RPP sudah di meja pak Presiden tinggal ditandatangani,” kata Yassierli, (15/12/2026), dikutip CNN Indonesia.

Setelah RPP UMP 2026 itu ditandatangani Prabowo, Yassierli memastikan bakal segera mengumumkan besaran kenaikan UMP 2026. Ia mengisyaratkan besaran kenaikan tidak akan ditetapkan dengan menyeragamkan kenaikan upah seluruh daerah sebesar 6,5 persen.

“Tunggu aja besok ya. Tahun lalu kan tidak range (kisaran), tahun lalu kan sama satu angka (6,5 persen), dan insyaallah arahan dari beliau tadi dan itu yang kita usulkan Insyaallah nanti dalam bentuk range,” ujarnya.

“Kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak Dan itu insya Allah akan menggembirakan untuk teman-teman para pekerja,” lanjut dia.

Sebelumnya, besaran UMP awalnya akan diumumkan pada 8 Desember lalu, namun dibatalkan karena belum ada regulasi dari pemerintah pusat.

Para buruh sempat mendesak agar UMP Jateng dinaikkan sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut dihitung dengan mempertimbangkan laju inflasi 2,5 persen dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,2 persen.

“Kami menuntut pemerintah menaikkan upah minimum minimal 8,5-10,5 persen. Mengapa angka itu muncul? Karena kita berdasarkan laju inflasi yang ada di angka 2,5 persen dan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di angka 5,2 persen,” kata Panglima Komando Aksi Nasional SPN, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional), dan Partai Buruh, Buya Fauzi pada 8 Desember 2025.

“Juga kita minta koefisien atau indeks tertentunya itu 1 persen. Indeks tertentu adalah salah satu presentasi penguat dari laju pertumbuhan ekonomi dan juga laju inflasi,” lanjutnya. (*)

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro

    Perbaikan Jalan Rusak Randublatung-Cepu Masuk Tahap Lelang

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Blora, Kabarjatengterkini.com – Perbaikan jalan raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora sudah masuk tahapan lelang. Jalan tersebut merupakan jalan provinsi, sehingga pengerjaan proyek menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun anggaran yang disiapkan mencapai Rp5,276 miliar pada tahun 2026. Anggaran itu dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung. […]

  • Pakubuwono (PB) XIV Purboyo

    PB XIV Purboyo Kena Peringatan dari KGPA Tedjowulan, Dinilai Melawan Perintah

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Surakarta, Kabarjatengterkini.com – Pakubuwono (PB) XIV Purboyo menerima surat peringatan dari Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan. Surat tersebut berisi peringatan terhadap tindakan PB XIV Purboyo yang dinilai melawan arahan pemerintah pusat. “Gusti Tedjowulan menyesalkan sikap dan tindakan Puruboyo yang terus-menerus melawan arahan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kebudayaan, untuk menahan diri, melakukan koordinasi, […]

  • garmin

    Garmin Indonesia dan Divers Clean Action Bersinergi dalam Ocean Clean Up di Kepulauan Seribu

    • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 411
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabarjatengterkini.com– Garmin Indonesia bersama Divers Clean Action (DCA) resmi menginisiasi kegiatan Ocean Clean Up sebagai bentuk nyata komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Program ini tidak hanya fokus pada pembersihan sampah di garis pantai, tetapi juga menyasar sampah yang tersembunyi di dasar laut, yang selama ini sulit terjangkau dan menjadi ancaman besar bagi biota […]

  • Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadang Hendra Yudha,

    BGN Perketat Aturan, SPPG yang Tidak Patuh Terancam Diputus

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak patuh pada aturan terancam putus kontrak sebagai mitra program. “Sekarang kita sudah mulai kencang. Ada yayasan mitra yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama. Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” tegas Deputi […]

  • Pengakuan Perselingkuhan Istri Kades dengan Anggota Dewan Rembang: Berawal dari Sering Bertemu

    Pengakuan Perselingkuhan Istri Kades dengan Anggota Dewan Rembang: Berawal dari Sering Bertemu

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Kasus dugaan perselingkuhan antara istri kepala desa (Kades) di Kecamatan Kragan dengan anggota DPRD Rembang masih bergulir. Perempuan inisial Z tersebut mengakui hubungan gelapnya dengan anggota dewan inisial W. Hal tersebut disampaikan Z usai menjalani pemeriksaan di Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rembang. Ia mengatakan, hubungan terlarang tersebut […]

  • Heboh Pengadaan Kursi Pijat Rp180 Juta, Plt Bupati Pati Tegaskan Sudah Batal

    Heboh Pengadaan Kursi Pijat Rp180 Juta, Plt Bupati Pati Tegaskan Sudah Batal

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Pati, Kabarjatengterkini.com – Heboh pengadaan kursi pijat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati senilai Rp180 juta. Pengadaan kursi pijat tersebut muncul di daftar anggaran 2026 bersama meja kursi tamu. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa pengadaan itu sudah dibatalkan. Menurutnya, pengadaan yang tidak membawa lebih banyak manfaat […]

expand_less