Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jawa Tengah » Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Rembang Siapkan UPTD PPA

Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Rembang Siapkan UPTD PPA

  • account_circle Ilham Wiji
  • calendar_month Sab, 22 Nov 2025
  • visibility 182

Rembang, Kabarjatengterkini.com – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Rembang saat ini tengah disiapkan. Upaya itu untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Rembang.

Pembuatan UPTD PPA itu merujuk terhadap Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo menuturkan bahwa untuk saat ini UPTD PPA telah memiliki pejabat yang dilantik oleh Bupati Rembang, beberapa hari lalu.

“Kita sudah, pejabatnya juga sudah dilantik oleh Pak Bupati, kepala UPTD-nya,” kata Prapto.

Namun, tambah dia, kepala UPTD PPA belum menempati kantor, dikarenakan masih dalam proses perbaikan. Kantor itu, ditargetkan bakal rampung di akhir tahun 2025 ini.

“Ini kita sedang tahap pembenahan kantor, jadi yang akan digunakan untuk kantor UPTD PPA. Jadi paling tidak akhir tahun 2025 ini nanti sudah punya kantor UPTD PPA,” ujar dia.

“Selama ini setelah dilantik masih bergabung dengan Dinsos PPKB walaupun itu memang UPTD-nya Dinsos PPKB tapi nanti kan dia punya kantor yang berbeda,” lanjut dia.

Menurutnya, dengan adanya UPTD PPA, Pemkab Rembang akan mempunyai kemampuan dalam menangani permasalahan kasus kekerasan perempuan dan anak, karena selama ini penanganan masih dilakukan di Dinsos PPKB.

“UPTD PPA itu nanti bergerak dalam penanganan kalau terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditangani oleh bidang PPPA,” jelasnya.

Prapto menyebutkan per bulan November ini ada 13 kasus kekerasan perempuan dan anak.

“Jumlah kasus kekerasan ada sekitar 13 baik anak maupun perempuan,” tandas Prapto. (Adv)

  • Penulis: Ilham Wiji

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkopukm) Kabupaten Rembang, Muh. Mahfudz. (Sumber. Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Puluhan Desa di Rembang Belum Punya Lahan Tanah untuk Pendirian Kopdes Merah Putih

    • calendar_month Sab, 29 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah belum mempunyai lahan untuk proses mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Dindagkopukm) Kabupaten Rembang, Muh. Mahfudz. Menurut data yang dihimpun oleh Dindagkopukm Rembang, tercatat ada sejumlah 33 desa atau […]

  • Pemprov Jateng Gandeng IWAPI Sukseskan Program MBG

    Pemprov Jateng Gandeng IWAPI Sukseskan Program MBG

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 342
    • 0Komentar

      Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah gandeng organisasi pegiat pemberdayaan perempuan, yakni Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan IWAPI Jawa Tengah telah berkomitmen mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat lewat MBG. Maka dari itu, mereka akan masuk ke dalam Satuan Tugas […]

  • Pemprov Jateng Tekankan Sektor Peternakan Punya Prospek Ekonomi Menjanjikan

    Pemprov Jateng Tekankan Sektor Peternakan Punya Prospek Ekonomi Menjanjikan

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 217
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinisi Jawa Tengah tekankan sektor peternakan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Terlebih, saat ini, pihaknya semakin gencar agar Jawa Tengah menjadi daerah penopang pangan nasional. Swasembada pangan dicapai tidak hanya berfokus pada produksi pertanian saja. Ketersediaan pangan berupa protein hewani juga dianggap penting agar masyarakat bisa mengonsumsi makanan dan minuman bergizi […]

  • LPSK Jemput Bola Tangani Kasus Pemerkosaan di Ponpes Pati, Siap Beri Perlindungan ke Korban

    LPSK Jemput Bola Tangani Kasus Pemerkosaan di Ponpes Pati, Siap Beri Perlindungan ke Korban

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang jemput bola untuk menangani kasus dan memberikan perlindungan terhadap seluruh korban pemerkosaan di pondok pesantren (ponpes) Pati. “LPSK jemput bola terkait kasus ini. Baru mau ketemu para korban dan kemudian koordinasi dengan aparat penegak hukum yang tangani baru hari ini,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Rabu […]

  • K.H. Sholeh Darat Resmi Jadi Nama Jalan di Kota Semarang

    K.H. Sholeh Darat Resmi Jadi Nama Jalan di Kota Semarang

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Nama K.H. Sholeh Darat resmi jadi salah satu jalan di Kota Semarang, sekaligus dinobatkan sebangai Tokoh Moderasi. Penamaan jalan tersebut menjadi wujud penghormatan terhadap tokoh yang berjasa bagi Indonesia. Seremoni ini merupakan bagian dari rangkaian proses pengusulan K.H. Sholeh Darat sebagai pahlawan nasional. Pasalnya, tokoh tersebut dikenal memiliki jejak sejarah sebagai ulama […]

  • Pernikahan Dini Jadi Salah Satu Pemicu Maraknya KDRT di Banjarnegara

    Faktor Peningkatan Kasus KDRT Dipicu Marak Pernikahan Dini

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 222
    • 0Komentar

      Banjarnegara, Kabarjatengterkini.com – Salah satu pemicu peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Banjarnegara adalah maraknya pernikahan dini dengan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi itu biasanya dikeluarkan jika terjadi kehamilan di luar nikah. “Banyak permohonan dispensasi nikah diajukan karena kehamilan di luar nikah. Pernah kami menangani kasus di mana kedua anak hanya lulusan SD,” […]

expand_less