Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kasus Korupsi Bupati Klaten: Terima Setoran dan Upah Pungut dari Pejabat Pemkab

Kasus Korupsi Bupati Klaten: Terima Setoran dan Upah Pungut dari Pejabat Pemkab

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 4

Kabarjatengterkini.com – Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, diduga menerima total setoran hingga Rp2,08 miliar dari pejabat di Pemkab Klaten. Rinciannya, sebesar Rp1,8 miliar berasal dari setoran rutin dan Rp280 juta dari upah pungut.

“Sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, HWI (Hamenang) diduga mendapat setoran rutin dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar sejak yang bersangkutan menjabat dari 2025 sampai dengan saat ini,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Jumat (16/10/2026), dikutip CNN Indonesia.

Setoran rutin itu berasal dari Perumda Air Minum Tirta Merapi Klaten sebesar Rp30 juta per bulan, PT Aneka Usaha (Perseroda) sebesar Rp15-20 juta per bulan, PT BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp30 juta per bulan, serta RSUD Bagus Waras Klaten sebesar Rp15-20 juta per bulan.

Sementara, terkait upah pungut, tersangka diduga menerima uang pejabat dan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Upah pungut tersebut dikumpulkan melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten, Rizqan Iryawan.

“Pada 2025, HWI menerima uang potongan upah pungut sebesar Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta per triwulan yang dikumpulkan melalui RZI (Rizqan Iryawan). Sementara pada 2026, HWI menerima uang potongan upah pungut sebesar Rp70 juta per triwulan melalui RZI,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Klaten, Hamenang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (15/10/2026) malam. Ia ditangkap bersama puluhan orang lainnya, termasuk Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Setidaknya ada lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pemberian kepada pihak BPK untuk pengondisian audit. (*)

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nama Gus Dur dan Marsinah Bakal Dikenang Lewat Gedung Kementerian HAM

    Nama Gus Dur dan Marsinah Bakal Dikenang Lewat Gedung Kementerian HAM

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 225
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai salah satu sosok pejuang Hak Asasi Manusia (HAM). Selama pemerintahannya, ia mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai cenderung deskriminatif terhadap minoritas. Atas jasanya tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menetapkan nama Gedung Kementerian HAM menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid. Hal tersebut […]

  • Pemprov Jateng Percepat Pembangunan 10 Embung di Daerah, Rampung Tahun Ini

    Pemprov Jateng Percepat Pembangunan 10 Embung di Daerah, Rampung Tahun Ini

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, sekaligus yang berkontribusi dalam ketahanan pangan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemprov Jateng terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satu infrastruktur yang dikebut adalah pembangunan 10 embung di berbagai daerah yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, delapan embung […]

  • ihsg

    IHSG Melemah ke Level 7.895 di Tengah Ketegangan Aksi Demo dan Insiden Rantis Polisi

    • calendar_month Jum, 29 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025), seiring ketidakpastian yang kembali mencuat akibat meningkatnya tensi politik dan sosial dalam negeri. IHSG turun 56,19 poin atau 0,71 persen ke level 7.895,89 setelah sempat menembus rekor psikologis 8.000 pada perdagangan sebelumnya. Pelemahan IHSG pagi ini turut diikuti oleh […]

  • Pemprov Jateng Diharapkan Perkuat Ekonomi Kreatif

    Pemprov Jateng Diharapkan Perkuat Ekonomi Kreatif

    • calendar_month Rab, 13 Agu 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 295
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) diharapkan berkomitmen perkuat ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) di wilayahnya. Pasalnya, Jateng memiliki potensi kreatif yang beragam, terlebih desa wisatanya. “Kami melihat, tahun ini momentum Jawa Tengah untuk ekonomi kreatif atau menjadi provinsi kreatif,” kata Ketua Komekraf Jawa Tengah, Ahmad Khairudin usai menemui Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, […]

  • Kades di Banyumas Jadi Tersangka Penggelapan Uang Rp100 Juta, Kini Dicopot dari Jabatan

    Kades di Banyumas Jadi Tersangka Penggelapan Uang Rp100 Juta, Kini Dicopot dari Jabatan

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Seorang kepala desa di Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang modus tawaran PNS. Terkait hal ini, pelaku berinisial AW itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya. Kasus ini terungkap atas laporan korban pada 24 Agustus 2026 lalu. Menurut laporan, AW mengiming-imingi D bahwa dia bisa meloloskan anak korban […]

  • qatar

    Qatar Desak Perpanjangan Gencatan Senjata AS-Iran, Peringatkan Krisis Global di Selat Hormuz

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Menanggapi situasi yang kian memanas, Pemerintah Qatar mulai “pasang badan” dengan mendesak kedua belah pihak untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Doha memperingatkan bahwa kebuntuan negosiasi bukan hanya akan memicu konflik bersenjata, tetapi juga berpotensi melumpuhkan ekonomi dunia melalui blokade jalur […]

expand_less