Stakeholder Duduk Bersama Bahas Persoalan Pangan Nasional di Jawa Tengah

Pati, Kabarjatengterkini.com – Persoalan pangan nasional menjadi topik pembahasan pada kegiatan focus droup discussion (FGD) yang bertema ‘Politik Beras dan Beras Politik’.

FGD digelar di Hotel New Merdeka Pati, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/2025). Sebanyak empat Narasumber duduk bersama untuk melakukan diskusi persoalan pangan Nasional, serta dihadiri pula sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pati Fraksi PDI Perjuangan, dinas di Kabupaten Pati terkait, kelompok tani, hingga sejumlah organisasi lainnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono mengatakan bahwa pembahasan ini mengenai persoalan pangan. Hal itu merujuk pada Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

“Sejak pemerintahan Pak Prabowo, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan selalu menjadi prioritas, bahkan saat ini disampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Namun di lapangan, kita tahu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Menurutnya, masih ada beberapa kendala terkait pencapaian cita-cita swasembada pangan, mulai dari rantai distribusi yang belum tertata hingga regenerasi petani yang sulit. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder terkait.

“Hari ini kita berdiskusi mengenai berbagai kendala, mulai dari rantai distribusi yang belum tertata, harga yang fluktuatif, hingga persoalan regenerasi petani yang semakin sulit karena profesi petani tidak lagi dianggap menjanjikan bagi anak muda. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, konsep ketahanan pangan, katanya, harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Konsep ketahanan pangan harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Pati,” tuturnya.

Sementara itu, Narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari menyebut persoalan pangan beras terdiri dari ketersediaan beras, alih fungsi lahan sawah, dan rantai pendistribusian beras.

“Itu juga menjadi persoalan kaitan dengan ekosistem perberasan. Jadi memang memperbaiki ekosistem perberasan itu karena ini pasar beras juga sifatnya oligopoli,” katanya.

“Rantainya juga ditata karena persoalan inflasi karena beras pun juga salah satu penyebabnya adalah karena rantai pasok dan distribusinya yang tidak efisien, sehingga harga juga naik turun,” dia melanjutkan.

Meskipun banyak persoalan terkait beras, kata dia, Provinsi Jawa Tengah sejauh ini komitmen untuk memperbaiki lumbung pangan tingkat provinsi. Bahkan, ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat Jawa Tengah surplus 1,8 juta di bulan November ini.

“Tapi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, untuk perberasan sangat-sangat kuat,” pungkasnya.