Brigadir TGP Polresta Pati Ditempatkan di Tempat Khusus Usai Terlibat Pukulan kepada Demonstran dalam Aksi 13 Agustus 2025

Kabarjatengterkini.com– Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Polresta Pati mengambil langkah tegas terhadap salah satu anggotanya, Brigadir TGP, yang terlibat dalam insiden pemukulan seorang demonstran pada aksi besar yang digelar di Pati pada 13 Agustus 2025. Dalam insiden yang memicu sorotan publik ini, Brigadir TGP ditahan di tempat khusus (patsus) untuk menjalani proses hukum internal, dan kini tengah menunggu proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan disiplin dan kode etik Polri.

Penyelidikan dan Tindakan Kepolisian

Insiden tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral menunjukkan aksi Brigadir TGP yang sedang memukul seorang demonstran. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak jelas anggota Polri tersebut sedang terlibat langsung dalam kekerasan fisik terhadap seorang peserta demo yang sedang berjuang menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Akibat dari kejadian ini, Wakapolresta Pati, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, menyatakan permohonan maaf atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota Polri tersebut.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Ini tidak mencerminkan sikap dan disiplin yang seharusnya dijaga oleh setiap anggota Polri,” ujar AKBP Petrus dalam keterangannya yang disampaikan pada Sabtu, 16 Agustus 2025.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah untuk menahan Brigadir TGP di tempat khusus, dan kasus ini akan diproses sesuai dengan kode etik dan disiplin profesi Polri. “Yang bersangkutan sudah kami amankan, dan kami akan memprosesnya sesuai dengan aturan disiplin atau kode etik yang berlaku di kepolisian,” tambah Petrus.

Demo Berakhir Ricuh: Polisi Gunakan Gas Air Mata

Aksi demo pada 13 Agustus 2025 merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mendesak pengunduran diri Bupati Sudewo yang diduga terlibat dalam berbagai skandal yang merugikan rakyat. Demo besar ini, yang melibatkan ribuan warga Pati, awalnya berlangsung damai. Namun, situasi berubah menjadi ricuh setelah polisi bertameng lengkap menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Akibatnya, puluhan demonstran terluka dan sejumlah anggota polisi juga mengalami cedera. Dalam upaya mengendalikan kerusuhan, aparat kepolisian sempat mengamankan 22 orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Namun, mereka akhirnya dilepaskan setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.

Wakapolresta Pati, AKBP Petrus, mengungkapkan bahwa meskipun kericuhan sempat terjadi, pihak kepolisian tetap berupaya untuk mengendalikan situasi dengan prosedur yang sesuai. “Kami melakukan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan ketertiban tetap terjaga. Namun, kami juga menghormati hak-hak demokrasi warga untuk menyuarakan pendapatnya,” jelas Petrus.

Kritikan dan Reaksi Publik terhadap Polisi

Insiden pemukulan yang dilakukan oleh Brigadir TGP ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok yang mendukung kebebasan berpendapat dan aksi damai. Banyak yang menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak sesuai dengan standar profesionalisme Polri yang selama ini dijaga.

“Ini sangat disayangkan. Polisi seharusnya bisa lebih bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini. Menggunakan kekerasan fisik terhadap demonstran yang tidak melakukan kekerasan jelas bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan,” ujar salah satu pengamat sosial di Pati.

Selain itu, kejadian ini juga memicu diskusi mengenai perlunya evaluasi dalam cara aparat kepolisian menangani demonstrasi. Banyak yang berharap agar Polri dapat lebih mengutamakan dialog dan penyelesaian damai dalam menangani aksi unjuk rasa, alih-alih menggunakan kekerasan fisik atau gas air mata yang sering kali memperburuk situasi.

Proses Hukum dan Tindakan Lanjutan

Berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Tengah, kasus ini akan segera diproses lebih lanjut melalui prosedur hukum yang berlaku di internal Polri. Brigadir TGP yang kini ditempatkan di tempat khusus, akan menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk memastikan apakah tindakannya melanggar kode etik dan disiplin profesi Polri.

Sejumlah pihak juga berharap agar proses hukum ini bisa berjalan transparan dan adil. Mereka menginginkan agar Polri dapat memberikan contoh yang baik dalam menegakkan hukum, khususnya terkait dengan kedisiplinan anggotanya dalam menghadapi situasi yang melibatkan masyarakat.

“Harus ada sanksi tegas terhadap anggota yang melanggar aturan. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka kepercayaan publik terhadap Polri bisa semakin menurun,” ujar seorang tokoh masyarakat di Pati.

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kejadian ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, Polri seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia, terutama dalam situasi yang melibatkan demonstrasi atau unjuk rasa.

Sebagai penutup, Wakapolresta Pati menegaskan kembali bahwa insiden seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin yang sudah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh anggota Polri dapat bekerja dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini adalah pembelajaran bagi kami semua. Kami akan berusaha menjaga nama baik Polri dengan terus meningkatkan kualitas pengawasan dan disiplin anggota di lapangan,” tutup AKBP Petrus.

Insiden pemukulan terhadap seorang demonstran oleh Brigadir TGP dalam demo besar Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi sorotan publik yang cukup serius. Langkah tegas yang diambil oleh Polresta Pati untuk menahan Brigadir TGP di tempat khusus dan memprosesnya sesuai dengan kode etik Polri menunjukkan bahwa kepolisian berusaha menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Namun, kejadian ini juga memberikan pelajaran penting bagi aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi secara lebih humanis dan tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Ke depannya, diharapkan Polri dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menghadapi situasi-situasi yang melibatkan masyarakat.