Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Business » Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
  • visibility 97

Kabarjatengterkini.com– Berita mengenai kenaikan alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun dalam RAPBN 2026 menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di KumparanBisnis pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, berita mengenai pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, sebagai Komisaris PT Waskita Karya (WSKT) juga menyita perhatian publik. Berikut ini adalah rangkuman lengkap mengenai kedua topik yang tengah hangat dibicarakan tersebut.

Anggaran DPR Naik Drastis, Mencapai Rp 9,9 Triliun pada 2026

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran untuk DPR mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Buku III Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), anggaran DPR dipatok sebesar Rp 9,9 triliun, yang merupakan kenaikan sebesar 47,8 persen dibandingkan dengan APBN 2025 yang sebesar Rp 6,69 triliun. Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 83 persen dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar Rp 5,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran DPR ini mencakup dua jenis belanja utama, yakni belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup pengeluaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, serta tunjangan untuk aparatur sipil negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi. Sedangkan belanja nonoperasional dialokasikan untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi parlemen.

Rincian Alokasi Anggaran DPR

Jika melihat tren alokasi anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan ini tampak konsisten. Berikut adalah rincian anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2021: Rp 5,41 triliun
  • 2022: Rp 5,6 triliun
  • 2023: Rp 6,01 triliun
  • 2024: Rp 5,94 triliun
  • 2025: Rp 6,69 triliun
  • 2026: Rp 9,9 triliun (proyeksi RAPBN)

Dengan adanya kenaikan yang signifikan ini, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai dampaknya terhadap kinerja dan pelayanan DPR, serta apakah anggaran yang lebih besar ini akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Beberapa kalangan menyarankan agar kenaikan anggaran ini dibarengi dengan transparansi yang lebih besar, sehingga masyarakat dapat mengawasi secara lebih efektif bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan peningkatan anggaran yang diajukan.

Wasekjen Gerindra Ade Abdul Rochim Jadi Komisaris Waskita Karya

Selain kenaikan anggaran DPR, berita lain yang tak kalah menarik perhatian adalah pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, menjadi Komisaris PT Waskita Karya (WSKT). Hal ini terjadi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/8), yang memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan.

Ade Abdul Rochim, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Gerindra pada periode 2020–2024, kini mengambil posisi di jajaran komisaris Waskita Karya. Bersama Ade, ada juga nama Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya berkarier di DPR sebagai staf ahli serta di Kementerian UMKM sebagai staf khusus. Hasby Muhammad Zamri sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris di Waskita Beton Precast (WSBP) sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah diangkat menjadi Komisaris Waskita Karya.

Selain mereka berdua, ada tiga nama baru yang diangkat menjadi Komisaris Independen Waskita Karya, yakni Aqila Rahmani, Muhammad Harrirar Syafar, dan Muhammad Abdullah Syukri. Berikut adalah susunan lengkap jajaran Komisaris Waskita Karya:

  • Komisaris Utama/Independen: Heru Winarko
  • Komisaris: Ade Abdul Rochim
  • Komisaris: Hasby Muhammad Zamri
  • Komisaris Independen: Aqila Rahmani
  • Komisaris Independen: Muhammad Harrirar Syafar
  • Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Sedangkan susunan direksi Waskita Karya adalah sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Muhammad Hanugroho
  • Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno
  • Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital: Rudi Purnomo
  • Direktur Operasi I: Ari Asmoko
  • Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan beberapa nama lainnya ke posisi komisaris Waskita Karya menambah sorotan pada jajaran pengurus BUMN ini. Waskita Karya, yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, tentu diharapkan bisa lebih berkembang dengan adanya figur-figur baru yang memiliki pengalaman luas di bidang politik dan pemerintahan.

Dampak Pengangkatan Ini Terhadap Waskita Karya

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan Hasby Muhammad Zamri di jajaran komisaris Waskita Karya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur manajemen perusahaan BUMN ini. Waskita Karya, yang sebelumnya sempat mengalami kesulitan finansial dan menghadapi beberapa masalah proyek, kini berharap dapat memperoleh masukan berharga dan arah yang lebih jelas dari jajaran komisaris yang baru.

Beberapa pihak melihat pengangkatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Waskita Karya dalam menghadapi persaingan ketat di industri konstruksi, serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Dengan pengalamannya di dunia politik dan pemerintahan, Ade Abdul Rochim dan koleganya diharapkan dapat membawa perspektif baru yang bisa menguntungkan Waskita Karya di masa mendatang.

Kenaikan anggaran DPR yang signifikan hingga mencapai Rp 9,9 triliun di RAPBN 2026 dan pengangkatan Ade Abdul Rochim sebagai Komisaris Waskita Karya menjadi dua berita yang paling menarik perhatian publik pada Kamis (21/8/2025). Kenaikan anggaran ini mencerminkan kebutuhan DPR akan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan legislatif, sementara pengangkatan Ade dan beberapa nama lainnya di Waskita Karya menunjukkan pergeseran penting dalam struktur manajemen BUMN besar di Indonesia. Keduanya menjadi sorotan yang layak untuk terus diikuti, mengingat dampaknya terhadap kebijakan publik dan perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Purbalingga Berkomitmen Lestarikan Pertunjukan Kentongan

    Pemkab Purbalingga Berkomitmen Lestarikan Pertunjukan Kentongan

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Purbalingga, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga berkomitmen melestarikan kebudayaan lokal daerah. Adapun salah satu budaya yang menjadi khas kabupaten tersebut adalah pertunjukan kentongan. “Komitmen kami adalah untuk melestarikan budaya yang menjadi ciri khas Purbalingga. Pemerintah memiliki rasa dan tanggung jawab agar budaya lokal bisa terus dilestarikan,” ujar Bupati Fahmi Muhammad Hanif, Minggu (12/10/2025). Pelestarian […]

  • bnpb

    BNPB Sebut 103 Selamat dan 49 Hilang dalam Tragedi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pencarian korban pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Sabtu (4/10/2025), Suharyanto menyebutkan bahwa total 118 orang telah ditemukan, dengan rincian 103 orang selamat, 14 meninggal, dan 49 lainnya masih […]

  • kpk

    KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Kam, 7 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meningkatkan intensitas penyelidikan dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan penetapan kuota haji tahun 2023-2025. Kali ini, lembaga anti-rasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan rencana pemeriksaan terhadap mantan Ketua GP Ansor tersebut. Namun, hingga […]

  • Korban Lemparan Batu ke KA Sancaka Yogyakarta-Surabaya Ungkap Luka-lukanya

    Korban Lemparan Batu ke KA Sancaka Yogyakarta-Surabaya Ungkap Luka-lukanya

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 128
    • 0Komentar

    kabarjatengterkini.com – Korban lemparan batu oleh orang tak dikenal ke Kereta Api (KA) Yogyakarta-Surabaya di Klaten ungkap kondisinya setelah kejadian tersebut. Salah satu korban, W (30) mengaku bahwa saat itu dia sedang membuat konten di dalam kereta api, namun tiba-tiba serpihan kaca akibat lemparan batu mengenai sebagian wajahnya, sehingga spontan menghindar ke samping. “Kebetulan waktu […]

  • Kawasan Dataran Tinggi Dieng Ditetapkan Sebagai Geopark Nasional

    Kawasan Dataran Tinggi Dieng Ditetapkan Sebagai Geopark Nasional

    • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 80
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Kawasan Dataran Tinggi Dieng ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Kementerian ESDM RI lewat Surat Keputusan Nomor 172.K/GL.01/MEM.G/2025 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2025. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin berharap, penetapan Taman Geopark Nasional Dieng bisa mendorong pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Sehingga, pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan […]

  • Walkot Semarang Agustina saat meninjau banjir di Genuk/semarangkota

    Walkot Semarang Agustina Pastikan Percepatan Penanganan Banjir di Genuk

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng memastikan percepatan penanganan banjir di Genuk. Pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan instansi terkait diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Pusat. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Kota Semarang, Dinas Sosial, serta BBWS Pemali Juana telah bergerak melakukan langkah teknis di lapangan. “Kita sudah […]

expand_less