Aksi Buruh KSPI Geruduk DPR RI, Tuntut Kenaikan Upah dan Penghapusan Outsourcing

Jakarta, Kabarjatengterkini.com — Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang digalang oleh KSPI bersama Partai Buruh.

Massa aksi mulai tiba di kawasan Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 09.50 WIB. Para buruh hadir menggunakan sejumlah bus besar yang diparkir di sekitar gerbang utama kompleks parlemen.

Tampak memimpin langsung aksi tersebut adalah Presiden KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Meski para buruh sudah berkumpul, aksi belum dimulai secara resmi karena mobil komando belum tiba di lokasi.

Pengamanan Ketat, Ribuan Aparat Dikerahkan

Menyambut aksi yang diperkirakan akan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri telah bersiaga sejak pagi hari.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa buruh di sekitar kawasan Senayan.

Meski konsentrasi massa sudah mulai meningkat, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi dan Semanggi masih terpantau lancar dan dibuka untuk umum. Arus kendaraan masih dapat melintas dengan normal di sekitar titik kumpul aksi.

Tuntutan Buruh: Hapus Outsourcing dan Naikkan Upah 2026

Dalam keterangannya, pihak KSPI menyampaikan sejumlah tuntutan utama yang akan mereka sampaikan kepada anggota dewan dalam aksi damai ini.

Salah satu tuntutan paling krusial adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, yang dinilai telah merugikan para pekerja secara berkepanjangan.

Sistem ini dianggap memotong hak-hak buruh, menghilangkan kepastian kerja, dan menurunkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya.

Selain itu, massa buruh juga menuntut agar upah minimum tahun 2026 dinaikkan secara signifikan. KSPI menilai bahwa daya beli buruh terus menurun akibat inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan kenaikan upah yang ada.

“Upah buruh tidak bisa stagnan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Pemerintah harus memastikan adanya kenaikan upah minimum 2026 yang realistis dan berpihak kepada buruh,” ujar Said Iqbal dalam pernyataan pers sebelumnya.

Aksi Nasional Serentak, DPR Diminta Dengarkan Suara Buruh

Aksi yang digelar di depan DPR RI ini merupakan bagian dari aksi nasional yang dilakukan secara serentak di beberapa daerah. Di kota-kota industri seperti Bekasi, Karawang, Surabaya, dan Batam, buruh juga melakukan aksi dengan tuntutan yang sama.

KSPI berharap DPR RI mendengarkan suara buruh dan tidak lagi berpihak kepada kepentingan pengusaha semata. Buruh menuntut DPR agar segera melakukan revisi regulasi ketenagakerjaan, termasuk pencabutan aturan-aturan yang merugikan pekerja di dalam UU Cipta Kerja.

Said Iqbal juga menyinggung soal ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar antara kelas pekerja dan pengusaha, khususnya setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global.

“Sekarang waktunya DPR dan pemerintah membuka mata, bahwa buruh bukan musuh. Buruh adalah kekuatan ekonomi bangsa yang harus diberi perlindungan,” tegasnya.

Aksi Damai, Tapi Tegas

KSPI memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai dan tertib, meski disampaikan dengan tegas. Tidak ada agenda pemblokiran jalan atau tindakan anarkis dalam aksi kali ini.

Para buruh membawa spanduk, bendera serikat, dan mengenakan seragam khas organisasi mereka. Mereka juga menyuarakan aspirasi melalui pengeras suara dan menyanyikan yel-yel perjuangan buruh.

Sebelum menuju DPR, sebagian massa dari luar Jakarta terlebih dahulu berkumpul di titik-titik transit seperti Terminal Kampung Rambutan, Pulogebang, dan stasiun-stasiun kereta api.

Pihak kepolisian dan koordinator aksi juga telah melakukan koordinasi agar lalu lintas tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum di sekitar kawasan Senayan.

Harapan untuk Dialog dengan DPR

Dalam aksi ini, KSPI dan Partai Buruh juga berharap dapat melakukan dialog langsung dengan anggota DPR RI. Mereka ingin menyampaikan secara resmi tuntutan buruh terkait regulasi ketenagakerjaan, kenaikan upah, dan sistem outsourcing.

Said Iqbal menegaskan bahwa buruh tidak akan lelah menyuarakan hak mereka hingga pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan pekerja.

“Jika hari ini tidak didengar, kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Aksi ini bukan yang terakhir,” tutup Iqbal.

Aksi unjuk rasa buruh dari KSPI yang berlangsung di depan DPR RI hari ini menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Dengan tuntutan yang jelas dan terukur, buruh berharap suara mereka menjadi pertimbangan serius dalam pembuatan kebijakan ke depan.

Sebagai negara demokrasi, ruang aspirasi bagi buruh harus dibuka luas. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial menjadi kunci utama untuk menciptakan iklim kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan.