Ratusan Bidang Tanah di Jawa Tengah Bakal Dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Sel, 21 Okt 2025
- visibility 189
Foto: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), menandatangani nota kesepakatan (Sumber: Pemprov Jateng)
Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 240 bidang tanah di Jawa Tengah bakal melalui proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini tercantum dalam nota kesepakatan soal sinergi penyelenggaraan urusan pertahanan, agrarian, dan penataan ruang antara BPN dan Pemprov Jateng.
Adapun tanah tersebut meliputi 80 bidang tanah di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Nantinya, lahan-lahan tersebut akan dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ini sesuai dengan cita-cita Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempersiapkan Jawa Tengah sebagai lumbung padi, sekaligus wilayah ketahanan atau stabilitas pangan nasional.
“LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan,” terang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jateng), Lampri, Senin (20/10/2025).
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare, sementara LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora (48.967 hektare), Cilacap (53.000 hektare), dan Wonosobo (10.168 hektare).
Selain itu, bakal dilakukan pula pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap. Langkah ini dilakukan guna memperkuat tata kelola aset dan investasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyebutkan, sertifikasi tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Terlebih, Jawa Tengah berada di posisi yang strategis dan memiliki potensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” ujarnya.
Pihaknya juha mendorong daerah-daerah di wilayahnya untuk segera menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025. Selain itu, menyiapkan sistem terintegrasi yang memudahkan investor menanam modal di Jawa Tengah.
“Saya minta para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi,” tegasnya. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
