Pemprov Jateng Siapkan Strategi Pajak dan Penguatan BUMD Guna Tingkatkan PAD 2026
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Jum, 28 Nov 2025
- visibility 105
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno (Sumber: Pemprov Jateng)
Kabarjatengterkini.com – Ada sejumlah strategi yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Di antaranya dengan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dan piutang.
“Peningkatan pendapatan akan kami lakukan dengan penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, Kamis (27/11/2025).
Hal ini didukung dengan digitalisasi layanan pembayaran pajak untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya lewat platform Sakpole atau aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan warga membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara daring.
“Mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, serta BUMDes,” lanjut dia.
Selain itu, Pemprov juga bakal mengoptimalkan kinerja BUMD dengan mengembangkan model bisnis yang adaptif dan berkelas. Saat ini, dilakukan pembangunan di Rest Area Tol Solo-Semarang KM 445B Tuntang, Kota Salatiga, dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
Selain itu, BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga resmi memulai operasional pabrik garam untuk industri pada Juni 2025, di Desa Raci, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
Adapun upaya lainnya adalah dengan membangun greenhouse, mendukung perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Sebagai informasi, Pemprov Jateng menargetkan pendapatan daerah pada 2026 meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Kenaikan tersebut akan dipadukan dengan kebijakan efisiensi di sisi belanja.
Belanja daerah tahun 2026 direncanakan turun 2,79 persen agar ruang fiskal lebih sehat dan belanja lebih tepat sasaran. Sementara, sisi pembiayaan daerah, tercatat total pembiayaan sebesar Rp414,5 miliar. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
