Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Resmi Berlaku, KUHP Baru Dinilai Lebih Keras dari Hukum Kolonial Belanda

Resmi Berlaku, KUHP Baru Dinilai Lebih Keras dari Hukum Kolonial Belanda

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
  • visibility 214

Kabarjatengterkini.com- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku mulai Jumat, 2 Januari 2026. Pemberlakuan regulasi pidana nasional ini menandai berakhirnya penggunaan Wetboek van Strafrecht (WvS), hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun di Indonesia.

Namun, meski telah disahkan sejak 2022, kehadiran KUHP baru justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama pegiat hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai KUHP baru sarat dengan norma-norma represif yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Salah satu pasal yang menjadi sorotan utama adalah pengaturan mengenai aksi demonstrasi.

Dalam KUHP lama, Pasal 15 justru mempidanakan pihak-pihak yang mengganggu jalannya aksi unjuk rasa. Namun, dalam KUHP baru, Pasal 256 mengatur bahwa setiap orang yang menggelar aksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat dikenai sanksi pidana.

“Sedangkan kita lihat sekarang di KUHP yang baru, justru di Pasal 256 ini jelas setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu menggelar aksi bisa dikenai pidana,” ujar Isnur dalam konferensi pers daring, Kamis (1/1/2026).

Menurut Isnur, ketentuan tersebut menciptakan norma baru yang berbahaya karena berpotensi mempidanakan warga negara hanya karena menyampaikan pendapat secara spontan tanpa prosedur administratif. Ia menilai pasal ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

“Ini bukan sekadar soal teknis pemberitahuan, tetapi soal hak warga untuk menyampaikan pendapat. Kalau ini dipidana, maka demokrasi kita makin sempit dan rumit,” tegasnya.

Tak hanya soal demonstrasi, YLBHI juga mengkritik KUHP baru karena dinilai menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial yang sebelumnya sudah tidak digunakan. Isnur mencontohkan Pasal 510 dan Pasal 511, yang dalam praktiknya dulu jarang diterapkan karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan demokrasi modern.

Selain itu, ancaman pidana makar dalam KUHP baru juga menjadi perhatian serius. Dalam KUHP buatan Belanda, Pasal 106 mengatur hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku makar. Namun dalam KUHP baru, ancaman tersebut diperberat dengan penambahan pidana mati.

“Dalam KUHP kolonial saja sudah berat, sekarang justru ditambah dengan ancaman pidana mati,” ujar Isnur.

YLBHI menilai penambahan ancaman hukuman ini menunjukkan kecenderungan negara untuk menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi perbedaan pandangan politik, alih-alih mengedepankan dialog dan mekanisme demokratis.

Kritik lain diarahkan pada kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Dalam Pasal 120 KUHP baru, penyidik disebut memiliki kewenangan melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan hingga lima hari. Ketentuan ini dinilai membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Pasal 112 dan Pasal 113 memberikan ruang bagi aparat untuk melakukan penggeledahan dengan alasan subjektif “dalam keadaan mendesak”. Isnur menilai frasa tersebut sangat multitafsir dan berbahaya jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat.

“Jadi kapan pun penyidik bisa menilai bahwa ini keadaannya mendesak. Artinya, kapan pun bisa memblokir, menggeledah, dan menyita. Ini pasal yang sangat berbahaya karena bisa jadi suka-suka penyidik,” katanya.

Meski demikian, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa KUHP baru disusun sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal dalam KUHP baru akan disertai dengan aturan turunan dan pedoman penegakan hukum agar tidak disalahgunakan.

Sebagai informasi, KUHP baru disahkan oleh DPR pada Desember 2022 dan diberikan masa transisi selama tiga tahun sebelum diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026. Masa transisi tersebut dimaksudkan agar aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Namun, dengan berbagai kritik yang masih mengemuka, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Mereka khawatir, alih-alih memperkuat sistem hukum nasional, KUHP baru justru berpotensi menjadi alat pembatasan kebebasan sipil di Indonesia.

 

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Sri Jarwati /rembangkab

    Pemkab Rembang Percepat Pembentukan Desa Tangguh Bencana

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus mempercepat pembentukan desa tangguh bencana (Destana). Targetnya, destana bisa terbentuk di 100 desa di tahun 2026 sebagaimana yang termuat dalam RPJMD 2021–2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Sri Jarwati mengatakan bahwa hingga tahun ini, sudah ada 32 desa tangguh bencana yang terbentuk. Nantinya jumlah […]

  • KBM Mulai Awal Oktober 2025, SRMA 16 Temanggung Bakal Penuhi Kebutuhan Siswa

    KBM Mulai Awal Oktober 2025, SRMA 16 Temanggung Bakal Penuhi Kebutuhan Siswa

    • calendar_month Sen, 8 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Temanggung, Kabarjatengterkini.com – Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 Temanggung bakal mulai kegiatan belajar mengajar (KBM) pada awal Oktober 2025. Sementara itu, saat ini, siswa masih beradaptasi di lingkungan baru sebelum memulai materi pelajaran. Kepala SRMA 16 Temanggung, Agus Adibil Muhtar mengatakan, para siswa diarahkan untuk mengikuti sejumlah program perispan, mulai dari kegiatan keagamaan, intelegensia, […]

  • Puluhan Atap Bangunan dan Kios Pasar Karangpandan Rusak Diterjang Angin Kencang

    Puluhan Atap Bangunan dan Kios Pasar Karangpandan Rusak Diterjang Angin Kencang

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Karanganyar, Kabarjatengterkini.com – Puluhan bangunan terdampak angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Karangpandan beberapa waktu lalu. Bangunan-bangunan tersebut meliputi rumah warga hingga kios di Pasar Karangpandan. Adapun empat desa yang terdampak yakni Desa Karangpandan, Desa Ngemplak, Desa Domplang, dan Desa Gerdu. Diketahui, angin puting beliung menerjang wilayah tersebut pada Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 16.45 […]

  • blue origin

    Blue Origin Toreh Sejarah Baru, Astronaut Berkursi Roda Sukses Tembus Luar Angkasa

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Industri kedirgantaraan dunia kembali menorehkan sejarah penting dalam eksplorasi antariksa. Perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, Blue Origin, sukses menuntaskan misi New Shepard NS-37, sebuah penerbangan suborbital yang bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi simbol nyata inklusivitas manusia di era modern. Peluncuran New Shepard NS-37 dilakukan dari fasilitas Blue Origin di Texas Barat, […]

  • Anggota Satpol PP di Tangsel Nekat Jual Produk Kedaluwarsa, Kini Jadi Tersangka

    Anggota Satpol PP di Tangsel Nekat Jual Produk Kedaluwarsa, Kini Jadi Tersangka

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 296
    • 0Komentar

    kabarjatengterkini.com – Seorang anggota Satpol PP di Tangerang Selatan inisial A diciduk polisi setelah kedapatan menjual makanan dan produk kosmetik yang telah kedaluwarsa. Ia diamankan bersama dengan rekannya, SA yang turut berperan dalam penjualan produk-produk tersebut. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa penangkapan kedua pelaku dilakukan pada Jumat (4/7/2025) di Kampung […]

  • Pemkot Semarang Kampanyekan Kanal Lapor Semar/semarangkota

    Pemkot Semarang Kampanyekan Kanal Lapor Semar

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya mengkampanyekan kanal Lapor Semar Solusi AWP kepada masyarakat. Dengan menggandeng Program Studi Ilmu Komunikasi Undip, Pemkot Semarang meluncurkan kampanye agresif dengan tagar provokatif #ngadudilaporsemar guna mendongkrak awareness dan partisipasi publik. Plt. Kepala Diskominfo Kota Semarang, Drs. Yudi Hardianto Wibowo mengatakan bahwa melalui kampanye tersebut, diharapkan layanan Lapor […]

expand_less