Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu Gelar Demo Besar-Besaran, Tuntut Pemakzulan Bupati Sudewo

Pati, Kabarjatengterkini.com – Gelombang protes terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, kembali memuncak. Kali ini, Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu (AMPB) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Aksi ini menjadi lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 13 Agustus 2025. Namun, menurut Koordinator aksi, Ahmad Husein, demo kali ini dipastikan akan lebih besar dan terorganisir.

“Iya, besok (Senin) kami akan gelar demo di depan kantor DPRD. Tuntutannya jelas: mendesak agar Bupati Sudewo segera dimakzulkan. Kami juga meminta agar hak angket segera dipercepat,” kata Husein saat dihubungi pada Senin (18/8/2025).

Tak Lagi Buka Donasi, Tapi Posko Pengawalan Hak Angket

Berbeda dengan aksi sebelumnya yang sempat membuka posko donasi, kali ini AMPB akan mendirikan posko pengawalan hak angket serta posko pengaduan korban kebijakan Bupati Sudewo, termasuk mereka yang merasa menjadi korban tindakan represif aparat dalam demo sebelumnya.

Menurut Husein, posko pengawalan akan dipasang mulai pukul 08.00 WIB di depan Gedung DPRD Pati. Posko ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan aduan dan aspirasi mereka selama proses hak angket berlangsung.

“Pemasangan posko akan dilakukan di depan kantor DPRD. Posko ini bukan hanya simbol perjuangan, tapi juga tempat pengaduan dan penyampaian suara rakyat,” tegasnya.

Meski membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur, Husein menegaskan bahwa perjuangan ini terbuka untuk seluruh warga Kabupaten Pati. Ia mengajak masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal ini.

Buka Posko 24 Jam, Kawal Kinerja Pansus DPRD Pati

Pada Senin (18/8/2025), AMPB juga mulai mendirikan tenda posko permanen di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati sisi selatan. Di lokasi itu, terpasang banner bertuliskan “Posko Masyarakat Pati Bersatu”.

Koordinator posko, Hanif, mengatakan bahwa posko ini akan dibuka selama 24 jam penuh hingga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati menyelesaikan tugasnya dalam memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

“Posko ini didirikan untuk mengawal kinerja Pansus Hak Angket terhadap Bupati Pati. Selain itu, warga bisa datang untuk menyampaikan aduan, keluhan, maupun pengalaman saat demo kemarin,” ujar Hanif.

Posko ini juga menerima laporan dari warga yang merasa menjadi korban intimidasi, kekerasan aparat, maupun dampak kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati selama masa jabatan Bupati Sudewo.

Respons Mendagri Tito Karnavian

Terkait rencana aksi demo jilid dua ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, selama aksi tersebut berjalan damai dan tidak anarkis.

“Ya, ini biarkan saja proses penyampaian pendapat. Asal jangan sampai anarkis,” ucap Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).

Tito juga menyatakan bahwa pemerintahan Bupati Sudewo masih sah dan tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun saat ini tengah diwarnai proses hak angket yang berpotensi berujung pada pemakzulan.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Sesuai aturan perundang-undangan, selama belum ada keputusan resmi, Bupati masih sah menjabat,” tambah mantan Kapolri itu.

Desakan Terhadap Pansus DPRD Pati

Diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Pati telah resmi dibentuk dan memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan seluruh proses investigasi dan rekomendasi.

Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menilai waktu dua bulan terlalu lama. Mereka mendesak DPRD mempercepat proses pemakzulan dan tidak bermain-main dengan aspirasi masyarakat.

“Kami akan terus kawal dan beri tekanan. Pansus harus segera menyampaikan hasil kerja mereka kepada publik. Jangan main aman!” tegas Husein.

Aksi unjuk rasa dan pendirian posko oleh Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menunjukkan bahwa gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo semakin besar. Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pantauan ketat terhadap proses di DPRD, perjuangan AMPB diprediksi akan terus menguat dalam beberapa pekan ke depan.

Warga Pati kini menantikan bagaimana hasil akhir dari proses hak angket DPRD, dan apakah benar Bupati Sudewo akan dimakzulkan dari jabatannya.