Nafa Urbach Janjikan Gaji dan Tunjangan DPR Dialokasikan untuk Rakyat di Dapil Jateng

Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nafa Urbach, menyatakan akan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai wakil rakyat untuk masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) di Jawa Tengah. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas keresahan publik terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat.

Nafa, yang terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, mewakili dapil Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Dalam unggahan Instagram Story di akun pribadinya, Nafa menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawabnya kepada rakyat yang telah mempercayainya sebagai wakil di Senayan.

“Saya memilih cara yang bisa langsung saya lakukan sendiri terlebih dahulu, dengan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan saya ke masyarakat di dapil sampai 2029,” ujar Nafa Urbach, dikutip Selasa (26/8/2025).

Langkah Pribadi dan Tidak Bisa Diputuskan Sepihak

Nafa menjelaskan bahwa keputusan penurunan atau pemotongan gaji dan tunjangan DPR tidak bisa dilakukan secara sepihak, karena merupakan keputusan bersama yang melibatkan banyak pihak di parlemen. Oleh karena itu, ia memilih melakukan aksi pribadi yang dapat langsung ia wujudkan tanpa menunggu proses politik yang panjang.

“Ini langkah yang bisa saya lakukan sendiri terlebih dahulu. Tapi saya berterima kasih untuk masukan dari masyarakat, dan pasti saya akan sampaikan itu ke teman-teman di DPR,” lanjutnya.

Antisipasi Tuduhan Pencitraan

Politisi Partai Nasdem ini juga menyadari risiko dikritik dan dituduh melakukan pencitraan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini murni niatnya untuk membantu rakyat, bukan untuk mencari simpati politik.

Nafa meminta masyarakat bersabar karena timnya masih menyusun mekanisme penyaluran agar bantuan tepat sasaran.

“Sabar ya, saya dan tim dapil masih membutuhkan waktu supaya yang menerima benar-benar orang yang membutuhkan dan kesulitan. Kita mulai ini bulan depan,” ungkapnya.

Fokus untuk Guru Honorer dan Masyarakat Kurang Mampu

Dalam pernyataannya, Nafa menyebut guru honorer sebagai salah satu pihak yang akan menjadi prioritas utama penerima bantuan. Menurutnya, para guru honorer adalah pahlawan pendidikan yang sering kali diabaikan dari sisi kesejahteraan.

Namun ia juga terbuka terhadap saran masyarakat untuk memperluas cakupan bantuan ke sektor lain seperti pedagang kecil, buruh tani, dan keluarga miskin.

“Saya menerima masukan dari publik apakah gaji dan tunjangan itu juga harus disalurkan ke masyarakat di luar yang berprofesi guru. Semua proses ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan,” kata Nafa.

Transparansi dan Pelaporan Rutin

Sebagai bentuk akuntabilitas, Nafa berjanji bahwa penyaluran gaji dan tunjangannya akan dilaporkan secara berkala dan bisa diakses publik. Ia mengatakan akan membuka data penerima bantuan serta mengunggah laporan penggunaan dana di platform resmi dan media sosial pribadinya.

Langkah ini diambil untuk menepis kecurigaan publik dan sebagai contoh nyata wakil rakyat yang peduli terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Sorotan

Isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR mencuat ke publik dan menuai gelombang kritik. Banyak warga menilai bahwa peningkatan fasilitas DPR terjadi di tengah krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan rakyat yang belum merata.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, sempat menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota dewan. Namun, terdapat kenaikan beberapa tunjangan, seperti tunjangan beras dan bahan bakar.

“Gaji, itu di luar perumahan. Kalau gak salah, ada tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan lainnya. Itu sekitar Rp70 juta per bulan. Di luar tunjangan rumah Rp50 juta,” jelas Adies.

Dengan demikian, total penghasilan bersih anggota DPR RI periode 2024–2029 bisa menembus angka Rp100 juta lebih setiap bulan, termasuk tunjangan perumahan, walau mereka tidak menempati rumah jabatan.

Kritik terhadap DPR Menguat

Di berbagai daerah, gelombang protes terhadap DPR RI terus menguat. Banyak kalangan, terutama mahasiswa, buruh, dan aktivis masyarakat sipil, menyuarakan agar DPR lebih peduli terhadap rakyat dan tidak memprioritaskan fasilitas pribadi di tengah kondisi nasional yang menantang.

Langkah yang diambil Nafa Urbach dianggap sebagian pihak sebagai inisiatif positif, namun juga disambut skeptis oleh pihak lain. Meski begitu, publik akan menilai apakah janji tersebut benar-benar direalisasikan atau hanya sekadar retorika politik.

Janji Nafa Urbach untuk mengalokasikan seluruh gaji dan tunjangan DPR ke masyarakat dapilnya merupakan langkah yang jarang dilakukan oleh wakil rakyat. Meskipun tidak lepas dari kritik dan dugaan pencitraan, komitmennya membuka peluang dialog tentang bagaimana wakil rakyat seharusnya bekerja dan melayani.

Dengan transparansi dan penyaluran yang tepat sasaran, inisiatif Nafa bisa menjadi contoh positif bagi anggota DPR lainnya, terutama di tengah isu kenaikan gaji yang memicu ketidakpercayaan publik.