Pemilik Sebut Kompensasi Rp1 M Buntut Polemik Kandang Babi-SPPG di Sragen
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Kam, 8 Jan 2026
- visibility 120
Foto: ilustrasi (Sumber: istock)
Sragen, Kabarjatengterkini.com – Pemilik peternakan babi yang sempat berselisih dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banaran minta kompensasi. Adapun besaran uang penggantian tersebut mencapai Rp1 miliar.
Sebelumnya, ia menyebutkan angka Rp2 miliar setelah mendengar kabar peternakan miliknya harus ditutup karena tidak diperbolehkan berdekatan dengan SPPG. Namun, akhirnya, ia menurunkan jumlah kompensasi Rp1 miliar.
“Iya benar saya minta Rp1 M. Saya yang mengajukan angka itu. Ya kalau dari pihak sana tidak mau ya tidak masalah, orang saya juga tidak ingin pindah usaha,” katanya, Rabu (7/1/2026), dikutip Detik.
“Sudah ada (permintaan), saya diminta menutup. Kalau saya tidak minta kompensasi ya bagaimana? Usaha saya mau ditutup kok. Berarti saya sudah terbuka (open), angka Rp 2 M sampai Rp 1 M itu sebenarnya masih bisa tawar-menawar,” imbuhnya.
Adapun uang kompensasi itu nantinya akan digunakan untuk mencari lahan, biaya pemindahan, hingga pengurusan izin. Menurutnya, jika kandang babinya di tutup, pihaknya akan menjual aset dan membangun lagi usahanya yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun.
“Tetap bersikeras dengan nilai Rp 1 miliar, kalau turun dari situ tidak bisa. Sudah saya perhitungkan mulai dari cari lahan, izin, hingga pemindahan. Kalau saya menutup kandang, aset saya jual semua. Untuk membangun kembali itu butuh satu tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Gizi Nasional (BGN) saat ini sudah turun tangan untuk menangani polemik SPPG tersebut. Pihaknya sampai saat ini sedang melakukan investigas lapangan, dilanjutkan mediasi dengan pihak-pihak terkait.
“Nanti saja setelah kita mediasi dengan Kapolres, Dandim, serta seluruh Muspida yang ada. Besok ya, nanti saya sampaikan,” ujar Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigjen TNI Albertus Dony.
“Seluruhnya (akan dilibatkan dalam mediasi), termasuk Satgas MBG (Makan Bergizi Gratis). Di daerah kita punya Satgas MBG, itu nanti yang kita libatkan juga,” lanjutnya.
Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan Dapur MBG itu sepenuhnya ditangan Kepala BGN.
“Keputusannya ada pada pimpinan. Saya hanya melakukan investigasi untuk melihat kondisi riil di sana. (Kelanjutan) Terserah pimpinan berdasarkan hasil investigasi tersebut,” pungkasnya. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
