Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Ribuan Hektare Sawah di Jepara Gagal Panen, Kerugian Belum Bisa Diklaim Asuransi Pertanian

Ribuan Hektare Sawah di Jepara Gagal Panen, Kerugian Belum Bisa Diklaim Asuransi Pertanian

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
  • visibility 16

Jepara, Kabarjatengterkini.com – Ribuan hektare sawah di Jepara gagal panen hingga terancam kerugian hingga Rp25,2 miliar karena bencana banjir yang melanda sejak pertengahan Januari 2026. Mirisnya, kerugian tersebut belum bisa diklaim lewat asuransi pertanian.

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara per 21 Januari, total lahan sawah terdampak banjir capai 3.921 hektare. Rinciannya, 2.807 hektare dinyatakan puso (gagal panen), sementara 1.054 hektare lainnya dinyatakan selamat.

“DKPP memperkirakan nilai kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp 25,2 miliar, dan seluruhnya tidak tercover asuransi pertanian,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Mudhofir, Rabu (4/2/2026), dikutip Detik.

Pihaknya juga merinci wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah, yakni Kecamatan Kalinyamatan 742 hektare, Welahan 653 hektar, Pecangaan 350 hektar, Kedung 286 hektar, Keling 234 hektar, dan Mayong 147 hektar.

Lahan sawah yang terdampak juga berada di Donorojo 115 hektare, Bangsri 85 hektare, Mlonggo 65 hektare, Tahunan 39,5 hektare, Jepara 33 hektare, Kembang 30 hektare, Nalumsari 27 hektare, serta Batealit 1 hektare.

Sementara itu, seluas 70 hektare tidak dapat dimasukkan ke dalam data puso lantaran lahan tersebut berada di area pinggiran sungai atau lambiran yang statusnya bukan hak milik.

Adapun mayoritas padi yang ditanam masih berusia sekitar satu bulan. Saat banjir merendam, sudah dipastikan petani mengalami gagal panen dan kerugian. Sayangnya, ribuan lahan tersebut tidak bisa tercover asuransi.

“Lahan ini tidak ada tupinya dan penerima bantuannya tidak jelas, sehingga tidak bisa kita klaimkan sebagai data puso,” jelasnya.

Pihaknya saat ini baru mengusulkan bantuan kepada petani, berupa bantuan benih dan pupuk. .

“DKPP hanya mengajukan bantuan berupa benih dan pupuk. Jika merujuk pengalaman sebelumnya, biasanya bantuan yang diberikan berupa benih,” kata Mudhofir. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto : Bupati Rembang Harno beserta jajarannya melakukan foto bersama dengan Unicef, Kamis (20/11/2025). (Sumber. Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Pemkab Rembang Gandeng Unicef untuk Cegah Pernikahan Dini

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menggandeng United Nation International Children’s Emergency Fund (Unicef) untuk mencegah pernikahan dini. Bupati Rembang, Harno menyambut baik kedatangan Unicef. Pihaknya berharap ke depan bisa memperbaiki permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang. “Kami sangat senang dengan kehadiran Unicef yang ada di Kabupaten Rembang karena untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan termasuk […]

  • Ratusan Pengayuh Becak di Jateng Terima Bantuan dari Presiden Prabowo

    Ratusan Pengayuh Becak di Jateng Terima Bantuan dari Presiden Prabowo

    • calendar_month Rab, 12 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Ratusan pengayuh becak di Jawa Tengah menerima bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto berupa becak listrik. Bantuan serupa juga akan disalurkan ke para pengayuh becak lainnya yang tersebar di Indonesia. Di Kendal, penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Pendapa Tumenggung Bahurekso, Selasa (11/11/2025). Bantuan kepada 140 penerima merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan […]

  • 1,5 Juta Ha LSD di Jateng Akan Dipertahankan, Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi Lahan

    1,5 Juta Ha LSD di Jateng Akan Dipertahankan, Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi Lahan

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan menjaga luas lahan pertanian di wilayahnya. Sehingga, alih fungsi lahan sawah yang dilindungi (LSD) tidak diperbolehkan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan, komitmen ini dilakukan guna mewujudkan cita-cita nasional dalam swasembada pangan. Menurutnya, LSD tidak diperuntukkan pembangunan proyek-proyek selain urusan pertanian dan pangan. “Tidak boleh menggunakan […]

  • Tepat di Hari Santri, Kantor LPBH NU Lasem Resmi Dibuka

    Tepat di Hari Santri, Kantor LPBH NU Lasem Resmi Dibuka

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Kantor Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH) NU Lasem resmi dibuka pada Minggu, 26 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Santri. Peresmian kantor ini dilakukan oleh Ketua PC NU Lasem, DR. KH. Sholahudin Fatawi, M.Pd, didampingi oleh pengurus PC NU Lasem dan Forkopimcam setempat. Acara ini dihadiri sekitar seribu peserta yang tampak antusias, […]

  • pemerintah

    Pemerintah Kejar 200 Pengemplang Pajak, Targetkan Rp 20 Triliun Terkumpul Akhir Tahun

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah tegas dalam menagih tunggakan pajak dari para pengemplang pajak besar yang jumlahnya mencapai sekitar 200 Wajib Pajak (WP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tak akan memberi ruang bagi para pengemplang untuk menghindar dari kewajiban fiskal mereka. Bahkan, Purbaya optimistis pemerintah dapat mengumpulkan hingga Rp 20 triliun […]

  • ott

    Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Jalani Pemeriksaan 1×24 Jam di Polres Kudus

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pati, Sudewo, terjaring OTT dan menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam di Polres Kudus, Jawa Tengah. Penanganan kasus ini langsung menyita perhatian publik karena melibatkan pejabat aktif di tingkat daerah. Berdasarkan pantauan di lapangan, Sudewo baru keluar dari […]

expand_less