OTT KPK Bea Cukai, Purbaya Soroti Safe House dan Suap

Kabarjatengterkini.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan kemarahan serius atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Menurutnya, temuan ini menunjukkan adanya dugaan kasus suap besar di lingkungan institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan.

OTT KPK yang menimpa pegawai DJBC ini terungkap setelah lembaga antirasuah menemukan adanya safe house tempat penyimpanan uang haram atau suap yang disediakan pejabat Bea Cukai.

Menurut Purbaya, temuan tersebut menjadi bukti bahwa sebagian pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bersih sepenuhnya. Pernyataan ini disampaikannya saat melantik puluhan pegawai baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026).

“Masih ada yang menerima uang, ada safe house, ada uang, ada emas tiga kilogram, dan lain-lain. Artinya, masih belum bersih,” ujar Purbaya.

Praktik Korupsi Masih Mengancam Integritas Kemenkeu

Purbaya menekankan bahwa praktik korupsi seperti ini menjadi indikator masih adanya pegawai Kemenkeu yang belum bekerja dengan jujur dan profesional. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum bagi institusi pajak dan bea cukai untuk memperbaiki citra dan meningkatkan akuntabilitas internal.

“Ini terjadi berkali-kali. Kita tunggu proses di Kalimantan sampai mana. Jika tersangka benar-benar sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus. Saya harap pegawai baru yang dilantik mengawasi dengan baik kinerja anak buahnya,” tegas Menkeu Purbaya.

Langkah tegas ini dimaksudkan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan bea cukai, dua institusi utama di bawah Kemenkeu. Purbaya menegaskan bahwa upaya peningkatan integritas pegawai merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.

Safe House Bea Cukai: Uang dan Logam Mulia

OTT KPK di Bea Cukai tidak hanya menyoroti dugaan suap, tetapi juga terkait temuan safe house yang disediakan untuk menampung uang haram dan logam mulia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa rumah tersebut digunakan untuk menyimpan uang dan logam mulia hasil praktik korupsi di lingkungan DJBC.

“Diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai menyiapkan safe house untuk menyimpan barang-barang seperti uang dan logam mulia,” kata Budi.

Budi menambahkan bahwa safe house tersebut disewa secara khusus, namun pihak KPK hingga saat ini belum mengungkap siapa pemilik sah bangunan tersebut. Lokasinya diduga berada di bangunan vertikal, seperti apartemen, untuk meminimalkan kecurigaan publik dan memudahkan akses bagi oknum yang terlibat.

Temuan ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan tingkat kecanggihan modus korupsi di internal Kemenkeu, terutama di DJBC, yang menangani importasi barang dan pengawasan logistik nasional.

Dampak OTT KPK terhadap Reformasi Kemenkeu

OTT KPK ini menimbulkan sorotan publik terkait integritas aparat di kementerian yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara. Nilai kerugian yang bisa muncul dari praktik suap di Bea Cukai diprediksi mencapai miliaran rupiah, mengingat potensi pungutan dan pengawasan impor yang luas.

Purbaya menekankan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai Kemenkeu. Menurutnya, setiap tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi fiskal. Ia meminta jajaran DJP dan DJBC untuk menegakkan disiplin, integritas, dan profesionalisme.

“Kalau sampai ada yang bermain-main dengan uang negara, kita tidak segan melakukan evaluasi dan pergantian pejabat. Pegawai baru harus mengawasi kinerja anak buahnya, dan jangan sampai praktik suap atau gratifikasi terulang lagi,” ujar Purbaya.

OTT KPK Bea Cukai ini sekaligus menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk menindak praktik ilegal yang terjadi di lembaga strategis pemerintah. Penegakan hukum tegas diharapkan menjadi peringatan bagi semua pegawai Kemenkeu agar tidak tergiur dengan keuntungan pribadi melalui praktik suap.

Langkah Pencegahan dan Reformasi Internal

Kemenkeu di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meningkatkan pengawasan internal, memperketat audit, serta melakukan rotasi pejabat di area yang rawan korupsi. Upaya ini bertujuan memastikan penerimaan negara tetap optimal dan institusi pajak serta bea cukai mampu bekerja dengan profesional.

Purbaya juga menekankan pentingnya transparansi, terutama dalam pengelolaan barang dan uang negara, agar praktik korupsi dapat diminimalkan. Menurutnya, OTT KPK Bea Cukai menjadi momentum reformasi yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga perbaikan sistemik di internal kementerian.

“OTT KPK menunjukkan bahwa masih ada PR besar bagi Kemenkeu. Kita harus bekerja lebih bersih, lebih profesional, dan memastikan tidak ada ruang bagi korupsi,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa.

Dengan langkah tegas dan pengawasan yang lebih ketat, Kemenkeu berharap kasus OTT KPK Bea Cukai ini menjadi titik balik untuk meningkatkan integritas pegawai, memperkuat tata kelola, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi fiskal nasional.