Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Jalani Pemeriksaan 1×24 Jam di Polres Kudus

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Jalani Pemeriksaan 1×24 Jam di Polres Kudus

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
  • visibility 206

Kabarjatengterkini.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pati, Sudewo, terjaring OTT dan menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam di Polres Kudus, Jawa Tengah. Penanganan kasus ini langsung menyita perhatian publik karena melibatkan pejabat aktif di tingkat daerah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Sudewo baru keluar dari Polres Kudus pada Selasa (20/1/2026) sekitar pukul 00.14 WIB. Saat meninggalkan lokasi pemeriksaan, Sudewo terlihat mengenakan masker dan menundukkan kepala. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang telah menunggu sejak malam hari.

Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, sebuah mobil telah menunggu di pintu keluar Polres Kudus. Dengan pengawalan ketat petugas, Sudewo langsung diarahkan masuk ke dalam mobil berwarna hitam. Tak lama kemudian, rombongan kendaraan meninggalkan lokasi pemeriksaan.

Tiga Mobil Tinggalkan Polres Kudus

Dalam iring-iringan tersebut, terlihat sekitar tiga unit mobil yang membawa rombongan Bupati Pati Sudewo menuju arah Semarang. Salah satu petugas juga tampak membawa sebuah koper yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait isi koper tersebut.

Keberangkatan Sudewo pada dini hari semakin memicu spekulasi publik mengenai status hukumnya. Namun, KPK belum memberikan pernyataan resmi apakah Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi.

Kapolres Kudus Benarkan Pemeriksaan oleh KPK

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, membenarkan bahwa Polres Kudus digunakan sebagai lokasi pemeriksaan oleh tim KPK. Menurutnya, pihak kepolisian hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan atas permintaan KPK.

“Bahwa benar hari ini tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah, pemeriksaan sudah selesai,” ujar AKBP Heru Dwi Purnomo saat ditemui di Polres Kudus, Selasa (20/1/2026) dini hari.

Heru menegaskan, Polres Kudus tidak terlibat dalam substansi perkara yang ditangani KPK. Seluruh proses pemeriksaan sepenuhnya dilakukan oleh penyidik KPK sesuai kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Pemeriksaan Selama 1×24 Jam

Sesuai prosedur operasi tangkap tangan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu tersebut, KPK akan menentukan status hukum yang bersangkutan, apakah ditetapkan sebagai saksi atau tersangka.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum merilis keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan Sudewo maupun konstruksi perkara yang menjeratnya. Publik masih menunggu konferensi pers resmi KPK untuk mengetahui detail kasus, pasal yang disangkakan, serta barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut.

Bukan Kali Pertama Nama Sudewo Disorot

Nama Sudewo sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi. Saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, Sudewo pernah diperiksa KPK dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam perkara tersebut, Sudewo membantah menerima aliran dana suap. Namun, berdasarkan fakta persidangan, ia disebut pernah mengembalikan uang sebesar Rp720 juta. Selain itu, KPK juga menyita uang senilai Rp3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Meski belum ada keterkaitan resmi antara OTT di Pati dengan perkara sebelumnya, rekam jejak tersebut kembali menjadi sorotan publik seiring penangkapan Sudewo oleh KPK.

OTT KPK Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi

Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Praktik korupsi di daerah dinilai masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan.

KPK menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap penanganan perkara. Masyarakat diimbau untuk menunggu informasi resmi dari KPK terkait status hukum Sudewo dan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.

Dengan selesainya pemeriksaan awal di Polres Kudus, langkah selanjutnya berada sepenuhnya di tangan KPK. Publik menantikan kejelasan status hukum Bupati Pati Sudewo dalam waktu dekat.

 

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Jateng Tampung Aspirasi Eks Pekerja Sritex yang Belum Dapat Pesangon, Bakal Panggil Kurator

    Pemprov Jateng Tampung Aspirasi Eks Pekerja Sritex yang Belum Dapat Pesangon, Bakal Panggil Kurator

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersedia menampung seluruh aspirasi mantan pekerja PT Sritex. Pasalnya, ribuan massa tersebut menuntut pesangon yang belum dibayar perusahaan usai pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebelumnya, Perwakilan Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Tekstil Sandang dan Kulit Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Eko Widaryanto mengatakan, sekitar 8.500-an eks karyawan belum […]

  • trump

    Geger Klaim Trump Bisa Habisi Pelayat Khamenei, Iran Membalas: Anda Tak Punya Kehormatan!

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com-Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat kembali berada di titik nadir. Baru-baru ini, Kedutaan Besar Iran di Armenia melayangkan reaksi keras terhadap pernyataan jumawa yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Reaksi menohok dari korps diplomatik Teheran ini menyusul klaim sepihak Trump yang sesumbar bahwa militer AS bisa saja “menghabisi semua orang” […]

  • Foto : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Prapto Raharjo (Sumber. Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Rembang Siapkan UPTD PPA

    • calendar_month Sab, 22 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Rembang saat ini tengah disiapkan. Upaya itu untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Rembang. Pembuatan UPTD PPA itu merujuk terhadap Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten atau […]

  • Nama Gus Dur dan Marsinah Bakal Dikenang Lewat Gedung Kementerian HAM

    Nama Gus Dur dan Marsinah Bakal Dikenang Lewat Gedung Kementerian HAM

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 243
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai salah satu sosok pejuang Hak Asasi Manusia (HAM). Selama pemerintahannya, ia mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai cenderung deskriminatif terhadap minoritas. Atas jasanya tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menetapkan nama Gedung Kementerian HAM menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid. Hal tersebut […]

  • Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, Nur Purnomo Mukdiwidodo

    Gangguan Listrik Jadi Faktor LPJU di Kecamatan Gunem Sering Mati

    • calendar_month Rab, 4 Nov 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Masyarakat Kecamatan Gunem, Rembang, mengeluhkan sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) sering tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengendara jalan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa gangguan LPJU disebabkan lantaran arus listrik yang tidak stabil akibat pemadaman listrik. Aliran listrik yang tidak stabil memengaruhi sensor otomatis lampu. “Tim kami mengidentifikasi, […]

  • agenda Gerakan Literasi Perkoperasian bertajuk ‘Arah Baru Generasi Muda Peduli Koperasi’ di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) Senin (18/5/2026).

    Pemkot Integrasikan Sistem Ekonomi Lokal dengan Koperasi Lewat “Waras Ekonomi”

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bakal mengintegrasikan sistem ekonomi lokal dan UMKM melalui wadah koperasi. Upaya ini menjadi salah satu bagian program strategis ‘Waras Ekonomi’ yang sedang dimatangkan oleh Pemkot. “Kami sedang menyiapkan program Waras Ekonomi yang menghadirkan integrasi untuk penyesuaian sistem ekonomi lokal,” kata Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, di Universitas Negeri […]

expand_less