Mahfudz Abdurrahman Kecam Serangan Israel ke Kontingen Indonesia di Lebanon

Kabarjatengterkini.com– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, mengecam keras serangan artileri yang dilakukan Israel ke area penugasan kontingen Indonesia di Lebanon. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia.

Mahfudz menegaskan bahwa peristiwa ini tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa dalam konflik bersenjata. Ia menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang harus mendapatkan perhatian dan respons tegas dari komunitas global.

“Ini bukan kecelakaan perang. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan mencerminkan pengabaian total terhadap norma-norma global,” ujar Mahfudz dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, tindakan militer Israel di kawasan perbatasan Lebanon telah melampaui batas kewajaran dan menunjukkan pola agresi yang semakin brutal. Ia menilai serangan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, termasuk pasukan penjaga perdamaian yang berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mahfudz juga menyoroti bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan ancaman langsung terhadap kredibilitas dan legitimasi misi perdamaian dunia. Ia mengingatkan bahwa jika tindakan semacam ini terus dibiarkan tanpa konsekuensi, maka sistem perlindungan global yang selama ini dijaga oleh PBB dapat runtuh.

“Agresi militer Israel di kawasan tersebut semakin tidak terkendali dan menunjukkan sikap abai terhadap hukum internasional. Serangan ini membuktikan bahwa tidak ada lagi jaminan keamanan, bahkan bagi pasukan yang membawa mandat resmi dari PBB,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfudz menegaskan bahwa dunia internasional saat ini sedang menghadapi ujian besar terkait komitmen terhadap penegakan hukum internasional. Ia menilai, respons terhadap insiden ini akan menjadi indikator apakah norma dan aturan global masih dihormati atau justru diabaikan.

“Jika serangan terhadap pasukan PBB dibiarkan tanpa konsekuensi, maka dunia internasional sedang membiarkan runtuhnya sistem perlindungan global. Ini adalah ujian bagi PBB dan seluruh komunitas internasional,” tegasnya.

Oleh karena itu, Mahfudz mendesak PBB untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan investigasi independen yang transparan dan tidak kompromistis. Ia juga meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional yang berlaku.

Selain itu, Mahfudz juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih kuat dan progresif dalam merespons insiden ini. Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk membawa isu tersebut ke berbagai forum internasional guna membangun tekanan global terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Indonesia tidak boleh bersikap biasa-biasa saja. Kita harus mengambil peran utama dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat tekanan diplomatik, dan memastikan setiap pengorbanan prajurit kita dihargai dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap penempatan pasukan Indonesia di wilayah konflik, guna memastikan keselamatan personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian dunia. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian global harus terus dilanjutkan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal.

Di akhir pernyataannya, Mahfudz menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ia memberikan penghormatan tertinggi kepada para prajurit yang telah mengorbankan nyawa demi menjaga perdamaian dunia.

“Mereka gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia. Namun penghormatan terbaik bukan hanya doa, melainkan keberanian kita untuk menuntut keadilan. Jangan biarkan pengorbanan mereka berlalu tanpa pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi pasukan perdamaian di wilayah konflik. Desakan terhadap penegakan hukum internasional pun semakin menguat, seiring meningkatnya kekhawatiran atas keselamatan personel yang menjalankan mandat global di daerah rawan konflik.