Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Business » Banyak Produsen Perhiasan Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Pertimbangkan Penarikan PPN Langsung dari Produsen

Banyak Produsen Perhiasan Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Pertimbangkan Penarikan PPN Langsung dari Produsen

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
  • visibility 247

Kabarjatengterkini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih banyak produsen perhiasan yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya setelah menggelar pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyebut bahwa sekitar 90 persen produsen perhiasan beroperasi secara “gelap”, artinya tidak membayar PPN 1,6 persen sesuai aturan.

“Karena menurut dia (APPI) 90 persen produsennya gelap, maksudnya tak bayar yang 1,6 persen PPN ke saya,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan produksi perhiasan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pajak.

APPI menyampaikan sejumlah keluhan terkait praktik produsen perhiasan ilegal yang tidak memiliki surat keterangan pembelian. Produsen ilegal ini memproduksi dan menjual perhiasan langsung ke toko-toko emas tanpa melalui prosedur pajak yang berlaku. Akibatnya, transaksi jual beli sulit dipantau oleh otoritas pajak.

Purbaya menambahkan, “Dia (produsen perhiasan) nggak ngasih surat keterangan beli kali ya. Asalnya dari mana itu? Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, akibatnya dia gak bayar pajak.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, total beban pajak atas emas perhiasan mencapai 3 persen. Rinciannya, 1,1 persen dikenakan di tingkat produsen dan 1,6 persen PPN di tingkat konsumen akhir.

Purbaya menjelaskan, “Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6 persen kalau tidak salah. Jadi 1,1 persen ketika di pabriknya, 1,6 persen itu PPN-nya, jadi itu hampir 3 persen.” Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara produsen legal dan ilegal yang dapat mempengaruhi penerimaan negara.

Untuk mengatasi masalah kebocoran pajak, APPI mengusulkan agar seluruh pungutan pajak dikenakan langsung kepada produsen, sehingga konsumen akhir tidak lagi membayar PPN.

Menurut asosiasi, langkah ini dapat meningkatkan efisiensi pengendalian pajak serta memperketat pengawasan terhadap industri perhiasan. Purbaya menambahkan, “Usul mereka adalah semuanya dikenakan 3 persen. Jadi yang konsumen gak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja, jadi kita bisa kendalikan lebih cepat.”

Menteri Keuangan menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan tersebut. Jika terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperketat pengawasan industri perhiasan, kebijakan ini bisa segera diterapkan.

“Jadi minta treatment bagaimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau memang bisa naikin income saya naikin aja,” ujarnya.

Praktik produsen perhiasan ilegal memang menjadi sorotan karena dapat menurunkan penerimaan pajak nasional dan merugikan produsen legal.

Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap rantai distribusi perhiasan juga membuat pemerintah sulit memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara resmi. Dengan penerapan pajak langsung di tingkat produsen, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan.

Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong produsen perhiasan untuk mematuhi aturan pajak dan administratif, seperti memiliki surat keterangan pembelian.

Purbaya menekankan bahwa sistem pajak yang efisien tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku industri perhiasan legal.

Industri perhiasan Indonesia sendiri merupakan sektor strategis karena berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan ekspor.

Dengan penerimaan pajak yang lebih optimal, pemerintah memiliki sumber daya lebih untuk mendukung pembangunan dan program strategis lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong produsen untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih profesional dan transparan.

Ke depan, Kementerian Keuangan bersama APPI diharapkan dapat menyusun mekanisme penerapan pajak di tingkat produsen secara terukur dan efektif.

Hal ini termasuk memperkuat sistem pengawasan, digitalisasi pencatatan transaksi, dan edukasi bagi produsen agar mematuhi ketentuan pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat menekan praktik ilegal dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari industri perhiasan.

Penerapan pajak langsung di produsen juga diharapkan mengurangi beban administrasi bagi konsumen, sehingga transaksi perhiasan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menteri Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip good governance, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pelaku industri perhiasan di Indonesia.

 

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penurunan Muka Tanah di Pesisir Semarang Capai 10 Sentimeter per Tahun

    Penurunan Muka Tanah di Pesisir Semarang Capai 10 Sentimeter per Tahun

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Penurunan muka tanah (land subsidence) di sejumlah wilayah pesisir Semarang mencapai 10 sentimeter per tahun. Ini turut menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran berdampak pada meningkatnya potensi bencana rob. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat. Ia menyebutkan, kenaikan muka laut regional mencapai 2,1 milimeter per tahun, sedangkan penurunan muka […]

  • Geliatkan Ekonomi Sektor Pariwisata, Pemprov Jateng Bakal Hadirkan Lebih Banyak Ajang Sport Tourism

    Geliatkan Ekonomi Sektor Pariwisata, Pemprov Jateng Bakal Hadirkan Lebih Banyak Ajang Sport Tourism

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 283
    • 0Komentar

      Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah provinsi (Pemprov) berupaya menghadirkan lebih banyak ajang wisata olahraga (sport tourism) di Jawa Tengah. Pihaknya akan mendukung gelaran tersebut, baik di level lokal, nasional, maupun internasional. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, M Masrofi menyampaikan bahwa ajang sport tourism saat ini banyak digemari oleh anak-anak muda, sehingga menjadi […]

  • Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Permukiman Kawasan (BPPW) Jawa Tengah melakukan peninjauan di lokasi proyek, Kamis (08/10/2026).

    Proyek Trotoar Jalan Panglima Sudirman Pati Jadi Sorotan, Ada Paving yang Retak

    • calendar_month Kam, 8 Okt 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Pati, Kabarjatengterkini.com – Kondisi paving dalam pengerjaan proyek trotoar sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pati, dinilai ada yang cacat mutu dan retak. Hal ini dikhawatirkan menurunkan kualitas hasil pengerjaan. Hal ini diketahui saat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Permukiman Kawasan (BPPW) Jawa Tengah melakukan peninjauan di lokasi proyek, Kamis (08/10/2026). Menanggapi hal tersebut, […]

  • bakar

    Perempuan Nekat Bakar Toko Emas Logam Mulia di Jalan Somba Opu, Makassar

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Makassar, Sulawesi Selatan – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Kamis (12/2/2026) siang. Seorang perempuan tiba-tiba menyalakan bom molotov dan membakar toko emas Logam Mulia, mengakibatkan kepanikan dan beberapa orang mengalami luka bakar. Kejadian berlangsung sekitar pukul 12.00 Wita dan membuat warga sekitar heboh. Menurut saksi mata, Awal, seorang pedagang […]

  • Pemkot dan DPRD Semarang Dorong Masyarakat Optimalkan Aplikasi SDGs

    Pemkot dan DPRD Semarang Dorong Masyarakat Optimalkan Aplikasi SDGs

    • calendar_month Sab, 20 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kota Semarang terus berupaya mengoptimalkan aplikasi ‘Semarang Dalam Genggaman Saya (SDGs)’. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses informasi kota dengan lebih cepat dan mudah. SDGs mengintegrasikan tiga layanan utama, yakni Lapor Semar Solusi AWP, layanan darurat 112, hingga layanan PPID Kota Semarang. Kepala Diskominfo Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, menyebut bahwa […]

  • Gubernur Jawa Tenga, Ahmad Luthfi.

    Pemprov Jateng Bakal Tanggung Proses Pemulangan Jenazah Korban Kecelakaan Bus PO Cahaya Trans

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan akan menanggung seluruh proses pemulangan korban meninggal dunia pada insiden kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak, Kota Semarang. “Langkah yang kita lakukan terkait dengan kecelakaan lalu lintas ini memang kewenangan kepolisian, tapi saya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk memastikan bahwa dari 34 penumpang, […]

expand_less