Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » 270 Kepala Sekolah di Rembang Bakal Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Penyimpangan Pembayaran TPP

270 Kepala Sekolah di Rembang Bakal Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Penyimpangan Pembayaran TPP

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Sel, 11 Agu 2026
  • visibility 28

Rembang, Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 270 kepala sekolah di Rembang dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang atas dugaan penyimpangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Dindikpora.

Kepala Kejari Rembang, Rully Mutiara, menyebutkan bahwa perkembangan kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Pihaknya menyebutkan, setidaknya ada 10 hingga 15 orang yang telah dipanggil oleh penyidik untuk pendalaman kasus.

“Kasus TPP ini kami masih melakukan pendalaman. Seminggu yang lalu sudah kita naikkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi mohon bersabar, kalau saudara lihat ini tiap hari ada yang kita panggil,” kata Rully, Selasa (11/8/2026), dikutip Detik.

“(Sampai saat ini total sudah berapa saksi yang dimintai keterangan?) Udah ada mungkin 10-15, nanti yang akan banyak itu satu dua minggu ke depan. Karena mungkin dari 270 kepala sekolah itu akan kita panggil semua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanggilan saksi dilakukan untuk mendalami alur pembayaran TPP, sekaligus mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Kejari Rembang juga akan memanggil pihak non-ASN yang diduga menerima aliran dana.

“Termasuk pihak non-ASN yang menerima aliran dana, itu pasti kita panggil semua. Saat ini belum (dipanggil). Karena yang dipanggil banyak kan, jadi membagi waktunya. Mana yang harus kita dahulukan kita periksa,” lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dugaan penyimpangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Dindikpora Kabupaten Rembang senilai Rp2 miliar. Temuan tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 75.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Menurut laporan tersebut, pembayaran TPP pada Dindikpora dinilai tidak sesuai ketentuan.

BPK mencatat Pemkab Rembang merealisasikan belanja TPP ASN tahun 2025 sebesar Rp 238.486.576.019. Namun, hasil pemeriksaan menemukan pencairan TPP sebesar Rp 2.058.834.687 kepada pegawai Dindikpora yang juga telah menerima tunjangan profesi guru (TPG). (*)

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • topeng

    Pakai Topeng Messi, Dua Maling Diduga WNA Gondol Rp1 Miliar di Rancamaya Bogor

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Sebuah aksi kriminalitas tak lazim yang menyerupai adegan film action Hollywood mengguncang kawasan elite Rancamaya, Bogor Selatan. Komplotan perampok spesialis rumah mewah asal China sukses menggasak harta senilai lebih dari Rp1 miliar dengan modus operandi yang unik sekaligus mencengangkan: menggunakan topeng wajah bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Aksi nekat ini akhirnya terungkap setelah […]

  • demo

    TNI, Polri, dan Warga Bersatu Bersihkan Alun-Alun dan Kantor Bupati Pati Pasca Demo Ricuh

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Pasca kericuhan demo yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, suasana di alun-alun dan sekitar kantor Bupati Pati kini berangsur pulih berkat kerja keras gotong royong bersama antara TNI, Polri, pegawai pemerintahan, dan masyarakat. Ratusan orang bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah dan sisa kerusakan yang ditinggalkan setelah aksi massa yang berlangsung panas […]

  • Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno

    Sekolah Rakyat di Jateng Bakal Beroperasi Permanen Mulai 31 Juli

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Tengah akan beroperasional secara permanen mulai 31 Juli 2026. Saat ini, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) masih berkoordinasi untuk mematangkan operasional sekolah tersebut. “Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sekretaris […]

  • data center

    Meta Bangun Data Center AI Hyperion dengan Daya Komputasi 5 GW, Saingi OpenAI dan Google

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 716
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Meta dikabarkan tengah membangun sebuah data center khusus AI bernama Hyperion yang dirancang untuk menjadi pusat komputasi super besar. CEO Meta, Mark Zuckerberg, memperkirakan data center ini akan memiliki daya komputasi mencapai 5 gigawatt (GW), sebuah kapasitas yang sangat besar dan diharapkan mampu menyaingi para pesaing utama di ranah kecerdasan buatan, seperti OpenAI dan […]

  • Prabowo Luncurkan Logo dan Tema HUT RI

    Prabowo Luncurkan Logo dan Tema HUT RI

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tema yang diusung yaitu “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini mencerminkan semangat Bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam mengusung kesepahaman sebagai satu bangsa, menjembatani harapan satu sama lain, dan bergerak maju bersama dalam menyongsong […]

  • Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen

    Pemprov Jateng Bakal Buka Dialog dengan Masyarakat Terkait Proyek Geothermal di Gunung Ungaran

    • calendar_month Jum, 4 Sep 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Rencana proyek pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Gunung Ungaran masih memunculkan pro kontra di masyarakat. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menjembatani aspirasi masyarakat Kabupaten Semarang. Pihaknya akan membuka dialog secara transparan bagi warga yang menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, atau keberatan terkait proyek itu. “Ini kan keputusan izin dari pemerintah pusat. […]

expand_less