Jateng Upayakan Pengentasan Kemiskinan dengan Collaborative Governance
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Jum, 14 Nov 2025
- visibility 98
Foto: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi (Sumber: Pemprov Jateng)
Kabarjatengterkini.com – Angka kemiskinan masih menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya, mulai dari pemberian bantuan hingga peluang investasi untuk memperluas lapangan pekerjaan.
Ahmad Luthfi mengatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, penting untuk menggandeng berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Menurutnya, permasalahan tersebut membutuhkan sinergitas lintas sektor.
Di Kabupaten Pati sendiri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah, sama-sama turut berperan dalam hal upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini sering kali disebut dengan istilah collaborative governance.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.
Diketahui, Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total sebesar Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu huna mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Pemprov Jateng juga mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus di Pati, Program tersebut tidak terbatas pada pembangunan rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” terang Luthfi.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
