4 Kelompok Serentak Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPR RI, Tuntutannya Apa Saja?

Kabarjatengterkini.com – Sejumlah kelompok masyarakat kompak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Total ada empat kelompok yang menyampaikan daftar tuntutan yang berbeda.

Kelompok pertama, hadir massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dengan membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor. Selain itu, mereka juga meminta penanganan kasus dugaan korupsi Sudewo segera dituntaskan.

Lebih lanjut, Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, memastikan massa Pati menggelar aksi demonstrasi dengan damai. Pihaknya menegaskan aksi tidak bertujuan untuk melengserkan Presiden dan Wakilnya, namun fokus pada RUU Perampasan Aset.

“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander, Selasa (25/8/2026), dikutip Kompas.com.

“Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu,” tuturnya.

Kelompok lainnya adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang membawa tiga tuntutan, yaitu mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, dan mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari massa UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.

Mereka menuntut mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik, serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

Tuntutan lainnya yakni, menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran dan potensi patronase politik; menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar; mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.

Selain itu, menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh; menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak; Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi; Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon; Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik; Menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Kelompok keempat, merupakan massa dari relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) yang menyuarakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Meski mendukung, RMP4 meminta program MBG tetap dievaluasi dan diperbaiki.

“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” kata koordinator RMP4, Ali. (*)