Banyak Laporan Warga Tentang Tingkat Desil Tidak Sesuai Kondisi Riil
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 8
Foto: ilustrasi (Sumber: istock)
Mitrapost.com – Banyak warga Jawa Tengah (Jateng) mengadu soal pengelompokan data kesejahteraan masyarakat atau desil yang tidak sesuai kondisi riil.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Jateng, Isriadi Widodo, mengatakan bahwa sudah banyak laporan yang diterima mengenai hal tersebut. Ia mengatakan, permasalahan peringkat desil merupakan hal yang kompleks dan penentuannya ada di tingkat pusat.
“Memang cukup kompleks dan ini memang banyak hal yang membutuhkan proses pengkajian baik dari BPS dengan berbagai kementerian terkait. Jadi ini murni ada di pusat,” terang dia, Rabu (26/8/2026), dikutip Detik.
Ia mengatakan, wewenang pemerintah daerah hanya melakukan komunikasi, baik pada masyarakat maupun ke pusat. Jika memang ditemukan ketidaktepatan, pihaknya tidak bisa langsung untuk mengubah angka desil tersebut.
“Kami yang di daerah paling nanti membantu menjembatani, mengkomunikasikan,” terangnya.
“Barangkali masih banyak yang masih penilaiannya belum tepat itu butuh proses dan butuh kajian di tingkat pusat. Kami tidak bisa terlibat langsung di situ,” lanjut dia.
Isriadi mengatakan, angka desil erat kaitannya dengan pemberian bantuan sosial (bansos). Maka dari itu, penentuan tingkat desil harus sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga bantuan dialokasikan tepat sasaran.
“Yang jelas memang butuh keterbukaan masyarakat untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Karena memang anggaran negara terbatas,” ujar Isriadi.
“Kalau pemberian bansos tidak disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di masyarakat memang anggaran pemerintah enggak akan cukup gitu. Sehingga, butuh ada prioritas siapa yang berhak untuk diintervensi dan skala prioritas itu diperlukan melalui desil ini,” imbuhnya.
Dinas Sosial sudah sering menerima laporan warga mengenai angka desil tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, memang ada ketidaksesuaian antara kondisi riil dan peringkat desil yang tertera di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Memang kita beberapa kali juga menemukan aduan-aduan yang tidak sesuai, terus kita juga melakukan survei di lapangan dengan potensi sumber daya manusia sosial yang ada di desa maupun di kecamatan bahkan panti-panti,” ujar Isriadi.
“Kami manakala ada laporan-laporan dari masyarakat pasti kami juga akan mengasesmen datang ke lokasi. Ada beberapa yang memang kejadian tidak sesuai dengan kondisi senyatanya,” tambahnya. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
