korupsi
Buntut 3 Bupati Terjaring OTT, Seluruh Kepala Daerah se-Jateng dalam Pengawasan KPK
- calendar_month Sen, 30 Mar 2026
- visibility 65
- 0Komentar
Kabarjatengterkini.com – Seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam pengawasan KPK buntut tiga bupati terlibat operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus korupsi selama tahun 2026 ini. Wakil Ketua KPK RI, Fitroh Rohcahyanto pihaknya telah melakukan pertemuan dengan semua kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng di Semarang. Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah […]
Nadiem Makarim Diduga Raih Keuntungan Rp809,6 Miliar dari Proyek Chromebook Kemendikbudristek 2019–2022
- calendar_month Sel, 16 Des 2025
- visibility 173
- 0Komentar
Kabarjatengterkini.com – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, disebut menerima keuntungan mencapai Rp809,6 miliar dari proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek selama periode 2019–2022. Fakta ini terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (16/12/2025). Jaksa Penuntut Umum (JPU) […]
Heboh Isu Uang Pinjaman Bank Rp300 M di Konferensi Pers, KPK Beri Penjelasan
- calendar_month Jum, 21 Nov 2025
- visibility 109
- 0Komentar
Kabarjatengtrekini.com – Heboh isu uang Rp300 miliar di konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu merupakan pinjaman bank. Menanggapi hal tersebut, lembaga antirasuah tersebut membantah isu yang beredar luas di masyarakat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, uang yang dipamerkan dalam konferensi pers pada Kamis (20/11/2025) merupakan bagian dari aset rampasan/sitaan. Aset rampasan […]
Gubernur Jateng Usulkan Pengelolaan Dana Desa Harus Didampingi Aparatur Negara
- calendar_month Sel, 23 Sep 2025
- visibility 122
- 0Komentar
Kabarjatengterkini.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soroti sejumlah kasus korupsi dana desa di sejumlah daerah. Menurutnya, hal ini rentan terjadi karena minimnya pengawasan dan sifatnya yang swakelola. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan adanya pendampingan oleh aparat, misalnya pihak Kejaksaan atau Kepolisian dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan guna meningkatkan transparansi dan monitoring, […]
