Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pemprov Jateng Terus Dorong Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Jateng Terus Dorong Upaya Pengentasan Kemiskinan

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Sen, 18 Agu 2025
  • visibility 186

 

Semarang, Kabarjatengterkini.comPemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya dalam pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Terlebih, permasalahan ini masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan amanat kepada seluruh pemerintah daerah untuk menekan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

Menurutnya, pendekatan secara komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari OPD hingga perusahaan swasta, sangat dibutuhkan. Ini untuk menciptakan terobosan maupun program yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” tutur Luthfi baru-baru ini.

Ahmad Luthfi mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan harus menyentuh beberapa indikator, antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Program-program yang digulirkan tersebut harus tepat sasaran.

“Artinya, program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan),” terang dia.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

Graduasi masyarakat miskin ekstrem turut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Salah satu contohnya ada di Kabupaten Brebes. Banyak masyarakat miskin di kabupaten tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan tidak bergantung dengan bantuan sosial.

“Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain, agar segera dilakukan graduasi,” tandasnya. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Viral Video Gus Elham Cium Pipi Anak Perempuan, PBNU dan Wamenag Beri Respon

    Viral Video Gus Elham Cium Pipi Anak Perempuan, PBNU dan Wamenag Beri Respon

    • calendar_month Rab, 12 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Viral kumpulan video yang menampilkan pendakwah Elham Yahya Luqman atau Gus Elham menciumi pipi balita dan anak-anak. Perilaku tersebut menuai kritik keras dari warganet karena dianggap tidak sejalan dengan norma kesopanan, hingga alasan kesehatan. Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan tindakan Gus Elham. Ketua PBNU Alissa Wahid menyebutkan, tindakan tersebut […]

  • manusia purba

    Temuan Mengejutkan: Manusia Purba Sudah Tinggal di Sulawesi Sejak 1,5 Juta Tahun Lalu

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 320
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com — Selama ini, Pulau Flores dikenal sebagai rumah bagi spesies manusia purba berpostur mungil yang dijuluki Hobbit, atau secara ilmiah dikenal sebagai Homo floresiensis. Namun, sebuah penemuan arkeologi terbaru di Sulawesi mengguncang pemahaman lama tentang jejak awal migrasi manusia purba di kawasan Asia Tenggara. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature mengungkap bahwa manusia […]

  • 100 Mahasiswa di Sukoharjo Berkesempatan Peroleh Beasiswa Pendidikan Senilai Rp12,5 Juta

    100 Mahasiswa di Sukoharjo Berkesempatan Peroleh Beasiswa Pendidikan Senilai Rp12,5 Juta

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Sukoharjo, Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 100 mahasiswa asal Sukoharjo berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) telah menggelontorkan anggaran Rp1,25 miliar untuk program ini. Artinya, masing-masing calon mahasiswa akan mendapatkan bantuan Rp12,5 juta Program ini terbagi menjadi dua kategori, yakni Penerima Penghargaan Baru untuk […]

  • kpk

    Dana Rp200 Triliun untuk Bank Himbara, KPK Ingatkan Risiko Korupsi

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terkait kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah strategis ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian mikro dan memperkuat peran perbankan nasional dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, […]

  • Attachment Style

    5 Jenis Attachment Style dan Dampaknya pada Hubungan

    • calendar_month Sen, 4 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 489
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Attachment style atau gaya keterikatan adalah pola perilaku dan cara seseorang berinteraksi dalam hubungan emosional, terutama dalam konteks hubungan romantis dan persahabatan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog John Bowlby dan dikembangkan oleh Mary Ainsworth. Memahami attachment style sangat penting karena dapat memengaruhi cara kita membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Artikel […]

  • kasus

    MAKI Tolak Pelimpahan Kasus Jaksa Nakal ke Kejagung, Boyamin: Rawan Jeruk Makan Jeruk

    • calendar_month Sen, 22 Des 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menolak langkah pelimpahan penanganan oknum jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena sesama institusi penegak hukum menangani pelanggaran yang dilakukan anggotanya sendiri. Boyamin menilai pelimpahan perkara tersebut rawan menimbulkan persepsi […]

expand_less