Keracunan Jadi Risiko Terbesar Program MBG, Pemprov Minta Pengawasan Diperketat
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Jum, 29 Agu 2025
- visibility 119
Foto: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi (Sumber: Dok. pemprov Jateng)
Kabarjatengterkini.com – Akhir-akhir ini, ramai pemberitaan persoalan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Adapun salah satu risiko terbesar dari program MBG yang perlu jadi perhatian pemerintah adalah keracunan.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepala daerah di wilayahnya untuk ikut mengawasi program MBG lebih ketat. Salah satunya dengan melibatkan satuan tugas (Satgas) MBG yang sudah dibentuk oleh setiap kepala daerah di Jawa Tengah.
“Pengawasan perlu diperketat. Kemarin ada keracunan di Sragen, nyuwun saran agar Badan Gizi melibatkan Satgas daerah yang melakukan pengawasan,” kata dia, Kamis (28/8/2025).
Lebih lanjut, pihaknya meminta bupati/wali kota untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan penyebab insiden yang terjadi. Menurutnya, peristiwa di Sragen bukan dikarenakan keracunan, namun belum terbiasa dengan menu yang disajikan, sehingga diare atau mencret.
“Minta tolong pada bupati/ wali kota jangan gampang-gampang (menyatakan) ini keracunan, sebelum ada dari dinas turun,” ungkap Ahmad Luthfi.
Untuk menyukseskan program nasional ini, pihaknya mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membangun kantor perwakilan di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon cepat terhadap segala permasalahan di lapangan.
“Kami pingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita, sehingga directed (diarahkan) daripada peluang mapping. Segala sesuatu segera ditanggapi, tidak terlalu rentan kembali, karena Jakarta terlalu jauh,” ungkap dia.
Progres saat ini, sudah ada sebanyak 872 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total kebutuhan 3.214 SPPG di Jawa Tengah. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
