Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pemprov Jateng Lakukan Percepatan Pemenuhan 3 Juta Rumah dengan Program FLPP

Pemprov Jateng Lakukan Percepatan Pemenuhan 3 Juta Rumah dengan Program FLPP

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
  • visibility 159

 

Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan percepatan program nasional tiga juta rumah. Adapun salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai target tersebut adalah dengan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebagai informasi, FLPP merupakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, serta bunga maksimal lima persen.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan untuk segera mempercepat pencapaian realisasi program tersebut. Sementara itu, masih terdapat kekurangan rumah atau backlog sekitar 1,357 juta unit untuk wilayah Jawa Tengah.

“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah, tentu dengan kebutuhan backlog di wilayah kita. Di Jawa Tengah itu masih kekurangan hampir Rp1.357.000 rumah backlog yang harus kita siapkan,” kata Luthfi, Kamis (25/9/2025).

Adapun kendala terkait akselerasi program, seperti proses perizinan lamban, sehingga pihaknya meminta dipersingkat maksimal 10 hari kerja. Selain itu, keterlambatan penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti penyaluran air bersih PDAM dan sambungan listrik PLN, juga mempersulit.

“Kita tadi rapat bersama untuk memecahkan permasalahan. Prinsip dengan cara kita rapat bersama ini akan melakukan suatu kolaborasi dengan para bupati/walikota berikut problemnya kita selesaikan bersama,” terangnya.

“Sehingga capaian dari 3 juta rumah di wilayah kita, bisa kita akselerasi sebagian arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perumahan,” lanjut dia.

Terkait KPR FLPP, Bank Jateng telah membuat ketentuan tentang pembayaran uang muka atau DP (down payment) mulai 1 persenan dengan cicilan angsuran setiap bulan mulai Rp 1 juta. (*)

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • 5.000 Desa Ditargetkan Jadi Desa Ekspor Guna Dukung Pemerataan Ekonomi

    5.000 Desa Ditargetkan Jadi Desa Ekspor Guna Dukung Pemerataan Ekonomi

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 5.000 desa di seluruh Indonesia ditargetkan menjadi Desa Ekspor untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. Adapun komoditas-komoditas yang diekspor perdana meliputi kopi, kemiri, ikan, hingga kentang. “Kita punya program Desa Ekspor. Target kita insyaallah ada 5.000 Desa Ekspor. Di periode kepemimpinan sekarang, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, […]

  • Telepon dan Video WhatsApp Bakal Dibatasi, Mengapa?

    Telepon dan Video WhatsApp Bakal Dibatasi, Mengapa?

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 409
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah berencana membatasi layanan dasar Over-The-Top (OTT) seperti telepon dan panggilan video WhatsApp. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan mengatakan bahwa rencana itu sedang dikaji. “Masih wacana ya, masih diskusi. Intinya kan cari jalan tengah, bagaimana layanan masyarakat tetap berjalan,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan […]

  • Foto : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, M. Mahfudz. (Sumber: Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Dua Bulan Terakhir, Capaian PAD di Sektor Pasar Rembang Baru Sentuh 70 Persen

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang di sektor retribusi pasar hewan maupun tradisional per bulan Oktober baru menyentuh angka sebesar 70 persen. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, M. Mahfudz mengatakan capaian PAD tersebut diperoleh dari dua pasar hewan dan 14 pasar tradisional. Adapun untuk […]

  • silmy karim

    Usut Asal-Usul Aset Mewah Silmy Karim, KPK Cium Aroma Korupsi LHKPN Wamen Imipas

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat mendalami dugaan skandal rasuah yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Lembaga antirasuah tersebut kini mulai mencium ‘aroma’ menyengat dugaan korupsi di balik kepemilikan sejumlah aset mewah milik Silmy yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tim penyidik KPK […]

  • Bagaimana Cara agar Tidak Makan Berlebihan?

    Bagaimana Cara agar Tidak Makan Berlebihan?

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Mitrapost.com – Makan merupakan aktivitas penting untuk mengasup nutrisi dan energi bagi tubuh. Dengan demikian, kita tidak merasa mudah lelah dan lesu saat beraktivitas sehari-hari. Selain itu, makanan juga mengaktifkan daya tahan, sehingga tetap sehat dan tidak mudah sakit. Makan penting dilakukan dengan porsi yang cukup dan gizi yang seimbang untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Sebaliknya, makan […]

  • Gubernur Jateng Usulkan Pengelolaan Dana Desa Harus Didampingi Aparatur Negara

    Gubernur Jateng Usulkan Pengelolaan Dana Desa Harus Didampingi Aparatur Negara

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 143
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soroti sejumlah kasus korupsi dana desa di sejumlah daerah. Menurutnya, hal ini rentan terjadi karena minimnya pengawasan dan sifatnya yang swakelola. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan adanya pendampingan oleh aparat, misalnya pihak Kejaksaan atau Kepolisian dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan guna meningkatkan transparansi dan monitoring, […]

expand_less