Bupati Rembang Sampaikan 4 Tujuan Pembangunan Daerah 2026 dalam Nota Keuangan RAPBD
- account_circle Aulia Anissa Putri
- calendar_month Kam, 20 Nov 2025
- visibility 180
Foto: Bupati Rembang, Harno (sumber: Dok. Pemkab Rembang)
Rembang, Kabarjatengterkini.com – Melalui penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Bupati Rembang, Harno menguraikan empat tujuan terkait pembangunan daerah tahun 2026.
Empat tujuan tersebut, di antaranya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan pendapatan dan produktivitas masyarakat serta mewujudkan keamanan yang ditopang melalui pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
Penyampaian yang dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Kamis (20/11/2025) itu menjelaskan, bahwa pendapatan daerah yang digunakan untuk menjalankan empat tujuan itu diproyeksikan mencapai sebesar Rp1,97 triliun.
Jumlah tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp464,47 miliar dan pendapatan transfer sebanyak Rp1,51 triliun. Sementara, anggaran belanja daerah Kabupaten Rembang direncanakan mencapai Rp1,99 triliun.
Anggaran belanja ini difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan daya dukung lingkungan.
Dari seluruh rincian tersebut, Harno menyimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Rembang untuk 2026 mencapai pada kisaran 5,50 hingga 6,00 persen, yang akan dicapai di tengah tantangan penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Dengan tema pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang sebagai Lumbung Pangan Nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,50–6,00 persen,” jelas Harno.
Di akhir penjelasan, Harno menegaskan terkait komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan, di mana pada prinsipnya eksekutif akan berjuang dengan keras.
“Untuk tahun 2026, tidak akan ada lagi pembahasan yang terlambat dari pihak eksekutif. Kami juga akan berupaya meningkatkan PAD yang ada,” tutup Harno. (Adv)
- Penulis: Aulia Anissa Putri
