Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pakar Hukum Pidana UMJ Desak Hukuman Maksimal bagi Pimpinan Ponpes Ndolo Kusumo Pati

Pakar Hukum Pidana UMJ Desak Hukuman Maksimal bagi Pimpinan Ponpes Ndolo Kusumo Pati

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
  • visibility 111

Kabarjatengterkini.com– Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, memicu reaksi keras dari kalangan akademisi.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi pidana terberat kepada pelaku.

Huda menilai, tindakan yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang mencederai institusi pendidikan berbasis agama. Menurutnya, hukuman maksimal adalah harga mati untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

Faktor Pemberat: Korban Anak dan Kejahatan Berulang

Dalam keterangannya, Chairul Huda menggarisbawahi beberapa faktor krusial yang seharusnya membuat hukuman pelaku menjadi sangat berat. Ia menyoroti fakta bahwa para korban mayoritas masih di bawah umur dan tindakan tersebut diduga dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang lama.

“Perlu dipertimbangkan ketentuan hukuman pidana paling berat. Setidak-tidaknya karena ada anak di bawah umur dan terjadi pemerkosaan berulang di sini. Secara yuridis, ini memenuhi unsur pemberatan pidana,” ujar Huda saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Huda menambahkan bahwa dalam hukum pidana, pengulangan tindak pidana (recidive) atau perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) terhadap kelompok rentan seperti anak-anak merupakan alasan kuat bagi hakim untuk memberikan vonis di atas ancaman reguler.

Akumulasi Undang-Undang untuk Menjerat Pelaku

Guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, Huda menyarankan aparat penegak hukum (APH) untuk menggunakan strategi dakwaan kumulatif. Ia berpendapat bahwa jaksa tidak seharusnya terpaku pada satu undang-undang saja, melainkan mengombinasikan instrumen hukum yang ada.

Menurut Huda, pelaku dapat dijerat menggunakan tiga instrumen hukum sekaligus:

  1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Untuk mengakomodasi pemulihan korban dan jenis kekerasan seksual yang spesifik.

  2. Undang-Undang Perlindungan Anak: Mengingat status korban yang belum dewasa, yang memuat ancaman pidana tambahan.

  3. KUHP Nasional (Baru): Untuk memperkuat konstruksi hukum tindak pidananya.

“Ketentuan tersebut bisa diterapkan secara sekaligus atau kumulatif. Tujuannya jelas, agar hukuman pidana yang dijatuhkan bisa mencapai batas maksimal yang dimungkinkan oleh hukum kita,” tegas Dosen Hukum Pidana UMJ tersebut.

Kritik Pedas Terhadap Kelambanan Aparat

Selain menyoroti sisi legalitas, Chairul Huda juga mengkritik kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Ia menyayangkan adanya laporan bahwa kasus ini sebenarnya sudah sering dilaporkan oleh masyarakat namun baru mendapat penanganan serius setelah viral atau memakan banyak korban.

“Konon kabarnya sudah dilaporkan berulang kali. Jika benar demikian, ini menggambarkan ketidakpekaan aparat penegak hukum terhadap masalah perlindungan kelompok rentan. Seharusnya, setiap laporan mengenai kekerasan seksual terhadap anak menjadi prioritas utama tanpa harus menunggu tekanan publik,” kritiknya.

Kelambanan ini, menurut Huda, memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melancarkan aksinya dan memperluas jumlah korban. Ia meminta Propam atau instansi terkait untuk mengevaluasi mengapa laporan-laporan sebelumnya terkesan diabaikan.

Eksploitasi Agama dan Relasi Kuasa

Lebih jauh, Huda membedah aspek sosiologis-yuridis dalam kasus Ponpes Ndolo Kusumo. Ia melihat adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat tajam antara seorang pimpinan pesantren dengan santrinya. Di lingkungan pesantren, pimpinan seringkali dianggap sebagai figur otoritas mutlak yang sulit dibantah.

Pelaku diduga memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan manipulasi psikologis. “Ada penyalahgunaan kewenangan di sini. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada indikasi penyalahgunaan agama sebagai alat bujuk rayu maupun paksaan untuk menundukkan korban,” jelas Huda.

Menurutnya, penggunaan dogma agama untuk melancarkan aksi bejat adalah penistaan terhadap nilai-nilai pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, pencabutan izin operasional pesantren oleh Kementerian Agama (Kemenag) dinilainya sebagai langkah administratif yang tepat, namun proses hukum tetap harus berjalan tegak.

Harapan pada Putusan Hakim

Sebagai penutup, Chairul Huda berharap agar jaksa penuntut umum dan majelis hakim memiliki visi yang sama dalam memandang kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Ia menekankan bahwa hukum harus berpihak pada korban yang masa depannya telah dirampas.

“Jangan ada celah bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman ringan. Masyarakat menunggu keberanian penegak hukum untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, meski mereka berlindung di balik jubah agama sekalipun,” pungkasnya.

Kasus di Tlogowungu, Pati ini kini menjadi perhatian nasional. Dukungan dari para akademisi seperti Chairul Huda diharapkan mampu mengawal proses persidangan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi para santri yang menjadi korban.

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinas Pemprov Jateng Bakal Dirombak di 2026

    Dinas Pemprov Jateng Bakal Dirombak di 2026

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal dirombak di 2026. Dari semula 23 bakal menjadi 22 dinas. “Tadi sudah lakukan penandatanganan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini kemudian ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dilansir dari Kompas. Dinas yang dirombak bisa memprioritaskan […]

  • Botok AMPB Siram Air Hakim PN Pati, Kini Dilaporkan ke Polda Jateng

    Botok AMPB Siram Air Hakim PN Pati, Kini Dilaporkan ke Polda Jateng

    • calendar_month Kam, 15 Okt 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Pati, Kabarjatengterkini.com – Kasus penyiraman terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati, Retno Lastiani, berbuntut panjang. Terkait kejadian itu, pelaku penyiraman sekaligus pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono atau Botok dilaporkan ke polisi. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Yuliyanto turut mengonfirmasi adanya laporan yang dilayangkan oleh korban penyiraman air. Laporan tersebut dilayangkan pada Senin (12/10/2026) […]

  • Provinsi Jateng Disebut Punya Potensi Besar dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

    Provinsi Jateng Disebut Punya Potensi Besar dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 240
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi Syariah. Terlebih, Pemprov Jateng telah memasukkan muatan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dukungan Jawa Tengah terhadap penguatan ekonomi syariah ini luar biasa,” kata Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat baru-baru […]

  • Penjual Miras Berkedok Warkop hingga Toko Burung di Kebumen Kena Razia

    Penjual Miras Berkedok Warkop hingga Toko Burung di Kebumen Kena Razia

    • calendar_month Sen, 5 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 414
    • 0Komentar

    kabarajtengterkini.com – Penjual miras berkedok warung kopi (warkop) hingga toko burung di Kebumen Barat kena razia Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Juniadi Prasetyo mengatakan bahwa modus jualan semacam itu masih sering dijumpai dan digunakan untuk mengelabuhi masyarakat. “Kedoknya banyak ada yang pura-pura toko burung, warung kopi, jamu […]

  • Tentang 100 Titik Dapur MBG Diduga Fiktif: Korwil SPPG Cilacap Sebut Masih dalam Pembangunan

    Tentang 100 Titik Dapur MBG Diduga Fiktif: Korwil SPPG Cilacap Sebut Masih dalam Pembangunan

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Cilacap, Kabarjatengterkini.com – Heboh temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diduga fiktif di Kabupaten Cilacap. Temuan ini berdasarkan penjelasan Plt Bupati mengenai hasil pengecekan oleh BGN Pusat baru-baru ini. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, angkat bicara. Pihaknya membantah dugaan dapur MBG fiktif dan menyebutkan […]

  • Kloter Pertama Calon Jemaah Haji Jateng Dijadwalkan Berangkat Rabu Mendatang

    Kloter Pertama Calon Jemaah Haji Jateng Dijadwalkan Berangkat Rabu Mendatang

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Kloter pertama calon jemaah haji asal Jawa Tengah dijadwalkan berangkat pada Rabu (22/4/2026) mendatang lewat Embarkasi Solo. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen memastikan konflik global yang terjadi di Timur Tengah saat ini tidak akan memengaruhi proses keberangkatan haji tahun ini. Hal ini juga telah diinformasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. “Sampai […]

expand_less