Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Business » Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
  • visibility 176

Kabarjatengterkini.com– Berita mengenai kenaikan alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun dalam RAPBN 2026 menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di KumparanBisnis pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, berita mengenai pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, sebagai Komisaris PT Waskita Karya (WSKT) juga menyita perhatian publik. Berikut ini adalah rangkuman lengkap mengenai kedua topik yang tengah hangat dibicarakan tersebut.

Anggaran DPR Naik Drastis, Mencapai Rp 9,9 Triliun pada 2026

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran untuk DPR mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Buku III Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), anggaran DPR dipatok sebesar Rp 9,9 triliun, yang merupakan kenaikan sebesar 47,8 persen dibandingkan dengan APBN 2025 yang sebesar Rp 6,69 triliun. Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 83 persen dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar Rp 5,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran DPR ini mencakup dua jenis belanja utama, yakni belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup pengeluaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, serta tunjangan untuk aparatur sipil negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi. Sedangkan belanja nonoperasional dialokasikan untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi parlemen.

Rincian Alokasi Anggaran DPR

Jika melihat tren alokasi anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan ini tampak konsisten. Berikut adalah rincian anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2021: Rp 5,41 triliun
  • 2022: Rp 5,6 triliun
  • 2023: Rp 6,01 triliun
  • 2024: Rp 5,94 triliun
  • 2025: Rp 6,69 triliun
  • 2026: Rp 9,9 triliun (proyeksi RAPBN)

Dengan adanya kenaikan yang signifikan ini, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai dampaknya terhadap kinerja dan pelayanan DPR, serta apakah anggaran yang lebih besar ini akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Beberapa kalangan menyarankan agar kenaikan anggaran ini dibarengi dengan transparansi yang lebih besar, sehingga masyarakat dapat mengawasi secara lebih efektif bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan peningkatan anggaran yang diajukan.

Wasekjen Gerindra Ade Abdul Rochim Jadi Komisaris Waskita Karya

Selain kenaikan anggaran DPR, berita lain yang tak kalah menarik perhatian adalah pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, menjadi Komisaris PT Waskita Karya (WSKT). Hal ini terjadi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/8), yang memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan.

Ade Abdul Rochim, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Gerindra pada periode 2020–2024, kini mengambil posisi di jajaran komisaris Waskita Karya. Bersama Ade, ada juga nama Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya berkarier di DPR sebagai staf ahli serta di Kementerian UMKM sebagai staf khusus. Hasby Muhammad Zamri sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris di Waskita Beton Precast (WSBP) sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah diangkat menjadi Komisaris Waskita Karya.

Selain mereka berdua, ada tiga nama baru yang diangkat menjadi Komisaris Independen Waskita Karya, yakni Aqila Rahmani, Muhammad Harrirar Syafar, dan Muhammad Abdullah Syukri. Berikut adalah susunan lengkap jajaran Komisaris Waskita Karya:

  • Komisaris Utama/Independen: Heru Winarko
  • Komisaris: Ade Abdul Rochim
  • Komisaris: Hasby Muhammad Zamri
  • Komisaris Independen: Aqila Rahmani
  • Komisaris Independen: Muhammad Harrirar Syafar
  • Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Sedangkan susunan direksi Waskita Karya adalah sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Muhammad Hanugroho
  • Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno
  • Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital: Rudi Purnomo
  • Direktur Operasi I: Ari Asmoko
  • Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan beberapa nama lainnya ke posisi komisaris Waskita Karya menambah sorotan pada jajaran pengurus BUMN ini. Waskita Karya, yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, tentu diharapkan bisa lebih berkembang dengan adanya figur-figur baru yang memiliki pengalaman luas di bidang politik dan pemerintahan.

Dampak Pengangkatan Ini Terhadap Waskita Karya

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan Hasby Muhammad Zamri di jajaran komisaris Waskita Karya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur manajemen perusahaan BUMN ini. Waskita Karya, yang sebelumnya sempat mengalami kesulitan finansial dan menghadapi beberapa masalah proyek, kini berharap dapat memperoleh masukan berharga dan arah yang lebih jelas dari jajaran komisaris yang baru.

Beberapa pihak melihat pengangkatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Waskita Karya dalam menghadapi persaingan ketat di industri konstruksi, serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Dengan pengalamannya di dunia politik dan pemerintahan, Ade Abdul Rochim dan koleganya diharapkan dapat membawa perspektif baru yang bisa menguntungkan Waskita Karya di masa mendatang.

Kenaikan anggaran DPR yang signifikan hingga mencapai Rp 9,9 triliun di RAPBN 2026 dan pengangkatan Ade Abdul Rochim sebagai Komisaris Waskita Karya menjadi dua berita yang paling menarik perhatian publik pada Kamis (21/8/2025). Kenaikan anggaran ini mencerminkan kebutuhan DPR akan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan legislatif, sementara pengangkatan Ade dan beberapa nama lainnya di Waskita Karya menunjukkan pergeseran penting dalam struktur manajemen BUMN besar di Indonesia. Keduanya menjadi sorotan yang layak untuk terus diikuti, mengingat dampaknya terhadap kebijakan publik dan perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • freddy

    Freddy Damanik Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 372
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Wakil Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari lanjutan penyidikan yang telah resmi ditangani oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum […]

  • Fadli Zon Ungkap Alasan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Fadli Zon Ungkap Alasan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    • calendar_month Sel, 11 Nov 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 139
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon ungkap sejumlah alasan penetapan Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, Soeharto telah memberikan jasa-jasa bagi Republik Indonesia, sehingga gelar pahlawan pantas didapatkan. Dia diketahui telah mengikuti sejumlah operasi militer besar, hingga menghentikan pemberontakan G30 September 1965. […]

  • Apa itu Etomidate yang Diselundupkan oleh Jonathan Frizzy di Vape?

    Apa itu Etomidate yang Diselundupkan oleh Jonathan Frizzy di Vape?

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 235
    • 0Komentar

    kabarjatengterkini.com – Baru-baru ini, artis Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyelundupan obat keras di dalam rokok elektrik atau vape dari Malaysia. Adapun jenis obat keras yang dimaksud adalah etomidate. Rokok elektrik berisi etomidate telah dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia berdasarkan Undang-undang Kesehatan. Bahkan di Singapura, zat ini masuk dalam kategori racun. Ini sering […]

  • trump

    Trump Ungkap Operasi Militer AS-Israel di Iran, Diproyeksikan Berlangsung 4–5 Pekan

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka membeberkan skenario operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut agresi militer tersebut diproyeksikan berlangsung selama empat hingga lima pekan, meski ia menegaskan bahwa AS memiliki kapasitas tempur untuk melanjutkan perang dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Pernyataan itu […]

  • ridwan kamil

    KPK Bakal Panggil Lagi Ridwan Kamil, Dalami Dugaan Aset Tak Dilaporkan di LHKPN

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemanggilan ini berkaitan dengan pendalaman sejumlah aset yang diduga tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih […]

  • Status PBI Puluhan Ribu Warga Kota Semarang Bakal Nonaktif, Pemkot Siapkan Skema Ini

    Status PBI Puluhan Ribu Warga Kota Semarang Bakal Nonaktif, Pemkot Siapkan Skema Ini

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 98 ribu warga Kota Semarang diperkirakan bakal mengalami penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) buntut pemutakhiran data oleh Kemensos RI. Terkait kebijakan tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mempersiapkan skema reaktivasi bagi peserta yang status kepesertaannya dinonaktifkan. Pihaknya akan memilah peserta yang aktif menggunakan layanan kesehatan […]

expand_less