Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Business » Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
  • visibility 195

Kabarjatengterkini.com– Berita mengenai kenaikan alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun dalam RAPBN 2026 menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di KumparanBisnis pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, berita mengenai pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, sebagai Komisaris PT Waskita Karya (WSKT) juga menyita perhatian publik. Berikut ini adalah rangkuman lengkap mengenai kedua topik yang tengah hangat dibicarakan tersebut.

Anggaran DPR Naik Drastis, Mencapai Rp 9,9 Triliun pada 2026

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran untuk DPR mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Buku III Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), anggaran DPR dipatok sebesar Rp 9,9 triliun, yang merupakan kenaikan sebesar 47,8 persen dibandingkan dengan APBN 2025 yang sebesar Rp 6,69 triliun. Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 83 persen dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar Rp 5,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran DPR ini mencakup dua jenis belanja utama, yakni belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup pengeluaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, serta tunjangan untuk aparatur sipil negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi. Sedangkan belanja nonoperasional dialokasikan untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi parlemen.

Rincian Alokasi Anggaran DPR

Jika melihat tren alokasi anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan ini tampak konsisten. Berikut adalah rincian anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2021: Rp 5,41 triliun
  • 2022: Rp 5,6 triliun
  • 2023: Rp 6,01 triliun
  • 2024: Rp 5,94 triliun
  • 2025: Rp 6,69 triliun
  • 2026: Rp 9,9 triliun (proyeksi RAPBN)

Dengan adanya kenaikan yang signifikan ini, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai dampaknya terhadap kinerja dan pelayanan DPR, serta apakah anggaran yang lebih besar ini akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Beberapa kalangan menyarankan agar kenaikan anggaran ini dibarengi dengan transparansi yang lebih besar, sehingga masyarakat dapat mengawasi secara lebih efektif bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan peningkatan anggaran yang diajukan.

Wasekjen Gerindra Ade Abdul Rochim Jadi Komisaris Waskita Karya

Selain kenaikan anggaran DPR, berita lain yang tak kalah menarik perhatian adalah pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, menjadi Komisaris PT Waskita Karya (WSKT). Hal ini terjadi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/8), yang memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan.

Ade Abdul Rochim, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Gerindra pada periode 2020–2024, kini mengambil posisi di jajaran komisaris Waskita Karya. Bersama Ade, ada juga nama Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya berkarier di DPR sebagai staf ahli serta di Kementerian UMKM sebagai staf khusus. Hasby Muhammad Zamri sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris di Waskita Beton Precast (WSBP) sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah diangkat menjadi Komisaris Waskita Karya.

Selain mereka berdua, ada tiga nama baru yang diangkat menjadi Komisaris Independen Waskita Karya, yakni Aqila Rahmani, Muhammad Harrirar Syafar, dan Muhammad Abdullah Syukri. Berikut adalah susunan lengkap jajaran Komisaris Waskita Karya:

  • Komisaris Utama/Independen: Heru Winarko
  • Komisaris: Ade Abdul Rochim
  • Komisaris: Hasby Muhammad Zamri
  • Komisaris Independen: Aqila Rahmani
  • Komisaris Independen: Muhammad Harrirar Syafar
  • Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Sedangkan susunan direksi Waskita Karya adalah sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Muhammad Hanugroho
  • Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno
  • Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital: Rudi Purnomo
  • Direktur Operasi I: Ari Asmoko
  • Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan beberapa nama lainnya ke posisi komisaris Waskita Karya menambah sorotan pada jajaran pengurus BUMN ini. Waskita Karya, yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, tentu diharapkan bisa lebih berkembang dengan adanya figur-figur baru yang memiliki pengalaman luas di bidang politik dan pemerintahan.

Dampak Pengangkatan Ini Terhadap Waskita Karya

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan Hasby Muhammad Zamri di jajaran komisaris Waskita Karya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur manajemen perusahaan BUMN ini. Waskita Karya, yang sebelumnya sempat mengalami kesulitan finansial dan menghadapi beberapa masalah proyek, kini berharap dapat memperoleh masukan berharga dan arah yang lebih jelas dari jajaran komisaris yang baru.

Beberapa pihak melihat pengangkatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Waskita Karya dalam menghadapi persaingan ketat di industri konstruksi, serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Dengan pengalamannya di dunia politik dan pemerintahan, Ade Abdul Rochim dan koleganya diharapkan dapat membawa perspektif baru yang bisa menguntungkan Waskita Karya di masa mendatang.

Kenaikan anggaran DPR yang signifikan hingga mencapai Rp 9,9 triliun di RAPBN 2026 dan pengangkatan Ade Abdul Rochim sebagai Komisaris Waskita Karya menjadi dua berita yang paling menarik perhatian publik pada Kamis (21/8/2025). Kenaikan anggaran ini mencerminkan kebutuhan DPR akan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan legislatif, sementara pengangkatan Ade dan beberapa nama lainnya di Waskita Karya menunjukkan pergeseran penting dalam struktur manajemen BUMN besar di Indonesia. Keduanya menjadi sorotan yang layak untuk terus diikuti, mengingat dampaknya terhadap kebijakan publik dan perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • 3 Desa di Rembang Terdampak Rob, BPWS Siapkan Tanggul Laut Permanen

    3 Desa di Rembang Terdampak Rob, Pemerintah Siapkan Tanggul Laut Permanen

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Sejumlah wilayah pesisir Rembang dilanda banjir rob akibat laut pasang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Genangan air yang masuk ke rumah warga setempat diperkirakan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Rob tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu (6/6/2026) di tiga wilayah, termasuk Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, hingga Desa Sumurtawang dan Desa Pandangan Kulon, Kecamatan […]

  • Pemprov Jateng Tindaklanjuti Rekomendasi Pemeriksaan Keuangan dengan Baik

    Pemprov Jateng Tindaklanjuti Rekomendasi Pemeriksaan Keuangan dengan Baik

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan keuangan dengan baik. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, penindaklanjutan rekomendasi pemeriksaan dilakukan guna menciptakan good governance dan clear government atau mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan pemerintahan. “Berikan data secara proaktif, sehingga pada saat audit investigasi, akan terjadi adanya […]

  • insentif

    20 Tahun Mandek, Insentif Guru Honorer Naik di Era Presiden Prabowo

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang telah lama menunggu kenaikan insentif. Kebijakan terbaru ini menjadi sorotan karena selama lebih dari 20 tahun insentif guru honorer tidak mengalami perubahan signifikan. “Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya […]

  • rachel vennya

    Sengketa Rumah Xabiru: Rachel Vennya Rugi Miliaran, Kuasa Hukum Sebut Okin Ingkar Janji

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Perselisihan antara selebgram Rachel Vennya dan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin, memasuki babak baru yang kian memanas. Kuasa hukum Rachel Vennya, Sangun Ragahdo, membeberkan kerugian materiil fantastis yang dialami kliennya terkait rumah yang diperuntukkan bagi putra sulung mereka, Xabiru Oshe Al Hakim. Konflik ini mencuat ke publik setelah muncul dugaan bahwa Okin […]

  • pola tidur

    Pola Tidur Siang Disebut Bikin Makin Cerdas, Ini Dampak Biphasic Sleep bagi Kesehatan Otak

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com, Jakarta— Tidur siang sering kali dipandang sebagai kebiasaan anak-anak atau tanda kemalasan. Namun, riset terbaru mengungkap bahwa pola tidur biphasic (dua kali sehari) yang mencakup tidur siang singkat justru dapat memberikan manfaat besar bagi kecerdasan dan kesehatan otak. Konsep biphasic sleep—yakni membagi waktu tidur dalam dua periode, biasanya tidur malam dan tidur siang singkat—kini […]

  • Pemkab Rembang Pastikan Warga Bisa Gunakan Layanan Aduan Terkait Bansos

    Pemkab Rembang Pastikan Warga Bisa Gunakan Layanan Aduan Terkait Bansos

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang buka layanan aduan terkait pelaksanaan bantuan sosial (Bansos). Langkah ini menindaklanjuti banyaknya pertanyaan maupun keluhan setelah pembaruan sistem data. Pada September 2025, pemerintah pusat memberlakukan perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan tersebut membutuhkan sinkronisasi ulang, bahkan menyebabkan pergeseran penerima […]

expand_less