Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Menkeu Purbaya Surati Seluruh Kepala Daerah Percepat Realisasi APBD 2025

Menkeu Purbaya Surati Seluruh Kepala Daerah Percepat Realisasi APBD 2025

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
  • visibility 102

 

Kabarjatengterkini.com – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa surati seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Kami meminta agar dilakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik,” tulis Purbaya dalam surat resmi bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025.

Hal ini menindaklanjuti pemantauan Kementerian Keuangan yang menunjukkan dana transfer ke daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen, namun realisasi belanja APBD justru menurun dibanding tahun sebelumnya.

Alhasil, simpanan dana pemerintah daerah di perbankan meningkat hingga kuartal III 2025. Maka dari itu, kepala daerah diminta mengoptimalkan belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional secara konkret.

Purbaya juga menyebutkan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Yakni dengan mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan transparan, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang menangani proyek-proyek daerah.

Selanjutnya, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk mendanai program dan proyek yang sudah direncanakan. Terakhir, monitoring rutin mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja dan pengelolaan dana daerah hingga akhir tahun 2025.

Menurutnya, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Terlebih setelah adanya ketegangan akibat kebijakan pemotongan dana TKD dalam APBN 2026. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil demi menggerakkan ekonomi nasional, bukan sentimen.

“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.

Diketahui, dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • kasus

    KPK Jerat Immanuel Ebenezer (Noel) dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3: Terima Rp 3 Miliar untuk Renovasi Rumah

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Noel disebut menerima aliran dana senilai Rp 3 miliar, yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk renovasi rumah. Ketua KPK, Setyo […]

  • kpk

    Dana Rp200 Triliun untuk Bank Himbara, KPK Ingatkan Risiko Korupsi

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terkait kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana negara sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah strategis ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian mikro dan memperkuat peran perbankan nasional dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, […]

  • kpk

    KPK Buka Peluang Jerat TPPU dalam Kasus Suap PN Depok

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menambah jerat hukum dalam perkara dugaan suap di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Selain tindak pidana korupsi, penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya penyamaran, pengalihan, atau penyembunyian aset hasil kejahatan. Sinyal pengembangan perkara ini menguat setelah KPK mengendus dugaan penerimaan gratifikasi […]

  • Bupati Sudewo

    Kebijakan Strategis Pati : Salah Satunya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Bupati Sudewo paparkan kebijakan strategis dan program prioritas Kabupaten Pati ke pemerintah pusat. Kebijakan dan program tersebut akan berfokus pada pembangunan daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menggerakkan roda perekonomian. Di antaranya melalui pemerataan pembangunan infrastruktur. “Ini adalah langkah strategis kami agar roda perekonomian masyarakat bergerak lebih cepat,” ujar Bupati Sudewo saat melakukan […]

  • 100 Mahasiswa di Sukoharjo Berkesempatan Peroleh Beasiswa Pendidikan Senilai Rp12,5 Juta

    100 Mahasiswa di Sukoharjo Berkesempatan Peroleh Beasiswa Pendidikan Senilai Rp12,5 Juta

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Sukoharjo, Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 100 mahasiswa asal Sukoharjo berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) telah menggelontorkan anggaran Rp1,25 miliar untuk program ini. Artinya, masing-masing calon mahasiswa akan mendapatkan bantuan Rp12,5 juta Program ini terbagi menjadi dua kategori, yakni Penerima Penghargaan Baru untuk […]

  • Uji publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Bundar Kompleks BPSDM Jawa Tengah/rembangkab

    Pemkab Rembang Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Agriantika Fallent
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP). Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Harno saat menjalani uji publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Bundar Kompleks BPSDM Jawa Tengah. Ia menyebut bahwa komitmen Pemkab Rembang mengenai keterbukaan informasi telah tertuang jelas dalam RPJMD 2025–2029 dengan […]

expand_less