Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Business » Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

Anggaran DPR Naik Drastis hingga Rp 9,9 Triliun, Sementara Wasekjen Gerindra Jadi Komisaris Waskita Karya

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
  • visibility 194

Kabarjatengterkini.com– Berita mengenai kenaikan alokasi anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun dalam RAPBN 2026 menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca di KumparanBisnis pada Kamis (21/8/2025). Selain itu, berita mengenai pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, sebagai Komisaris PT Waskita Karya (WSKT) juga menyita perhatian publik. Berikut ini adalah rangkuman lengkap mengenai kedua topik yang tengah hangat dibicarakan tersebut.

Anggaran DPR Naik Drastis, Mencapai Rp 9,9 Triliun pada 2026

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran untuk DPR mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Buku III Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), anggaran DPR dipatok sebesar Rp 9,9 triliun, yang merupakan kenaikan sebesar 47,8 persen dibandingkan dengan APBN 2025 yang sebesar Rp 6,69 triliun. Angka ini juga menunjukkan kenaikan sebesar 83 persen dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2021 yang hanya tercatat sebesar Rp 5,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran DPR ini mencakup dua jenis belanja utama, yakni belanja operasional dan nonoperasional. Belanja operasional mencakup pengeluaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, serta tunjangan untuk aparatur sipil negara (ASN), staf khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi. Sedangkan belanja nonoperasional dialokasikan untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi parlemen.

Rincian Alokasi Anggaran DPR

Jika melihat tren alokasi anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan ini tampak konsisten. Berikut adalah rincian anggaran DPR dalam beberapa tahun terakhir:

  • 2021: Rp 5,41 triliun
  • 2022: Rp 5,6 triliun
  • 2023: Rp 6,01 triliun
  • 2024: Rp 5,94 triliun
  • 2025: Rp 6,69 triliun
  • 2026: Rp 9,9 triliun (proyeksi RAPBN)

Dengan adanya kenaikan yang signifikan ini, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai dampaknya terhadap kinerja dan pelayanan DPR, serta apakah anggaran yang lebih besar ini akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembuatan kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Beberapa kalangan menyarankan agar kenaikan anggaran ini dibarengi dengan transparansi yang lebih besar, sehingga masyarakat dapat mengawasi secara lebih efektif bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan peningkatan anggaran yang diajukan.

Wasekjen Gerindra Ade Abdul Rochim Jadi Komisaris Waskita Karya

Selain kenaikan anggaran DPR, berita lain yang tak kalah menarik perhatian adalah pengangkatan mantan Wakil Sekjen Gerindra, Ade Abdul Rochim, menjadi Komisaris PT Waskita Karya (WSKT). Hal ini terjadi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/8), yang memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan.

Ade Abdul Rochim, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Gerindra pada periode 2020–2024, kini mengambil posisi di jajaran komisaris Waskita Karya. Bersama Ade, ada juga nama Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya berkarier di DPR sebagai staf ahli serta di Kementerian UMKM sebagai staf khusus. Hasby Muhammad Zamri sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris di Waskita Beton Precast (WSBP) sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah diangkat menjadi Komisaris Waskita Karya.

Selain mereka berdua, ada tiga nama baru yang diangkat menjadi Komisaris Independen Waskita Karya, yakni Aqila Rahmani, Muhammad Harrirar Syafar, dan Muhammad Abdullah Syukri. Berikut adalah susunan lengkap jajaran Komisaris Waskita Karya:

  • Komisaris Utama/Independen: Heru Winarko
  • Komisaris: Ade Abdul Rochim
  • Komisaris: Hasby Muhammad Zamri
  • Komisaris Independen: Aqila Rahmani
  • Komisaris Independen: Muhammad Harrirar Syafar
  • Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Sedangkan susunan direksi Waskita Karya adalah sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Muhammad Hanugroho
  • Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno
  • Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital: Rudi Purnomo
  • Direktur Operasi I: Ari Asmoko
  • Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan beberapa nama lainnya ke posisi komisaris Waskita Karya menambah sorotan pada jajaran pengurus BUMN ini. Waskita Karya, yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, tentu diharapkan bisa lebih berkembang dengan adanya figur-figur baru yang memiliki pengalaman luas di bidang politik dan pemerintahan.

Dampak Pengangkatan Ini Terhadap Waskita Karya

Pengangkatan Ade Abdul Rochim dan Hasby Muhammad Zamri di jajaran komisaris Waskita Karya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur manajemen perusahaan BUMN ini. Waskita Karya, yang sebelumnya sempat mengalami kesulitan finansial dan menghadapi beberapa masalah proyek, kini berharap dapat memperoleh masukan berharga dan arah yang lebih jelas dari jajaran komisaris yang baru.

Beberapa pihak melihat pengangkatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Waskita Karya dalam menghadapi persaingan ketat di industri konstruksi, serta untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Dengan pengalamannya di dunia politik dan pemerintahan, Ade Abdul Rochim dan koleganya diharapkan dapat membawa perspektif baru yang bisa menguntungkan Waskita Karya di masa mendatang.

Kenaikan anggaran DPR yang signifikan hingga mencapai Rp 9,9 triliun di RAPBN 2026 dan pengangkatan Ade Abdul Rochim sebagai Komisaris Waskita Karya menjadi dua berita yang paling menarik perhatian publik pada Kamis (21/8/2025). Kenaikan anggaran ini mencerminkan kebutuhan DPR akan pembiayaan yang lebih besar untuk mendukung kegiatan legislatif, sementara pengangkatan Ade dan beberapa nama lainnya di Waskita Karya menunjukkan pergeseran penting dalam struktur manajemen BUMN besar di Indonesia. Keduanya menjadi sorotan yang layak untuk terus diikuti, mengingat dampaknya terhadap kebijakan publik dan perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia.

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Respon Cepat Laporan Jembatan Ambles di Purwoyoso Ngaliyan

    Pemkot Semarang Mulai Tangani Jembatan Ambles di Purwoyoso Ngaliyan

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang merespon cepat laporan terkait jembatan ambles di Jalan Honggowongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan. Setelah menerima laporan jembatan ambruk pada Jumat (15/5/2026), Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, segera menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk penanganan. Kemudian, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan pada Minggu (17/5/2026). “Begitu menerima laporan amblesnya jembatan […]

  • Modifikasi Cuaca Mulai Dilakukan di Perairan Utara Jawa Tengah

    Modifikasi Cuaca Mulai Dilakukan di Perairan Utara Jawa Tengah

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Modifikasi cuaca mulai dilakukan di wilayah perairan utara Jawa Tengah. Prosesnya juga dilakukan dengan melakukan penyemaian awan dengan menggunakan bahan Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 1.000 kilogram. Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mendistribusikan curah hujan agar mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah daratan Jawa Tengah. Prosesnya akan terus dilakukan dan rencananya sampai 29 […]

  • Pemprov Jateng Pinjamkan Perangkat Starlink ke Aceh Guna Percepat Pemulihan Pascabencana

    Pemprov Jateng Pinjamkan Perangkat Starlink ke Aceh Guna Percepat Pemulihan Pascabencana

    • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kirim bantuan layanan internet Starlink ke Provinsi Aceh. Bantuan berupa layanan pinjam-pakai itu dikirimkan untuk membantu mempercepat pemulihan pascabencana. Bantuan ini berasal dari hibah Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Tengah sebanyak sembilan unit Starlink. Perangkat tersebut kemudian dipinjamkan selama 12 bulan dengan biaya layanan untuk […]

  • Gubernur Jateng Usulkan Pengelolaan Dana Desa Harus Didampingi Aparatur Negara

    Gubernur Jateng Usulkan Pengelolaan Dana Desa Harus Didampingi Aparatur Negara

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 151
    • 0Komentar

      Kabarjatengterkini.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soroti sejumlah kasus korupsi dana desa di sejumlah daerah. Menurutnya, hal ini rentan terjadi karena minimnya pengawasan dan sifatnya yang swakelola. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan adanya pendampingan oleh aparat, misalnya pihak Kejaksaan atau Kepolisian dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan guna meningkatkan transparansi dan monitoring, […]

  • jateng

    Jateng Jadi Tuan Rumah 2 Cabor Kejurnas 2025, Ada Atletik dan Taekwondo

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 179
    • 0Komentar

      Mitrapost.com – Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah dua cabang olahraga (cabor) Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Antar Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Tahun 2025. Dua cabor tersebut di antaranya atletik dan Taekwondo. Nantinya, kompetisi akan digelar pada tanggal 19 Oktober 2025. Adapun cabang atletik akan diikuti oleh 270 peserta dari 31 kontingen untuk 34 kelas. Sementara […]

  • Foto : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Prapto Raharjo (Sumber. Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Rembang Siapkan UPTD PPA

    • calendar_month Sab, 22 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Rembang saat ini tengah disiapkan. Upaya itu untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Rembang. Pembuatan UPTD PPA itu merujuk terhadap Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten atau […]

expand_less