Puan Maharani Temui Buruh, Tuntutan UMP 2026 Naik hingga 10% Disuarakan

Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025). Aksi ini dilakukan oleh berbagai elemen serikat pekerja yang menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan penguatan supremasi sipil.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Auditorium Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Puan Maharani menyambut langsung dua tokoh utama gerakan buruh nasional, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi.

Tuntutan Kenaikan UMP 2026 Berdasarkan Putusan MK

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan oleh perwakilan buruh adalah desakan kepada pemerintah untuk menaikkan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,05%. Menurut Ramidi, angka tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menjadi acuan dalam menentukan upah minimum.

Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa penentuan upah minimum harus mempertimbangkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para pekerja.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,05 persen,” tegas Ramidi saat ditemui usai pertemuan dengan Ketua DPR RI.

Andi Gani: Supremasi Sipil dan NKRI Harga Mati

Di hadapan Puan Maharani, Andi Gani menegaskan komitmen buruh dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyebut bahwa pada 8 Oktober 2025 mendatang, pihaknya akan menggelar Apel Besar Kebangsaan yang akan dihadiri oleh sedikitnya 100 ribu buruh di Bekasi, Jawa Barat.

“Tanggal 8 Oktober kami akan menggelar apel besar kebangsaan. Ini untuk menegaskan bahwa NKRI harga mati dan supremasi sipil adalah yang utama,” ujar Andi Gani, putra dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea.

Aksi ini disebut bukan hanya sebagai bentuk protes atau perlawanan, melainkan sebagai bentuk konsolidasi gerakan buruh nasional untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Dukung Reformasi Polri, Tapi Tolak Hidden Agenda

Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani juga menyampaikan pandangannya soal wacana reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menyatakan mendukung penuh langkah reformasi struktural dan kultural dalam tubuh Polri, namun mengingatkan agar reformasi tersebut tidak menjadi kedok untuk mengganti Kapolri secara politis.

“Kami mendukung reformasi Polri secara kelembagaan, tapi kami menolak jika ada agenda tersembunyi untuk mengganti pucuk pimpinan,” tegasnya.

Puan Maharani: Aspirasi Buruh Akan Disampaikan ke Seluruh Anggota DPR

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan buruh, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya terbuka dan siap menampung semua masukan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

“Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Kami berkomitmen untuk menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada teman-teman di DPR agar bisa menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan,” ujar Puan.

Puan juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia meminta agar aksi demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

“Silakan sampaikan aspirasi, itu adalah hak. Tapi jangan disampaikan dengan cara membakar fasilitas umum atau bertindak anarkis. Mari kita jaga demokrasi dengan cara yang santun,” kata politisi PDIP tersebut.

Gelombang Aksi Buruh dan Ancaman Penyusupan Massa

Sebagai informasi, aksi buruh yang digelar hari ini merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa yang terus terjadi sejak Agustus 2025. Sebelumnya, beberapa aksi massa berujung anarkis, terutama di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya.

Demo tersebut semula berlangsung damai, namun berubah menjadi ricuh pada malam hari akibat dugaan penyusupan oleh kelompok tidak dikenal yang memicu pembakaran fasilitas umum. Pemerintah dan aparat keamanan hingga kini masih menyelidiki dalang kerusuhan tersebut.

Pertemuan antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan perwakilan buruh menjadi momentum penting dalam menyalurkan suara pekerja secara langsung ke parlemen. Tuntutan kenaikan UMP 2026, supremasi sipil, dan reformasi institusi menjadi isu utama yang disuarakan. DPR RI diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi ini dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja.