Purbaya Dipanggil Presiden Prabowo Usai Bahas Subsidi Energi Rp386,9 Triliun di DPR

Kabarjatengterkini.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, pada Selasa siang (30/9/2025), usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI di Senayan. Purbaya tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Meski belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan, Purbaya menduga undangan tersebut bisa saja hanya untuk makan siang bersama, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya.

“Saya nggak tahu, saya tadi rapat di DPR, bahas pencairan subsidi, dana kompensasi, dan lainnya. Ini mungkin makan-makan siang, kita biasa diundang untuk makan gratis,” kata Purbaya sambil berseloroh kepada awak media di halaman Istana.

Bahas Subsidi Energi dan Kompensasi dalam Rapat DPR

Sebelum ke Istana, Purbaya hadir dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Dalam rapat tersebut, ia memaparkan besaran subsidi energi dan dana kompensasi yang telah dikeluarkan pemerintah pada tahun anggaran 2024.

Angka total subsidi mencapai Rp386,9 triliun, mencakup subsidi untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg, serta kompensasi energi lainnya yang bersumber dari APBN 2024.

Namun, Purbaya mengaku prihatin atas ketimpangan penerima manfaat subsidi energi. Menurutnya, hasil analisis dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kaya justru turut menikmati subsidi tersebut.

“Berdasarkan data Susenas, masyarakat sangat mampu, yakni pada desil 8 hingga 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Ini tentu jadi catatan penting,” ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pemerintah Diminta Evaluasi Skema Subsidi Energi

Purbaya menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi, agar lebih tepat sasaran. Saat ini, sistem subsidi masih banyak bersifat terbuka atau berbasis komoditas, sehingga tidak membedakan antara pengguna dari kelompok miskin maupun kaya.

Model seperti ini dinilai tidak adil dan membebani fiskal negara tanpa memberi dampak maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Subsidi energi seharusnya diberikan berdasarkan kondisi ekonomi penerima, bukan sekadar pengguna komoditas. Kalau seperti sekarang, mereka yang punya mobil dan rumah besar tetap dapat subsidi BBM atau listrik murah,” jelasnya.

Tantangan dalam Reformasi Subsidi Energi

Purbaya juga mengakui bahwa reformasi subsidi energi bukan perkara mudah. Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari resistensi publik hingga kesiapan data dan infrastruktur yang mendukung subsidi berbasis target langsung ke masyarakat miskin.

Namun, ia memastikan bahwa Presiden Prabowo dan tim ekonomi pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola subsidi agar APBN lebih efisien dan berkeadilan.

“Ini pekerjaan besar, tapi harus dimulai. Kami sedang siapkan skema yang lebih adil. APBN harus bisa benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, bukan justru mensubsidi yang sudah mampu,” tegasnya.

Pemanggilan Presiden Prabowo: Bahas Strategi Ekonomi?

Meski Purbaya menyebut undangan Presiden Prabowo ke Istana hanya sekadar makan siang, banyak pihak menduga pertemuan tersebut juga membahas strategi ekonomi nasional, termasuk langkah konkret untuk menekan subsidi yang salah sasaran, serta membahas arus kas negara menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Sebagai Menteri Keuangan yang baru dilantik di bawah pemerintahan Prabowo, Purbaya dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global, pelemahan rupiah, serta harga energi dunia yang terus fluktuatif.

Catatan Subsidi Energi 2024

Berikut rincian subsidi energi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan data Kemenkeu:

• Subsidi BBM dan LPG 3 kg: Rp113,3 triliun
• Subsidi Listrik: Rp75,2 triliun
• Kompensasi energi (terutama ke Pertamina dan PLN): Rp198,4 triliun
• Total: Rp386,9 triliun

Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai imbas dari kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Perlu Kebijakan Subsidi yang Adil dan Efisien

Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kembali diskusi publik soal efektivitas kebijakan subsidi di Indonesia. Dengan APBN yang semakin terbebani, pemerintah perlu segera merumuskan subsidi tepat sasaran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Langkah strategis ini diharapkan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto, untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan adil dan berkelanjutan.