Realisasi PNBP ATR/BPN Capai Rp 2,63 Triliun per 12 November 2025, Setara 82,12 Persen dari Target

Kabarjatengterkini.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 2,63 triliun hingga 12 November 2025. Capaian ini setara 82,12 persen dari target PNBP tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa hingga pertengahan November, tren penerimaan masih menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja layanan pertanahan dan tata ruang.

“Secara tahunan atau year-on-year (yoy), realisasi penerimaan PNBP lebih tinggi secara nilai rupiah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti,” ujar Darmawan dalam rapat panja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Realisasi dan Proyeksi PNBP Lima Tahun Terakhir Menunjukkan Tren Positif

Darmawan menjelaskan bahwa kinerja PNBP ATR/BPN dalam lima tahun terakhir secara umum berada dalam tren positif. Meski terdapat anomali pada tahun 2021 yang dihipotesiskan sebagai dampak pandemi COVID-19, penerimaan pada 2022 hingga 2024 terus mencatat pertumbuhan stabil.

Menurutnya, hal ini mencerminkan pemulihan aktivitas pertanahan di seluruh Indonesia, terutama pada layanan-layanan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, pemeliharaan data, hingga pengukuran bidang tanah.

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan target PNBP sebesar Rp 3,2 triliun. Target tersebut dibangun berdasarkan proyeksi potensi layanan pertanahan dan tata ruang serta didukung oleh kebijakan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan kementerian.

Namun, ATR/BPN memperkirakan realisasi PNBP hingga akhir 2025 akan berada di angka Rp 3,13 triliun, atau 97,66 persen dari target. Menurut Darmawan, angka ini dinilai sangat baik meski belum mencapai 100 persen, karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil.

“Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya berdampak pada transaksi properti, terutama transaksi tanah, yang turut memengaruhi realisasi PNBP tahun ini,” jelas Darmawan.

Layanan Pertanahan Penyumbang PNBP Tertinggi Sepanjang 2025

Dalam pemaparannya, Darmawan merinci lima layanan dengan capaian PNBP tertinggi pada 2025. Beberapa layanan bahkan mencatat peningkatan signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Berikut rincian lengkapnya:

1. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Layanan ini menjadi penyumbang PNBP terbesar dengan realisasi Rp 750,15 miliar pada 2025. Angka ini meningkat dari Rp 642,13 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemutakhiran data pertanahan yang semakin digital dan terintegrasi.

2. Pendaftaran Hak Tanggungan

Realisasi PNBP dari layanan hak tanggungan mencapai Rp 430,61 miliar pada 2025, naik sedikit dari Rp 426,48 miliar pada tahun sebelumnya. Layanan ini sangat erat kaitannya dengan transaksi kredit dan pembiayaan, sehingga menjadi indikator penting aktivitas ekonomi.

3. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai

Layanan ini mencatat realisasi Rp 462,85 miliar pada 2025, mengalami penurunan dari Rp 516,46 miliar pada 2024.
Penurunan ini diperkirakan akibat perlambatan minat investasi dan penyesuaian aktivitas bisnis pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan berskala besar.

4. Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah

Layanan pengukuran tanah mencatat realisasi Rp 312,21 miliar pada tahun ini, meningkat dari Rp 280,07 miliar pada 2024.
Peningkatan ini disebabkan oleh permintaan yang stabil dari masyarakat serta proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan legalitas dan kejelasan batas lahan.

5. Pengecekan Sertifikat Tanah

Layanan pengecekan sertifikat menghasilkan PNBP sebesar Rp 134,66 miliar pada 2025, naik dari Rp 131,06 miliar pada tahun sebelumnya.
Layanan ini sangat vital bagi masyarakat yang sedang melakukan transaksi jual beli tanah, sehingga permintaannya cenderung stabil setiap tahun.

ATR/BPN Siapkan Strategi Percepatan Jelang Akhir Tahun

Untuk memastikan realisasi PNBP mendekati target maksimal, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan sejumlah langkah percepatan layanan. Di antaranya adalah:

• optimalisasi layanan digital melalui sistem elektronik yang lebih sederhana,
• percepatan proses pendaftaran tanah,
• kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan,
• serta peningkatan kapasitas SDM di kantor pertanahan seluruh Indonesia.

Darmawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi mingguan hingga akhir tahun agar seluruh kantor pertanahan dapat mencapai target masing-masing.

“Kami akan pastikan upaya percepatan dilakukan secara terukur. Koordinasi dengan Kanwil dan Kantah menjadi kunci agar kinerja penerimaan tetap optimal,” katanya.

Arah Kebijakan PNBP 2026: Digitalisasi dan Efisiensi

Meskipun fokus saat ini adalah mengejar target 2025, kementerian juga mulai merancang arah kebijakan PNBP tahun 2026. Dua fokus utama yang menjadi prioritas adalah digitalisasi layanan pertanahan dan peningkatan efisiensi proses administrasi.

Dengan digitalisasi yang semakin matang, ATR/BPN berharap proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan, sehingga dapat mendorong peningkatan PNBP secara berkelanjutan.