Anggota DPR Rajiv Tegaskan Mafia Pupuk Subsidi Harus Berhenti Permainkan Petani

Kabarjatengterkini.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengingatkan keras agar mafia pupuk tidak lagi mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.

Hal ini disampaikan saat bimbingan teknis (bimtek) kepada para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (18/9/2025).

Menurut Rajiv, masih banyak petani yang sudah memenuhi syarat administrasi lengkap, namun tetap kesulitan membeli pupuk subsidi karena alasan distributor atau kios mengaku stok pupuk habis. Padahal, stok pupuk subsidi yang tersedia sebenarnya melimpah.

“Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya tidak mengancam, tapi saya serius. Di Kabupaten Bandung penyerapan pupuk subsidi rendah, hanya 40-50 persen. Ada apa ini? Mungkin ada mafia atau petani yang tidak paham cara menebusnya,” ujar Rajiv dalam keterangannya.

DPR Tidak Segan Ambil Tindakan Tegas terhadap Mafia Pupuk

Rajiv mengajak petani untuk bersinergi dan bekerja sama demi mendapatkan pupuk subsidi sesuai harga dan aturan yang berlaku. Ia menegaskan, Komisi IV DPR tidak akan segan menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan praktik kecurangan atau pemerasan yang merugikan petani.

“Kalau ada yang main-main dengan pupuk subsidi, saya pastikan izin distributor atau kiosnya akan saya cabut, dan proses pidananya akan berjalan. Saya tidak peduli siapa yang backing mereka, anggota dewan siapa, atau dia sedang menjabat atau sudah pensiun. Ini soal nasib petani, tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPR dalam menjaga keberlangsungan dan keadilan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran bagi para petani yang membutuhkan.

Dorong Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Bimtek yang digelar di Bandung Barat dan Bandung tersebut merupakan hasil kerja sama Komisi IV DPR dengan PT Pupuk Indonesia. Program ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petani terkait mekanisme pendistribusian pupuk subsidi.

“Sebagai mitra pemerintah di bidang pertanian, tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Rajiv, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem.

Salah satu masalah utama yang masih kerap dialami petani adalah kebingungan terkait persyaratan pengambilan pupuk subsidi. Banyak yang mengira hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa mendapatkan pupuk. Padahal, petani harus terlebih dahulu terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Keluhan petani di berbagai daerah hampir sama. Mereka kira hanya dengan KTP bisa beli pupuk subsidi, tapi sebenarnya mereka harus terdaftar di e-RDKK dulu, ini yang sering menjadi miskomunikasi,” tambahnya.

Penyaluran Pupuk Subsidi Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Rajiv menekankan bahwa penyaluran pupuk subsidi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Alur distribusi dari produsen hingga sampai ke tangan petani harus jelas dan dapat diawasi bersama agar tidak ada lagi oknum yang bermain curang.

“Saya ingin penyaluran pupuk subsidi tidak lagi ada yang ditutup-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada permainan yang merugikan petani. Setelah bimtek ini, saya harap petani lebih paham dan tidak bingung lagi,” ujar Rajiv.

Ia menambahkan bahwa saat turun ke daerah pemilihannya, ia tidak ingin mendengar keluhan petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Distribusi pupuk harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.

Solusi dan Harapan untuk Petani Indonesia

Bimbingan teknis ini diharapkan menjadi momen penting bagi petani untuk meningkatkan pemahaman terkait penggunaan sistem e-RDKK serta proses pengajuan pupuk subsidi yang benar.

Dengan begitu, petani dapat lebih mudah mengakses pupuk berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Rajiv juga mengingatkan seluruh stakeholder, mulai dari distributor, kios, aparat pemerintah hingga DPR, untuk bekerja sama menjaga tata kelola pupuk subsidi agar efektif dan efisien.

Upaya bersama ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.

“Saya percaya dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat, mafia pupuk bisa diberantas dan petani dapat menikmati pupuk subsidi secara adil. Ini penting agar produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan terjaga,” tutup Rajiv.