Wagub Jateng Bantah Isu Penonaktifan Guru Honorer di Tahun 2027
- account_circle Anisya Gusti
- calendar_month Sel, 26 Mei 2026
- visibility 37
Foto: Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin (Sumber: Pemprov Jateng)
Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon isu tentang penonaktifan guru honorer pada tahun 2027.
Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin menyebutkan bahwa isu tersebut tidak benar. Pihaknya memang perlu memeriksa kondisi keuangan pemerintah daerah, namun dipastikan tak akan ada penonaktifan guru honorer.
“Tetapi Jawa Tengah insyaallah tidak ada pemberhentian guru-guru honorer ya,” kata Gus Yasin, Selasa (26/5/2026), dikutip Detik.
Lebih lanjut, pihaknya merencanakan pemetaan guru honorer di Jawa Tengah agar para tenaga pendidik tersebut bisa mengajar dengan nyaman. Selain itu, pemerintah juga akan membuka formasi untuk PPPK dalam waktu dekat.
“Ini pembahasannya nanti itu bagaimana guru-guru honorer benar-benar bisa nyaman untuk mengajar. Jadi kita petakan lagi,” ucapnya.
“Besok kan ada pengangkatan lagi di PPPK. Nah, tapi kan PPPK ini diatur, kita hanya melaksanakan nanti bagaimana keputusan dari pemerintah pusat. (Akan buka formasi guru?) Iya kalau dibuka akan melakukan,” lanjutnya.
Keberadaan guru honorer atau non-ASN tetap dibutuhkan, mengingat kebutuhan tenaga pengajar belum terpenuhi oleh ASN. Artinya, jika guru honorer dinonaktifkan akan berdampak pada proses pembelajaran.
Saat ini, tercatat 1.732 guru tamu dan 82 Guru Tidak Tetap (GTT) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara, jumlah guru ASN di Jateng mencapai 37.328 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
“Guru tamu itu jumlahnya ada 1.732 yang tersebar di satuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu SMAN, SMKN dan SLBN, dan guru tidak tetap ada 82,” kata Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sodikin.
“Tentu kami Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tunduk dan patuh pada regulasi dan kebijakan,” katanya.
Jumlah tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri. Sehingga, Disdik Jateng bersama Badan Kepegawaian Daerah telah mengajukan tambahan 700 formasi guru melalui seleksi CPNS dan PPPK tahun 2026.
“Hasilnya sudah kita usulkan sejumlah 700 formasi atau 700 orang,” ujarnya. (*)
- Penulis: Anisya Gusti
