Berita

Kabarjatengterkini.com – Kawasan Produksi Widuri Pegandon di Desa Wonosari, Pengadon, Kendal menjadi salah satu titik pengembangan ekonomi desa berbasis potensi kearifan lokal. Salah satunya sebagai percontohan program Aktivasi 1.001 Titik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan. Ini turut mendukung program Pemprov Jateng dalam menumbuhkan ekonomi dengan algomerasi wilayah. Pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan penguatan […]

Kabarjatengterkini.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengingatkan keras agar mafia pupuk tidak lagi mempersulit petani dalam mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Hal ini disampaikan saat bimbingan teknis (bimtek) kepada para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (18/9/2025). Menurut Rajiv, masih banyak petani yang sudah memenuhi syarat administrasi […]

Kabarjatengterkini.com – Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Kamboja berujung bentrokan dengan pasukan militer Thailand pada Rabu (17/9). Insiden ini terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja, yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Thailand. Menurut laporan dari kantor berita internasional AFP yang dikutip Kamis (18/9), ketegangan bermula dari […]

  Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan pihak swasta untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya. Hal ini juga dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses produk pangan berkualitas. Kali ini, PT HM Sampoerna Tbk melalui Sampoerna Retail Community (SRC) digandeng sebagai mitra distribusi pangan. Kolaborasi ini juga melibatkan Perum Bulog dan Asosiasi Pedagang Pasar […]

Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendorong Industri Jasa Keuangan (IJK) ikut menggerakkan perekonomian berbasis desa. Salah satunya dengan memfasilitasi UMKM maupun Koperasi Merah Putih. “Jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat di desa-desa, termasuk perbantuan keuangan UMKM yang di Jawa Tengah hampir 4,2 juta,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (16/9/2025). […]

Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Kementerian Hukum memberikan program bantuan hukum gratis. Program ini menyasar masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk mengakses pendampingan hukum dari profesional. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum saat ini sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada 1.400 desa di Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jateng […]

Pekalongan, Kabarjatengterkini.com – Siswa sekolah menengah kejuruan di Kota Pekalongan terus berupaya mengembangkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM). Kepala SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan (Mudikal), Khusnawan menjelaskan, ide pengembangan mesin sudah ada sejak tahun 2018. Setelahnya, para siswa juga telah melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan untuk menyempurnakan mesin. Mesin tersebut sebelumnya hanya […]

Kabarjatengterkini.com – Terhitung tiga bulan ke depan sudah menginjak akhir tahun. Waktu yang tersisa turut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jateng dalam optimalisasi penyerapan anggaran belanja dan Perubahan APBD 2025. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno menyampaikan, pihaknya mengupayakan penyerapan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mepet di akhir tahun. Untuk […]

Jakarta, Kabarjatengterkini.com — Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk segera mengklarifikasi Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan ini menjadi sorotan karena dianggap mengandung potensi simpang siur di publik dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Rifqinizamy, yang akrab disapa Rifqy, menegaskan pentingnya lembaga negara, […]

Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov) Jateng terapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 35 kabupaten/kota. Kebijakan ini diterapkan selaras dengan program pemerintah pusat tiga juta rumah. Saat ini, seluruh daerah telah menetapkan peraturan tersebut, meski terdapat perbedaan penerima pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 22 kabupaten/ kota […]