Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tuntut KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Sudewo

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tuntut KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Sudewo

  • account_circle markom kabarjatengterkini
  • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
  • visibility 163

Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin pagi (1/9/2025).

Aksi tersebut dipimpin oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMBP). Mereka menuntut agar KPK segera menangkap Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Solo Balapan, Jawa Tengah.

Massa mulai berdatangan ke kantor KPK sejak pukul 07.52 WIB menggunakan tujuh bus besar. Mereka membawa berbagai spanduk berisi kecaman serta tuntutan agar KPK bertindak tegas terhadap pejabat yang diduga terlibat korupsi. Aksi massa ini dimulai secara resmi pada pukul 08.47 WIB.

“Tangkap Sudewo Sekarang Juga”

Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, massa menyuarakan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Mereka juga meneriakkan yel-yel, salah satunya berbunyi:

“Tangkap, tangkap, tangkap Sudewo! Tangkap Sudewo sekarang juga!”

Spanduk yang dibawa pun bertuliskan berbagai tuntutan seperti “KPK Jangan Buta, Tangkap Bupati Kami!” dan “Sudewo Bukan Wakil Rakyat, Tapi Musuh Rakyat!”

Koordinator aksi, Samsul Bahri, menyebutkan bahwa masyarakat Pati kecewa atas lambannya proses hukum yang menjerat nama Sudewo. Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah bentuk aspirasi rakyat yang tidak ingin daerahnya dipimpin oleh kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

“Kami tidak mau dipimpin oleh orang yang namanya disebut dalam kasus korupsi. Sudewo harus bertanggung jawab! Jangan ada impunitas,” tegas Samsul.

Dugaan Keterlibatan Sudewo dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Nama Sudewo mencuat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ia diperiksa oleh KPK pada Rabu, 27 Agustus 2025, sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Sudewo dimintai keterangan terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo Balapan.

“Penyidik melakukan pendalaman terkait keterlibatan Sudewo dalam proyek jalur kereta api yang sedang dalam penyidikan. Kami fokus pada pengungkapan aliran dana dan pihak-pihak yang menerima komitmen fee,” kata Budi, dikutip Kamis (28/8/2025).

Sebelumnya, KPK juga telah mengungkap bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek ini. Pernyataan tersebut disampaikan kembali oleh Budi Prasetyo pada Rabu, 13 Agustus 2025, saat memberi keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK.

“Benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee dari proyek pembangunan jalur kereta api,” ungkap Budi.

Sudewo Bantah Terima Uang Korupsi

Menanggapi pemeriksaannya, Sudewo yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra, membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Ia menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan kepada penyidik sudah jujur dan apa adanya.

“Saya diperiksa sebagai saksi, dan sudah saya jelaskan bahwa saya tidak menerima uang dari proyek tersebut. Kalau soal uang, itu sudah dijelaskan dua tahun lalu. Semua ada datanya, baik pemasukan maupun pengeluaran,” ujar Sudewo kepada media usai diperiksa.

Namun bantahan tersebut tidak cukup menenangkan warga Pati. Mereka menilai bahwa klarifikasi Sudewo tidak transparan dan meminta agar KPK menindaklanjuti dugaan aliran dana yang sudah disebutkan dalam proses penyidikan sebelumnya.

Aksi Tertib dan Dikawal Ketat Aparat

Aksi demonstrasi di depan Gedung KPK berlangsung damai dan tertib. Aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi. Tidak terjadi bentrokan selama aksi berlangsung, dan massa membubarkan diri secara perlahan menjelang siang hari.

Pihak KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi apakah aksi ini akan memengaruhi percepatan proses hukum terhadap Sudewo. Namun Budi Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus korupsi.

“Siapa pun yang terlibat, apalagi sudah menerima aliran dana, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya.

Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi sorotan publik karena menunjukkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang adil dan transparan. Nama Bupati Sudewo yang terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek jalur kereta api kian mendapat tekanan, baik dari penyidik KPK maupun dari masyarakat daerah yang dipimpinnya.

 

  • Penulis: markom kabarjatengterkini

Rekomendasi Untuk Anda

  • Festival Wayang Semesta Hadirkan Menteri Kebudayaan hingga Pelawak Kondang (sumber: Pemkot Semarang)

    Festival Wayang Semesta Hadirkan Menteri Kebudayaan hingga Pelawak Kondang

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • account_circle Aulia Anissa Putri
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Dalam rangka menyambut Hari Wayang Nasional 2025, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyelenggarakan Festival Wayang Semesta selama dua hari, pada Jumat–Sabtu (7–8/11/2025) di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang. Penyelenggaraan Festival Wayang Semesta ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia (RI), Fadli Zon beserta dua pelawak kondang bernama         Tri Retno Prayudati […]

  • tarif

    Kemenkeu Terapkan Kembali Tarif Impor Mobil Listrik Mulai Tahun Depan

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mencabut insentif pembebasan tarif impor mobil listrik yang selama ini diberikan kepada pelaku industri otomotif. Kebijakan tarif 0 persen untuk impor mobil listrik hanya berlaku hingga 31 Desember 2025, dan akan kembali diberlakukan bea masuk mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan […]

  • amandemen

    Zulkifli Hasan Dukung Amandemen UUD 1945 Kelima, Jimly Asshiddiqie Soroti Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pascareformasi

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan dukungannya terhadap wacana amandemen atau perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini disampaikan usai menerima kunjungan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025). Jimly menyerahkan buku berjudul Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar kepada […]

  • Anggota DPR RI Edy Wuryanto

    Anggota DPR RI Dorong Perda Terkait Produk UMKM Lokal Pasok Dapur MBG

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Anggota DPR RI sarankan agar setiap pemerintah daerah membuat Perda (peraturan daerah) yang mengatur rantai pasok dapur MBG. Dengan Perda ini, pelaku UMKM lokal bisa turut berperan dalam menyukseskan program prioritas pemerintah RI. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR RI Edy Wuryanto saat menghadiri sosialisasi program MBG bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi […]

  • Sejumlah Perbaikan Jalan dan Jembatan di Jateng Dikebut Tahun 2026

    Sejumlah Perbaikan Jalan dan Jembatan di Jateng Dikebut Tahun 2026

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Sejumlah pekerjaan infrastruktur di Jawa Tengah dikebut demi memastikan keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan jalan provinsi dan jembatan. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pekerjaan berupa peningkatan jalan provinsi pada tahun anggaran 2026. Beberapa di antaranya dilakukan di […]

  • kasus

    TNI Telusuri Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Janji Transparansi dan Profesionalisme

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang sempat menggegerkan publik. Langkah ini diambil untuk menanggapi opini yang berkembang di masyarakat yang mengaitkan institusi TNI dengan insiden tersebut. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa TNI telah melakukan […]

expand_less