Pembubaran Diskusi di UGM: IPR Sayangkan Tindakan Anarkis dan Pembungkaman Ruang Akademik

Kabarjatengterkini.com– Insiden pembubaran paksa forum diskusi ilmiah di lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan.

Tindakan intimidasi yang mencederai kebebasan akademik tersebut dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kelompok intelektual.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, secara tegas menyesalkan aksi pembubaran kegiatan diskusi yang terjadi di kampus kerakyatan tersebut. Menurutnya, tindakan represif dan anarkis itu sama sekali tidak mencerminkan karakter serta tradisi akademik yang selama ini melekat erat pada dunia kemahasiswaan.

Pentingnya Rasionalitas dan Dialog dalam Demokrasi

Iwan menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang sangat wajar dan niscaya dalam kehidupan demokrasi. Namun, cara menyikapi perbedaan tersebut seharusnya dilakukan melalui jalur dialog, adu argumentasi, dan pertukaran gagasan yang sehat, bukan dengan tindakan yang mengarah pada intimidasi atau pembungkaman ruang diskusi.

“Memaksakan pendapat, merasa paling benar sendiri, dan bertindak anarkis bukanlah sifat seorang mahasiswa. Kampus adalah ruang intelektual murni yang dibangun di atas fondasi kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab,” ujar Iwan saat dihubungi Inilah.com, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Iwan memaparkan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai kelompok elit intelektual. Status ini menuntut mereka untuk selalu mengedepankan rasionalitas dalam menyikapi setiap perbedaan di ruang publik. Oleh karena itu, jika ada sebuah gagasan yang dianggap keliru, cara terbaik untuk meresponsnya adalah dengan melawannya menggunakan gagasan lain yang lebih kuat, bukan dengan membungkam pihak yang berbeda opini.

Menjaga Tradisi Intelektual Kampus

• Intelektualitas dan Rasionalitas: Mahasiswa wajib menempatkan akal sehat di atas emosi saat berdiskusi.

• Debat Sehat: Jika ada pandangan narasumber yang tidak disetujui, jawabannya adalah melalui sanggahan ilmiah, bukan penghentian acara secara sepihak.

• Budaya Kritis: Ruang akademik yang terbuka akan melahirkan budaya berpikir kritis yang memperkuat kualitas demokrasi nasional.

“Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk menutup ruang dialog. Justru dalam pusaran perbedaan itulah mahasiswa dapat belajar menghargai esensi demokrasi, menguji ketajaman gagasan, dan mencari kebenaran secara ilmiah,” tambah Iwan.

Kronologi Pembubaran Paksa Diskusi di GIK UGM

Insiden yang menjadi sorotan publik ini terjadi dalam forum diskusi bertajuk “Kopdar x NYL Bareng Mas Dar” yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026). Acara yang awalnya berjalan tertib mendadak riuh dan terpaksa dihentikan setelah sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes keras di lokasi.

Padahal, diskusi tersebut menghadirkan jajaran tokoh penting dan pejabat negara sebagai narasumber, antara lain:

1. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

2. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian)

3. Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan / BP Taskin)

Forum ilmiah ini sebenarnya mengusung tema yang sangat relevan dan visioner, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”.

Melalui keterangan resminya, Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM mengungkapkan bahwa pemicu kericuhan berawal dari pernyataan salah satu narasumber yang menantang publik untuk menyampaikan kritik secara langsung, bukan hanya berani di media sosial. SEMA UGM menilai hal itu memicu ketegangan di dalam ruangan.

Klarifikasi Wamentan Sudaryono terkait Kericuhan

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi mengenai situasi sebenarnya. Ia menegaskan bahwa kehadiran para pejabat dalam forum tersebut murni bertujuan untuk membuka ruang dialog dua arah dengan mahasiswa. Pihak narasumber mengklaim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk melempar kritik tajam maupun pertanyaan kritis terkait kebijakan pemerintah.

Namun, setelah diskusi berjalan sekitar 30 hingga 40 menit, situasi mulai tidak kondusif akibat adanya desakan dari sebagian kelompok peserta yang menuntut agar forum segera dihentikan. Sudaryono juga membantah keras tudingan yang menyebut dirinya dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sengaja melarikan diri untuk menghindari dialog.

Ia menjelaskan bahwa pihak narasumber dan panitia telah berupaya keras untuk mempertahankan jalannya diskusi. Namun, forum terpaksa disudahi demi keselamatan bersama setelah situasi memanas, ditandai dengan aksi pelemparan air mineral serta adanya dugaan kontak fisik di area diskusi. Meskipun demikian, Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah tidak antikritik dan selalu siap kembali berdialog dengan mahasiswa UGM di lain kesempatan dengan suasana yang lebih kondusif.