Serba-serbi Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo oleh KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api

Kabarjatengterkini.com— Bupati Pati, Sudewo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8/2025), terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan setelan batik dan didampingi tim kuasa hukum. Kehadirannya kali ini merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya absen pada Jumat (22/8) dengan alasan memiliki agenda lain.

“Ya memenuhi panggilan. Enggak ada (bawa berkas),” ujar Sudewo kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK.

Diperiksa Terkait Aliran Uang

Pemeriksaan berlangsung selama tujuh jam. Usai pemeriksaan, Sudewo mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik dengan jujur.

“Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Saya dipanggil sebagai saksi,” jelasnya.

Ia membantah menerima uang dari hasil dugaan korupsi. Menurutnya, dana yang diterima merupakan pendapatan resmi saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Kalau soal uang itu juga ditanyakan. Itu sudah dijelaskan sejak dua tahun lalu. Itu adalah pendapatan dari DPR RI, lengkap ada rinciannya,” tegas Sudewo.

Sudewo juga membantah pernyataan KPK yang menyebut dirinya telah mengembalikan uang dugaan hasil korupsi. “Enggak ada pengembalian uang,” katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tengah mendalami keterangan Sudewo terkait proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di wilayah Solo Balapan, Jawa Tengah.

“Termasuk juga didalami soal pengetahuan saksi mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini,” ungkap Budi.

Warga Pati Desak Sudewo Mundur

Isu hukum yang menyeret Sudewo juga memicu reaksi keras dari warga Pati. Ratusan warga berkumpul di Alun-Alun Pati pada Senin (25/8), menuntut agar KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Warga bahkan menggalang gerakan bersama untuk menyurati KPK secara massal. Tercatat, KPK menerima 350 surat dari masyarakat Pati yang dikirimkan pada 25 Agustus 2025.

“Dalam penanganan perkara ini, kami menerima banyak dukungan dari masyarakat. Hari ini kami terima kurang lebih 350 surat dari warga Pati,” ujar Budi Prasetyo.

Menurutnya, semua surat tersebut akan dianalisis dan dijadikan bahan pengayaan dalam proses penyelidikan.

Sudewo Tolak Mundur

Menanggapi desakan publik tersebut, Sudewo menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati.

“Saya akan istikamah, akan amanah, membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya,” ujar Sudewo.

Ia juga meminta masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas. “Saya imbau agar masyarakat kompak, solid, dan damai,” tambahnya.

Isu Pembatalan Demo Jilid 2

Salah satu momen yang menjadi sorotan publik adalah pembatalan demo jilid dua oleh Ahmad Husein, yang sebelumnya menjadi inisiator aksi massa. Demo lanjutan itu sedianya digelar pada 25 Agustus 2025.

Namun, setelah bertemu dan melakukan video call dengan Sudewo, Husein membatalkan niatnya untuk menggelar aksi.

Sudewo mengaku tidak memberikan imbalan apa pun kepada Husein. “Enggak kasih apa-apa. Hanya dialog, agar demo berlangsung kondusif,” jelasnya.

Foto kebersamaan antara Sudewo dan Husein pun beredar luas di media sosial, memperkuat spekulasi publik terkait pembatalan aksi tersebut.

Nama Sudewo Muncul dalam Dakwaan Korupsi DJKA

Dalam dokumen dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang, nama Sudewo (tercantum sebagai “Sudewa”) disebut menerima aliran dana suap saat menjabat sebagai anggota DPR Komisi V.

Ia disebut ikut serta dalam kasus suap proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso senilai Rp 143,5 miliar. Total suap yang dibagikan kepada pihak-pihak terkait mencapai Rp 18,39 miliar.

Dakwaan menyebut Sudewo menerima bagian sebesar 0,5 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp 720 juta secara tunai, melalui staf dari pihak kontraktor.

Nama Sudewo muncul dalam dua dakwaan berbeda, yaitu milik Putu Sumarjaya (Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jateng) dan Bernard Hasibuan (PPK BTP Jateng). Putu sendiri sudah divonis 5 tahun penjara, namun jaksa mengajukan banding atas vonis tersebut.

Kasus dugaan suap proyek jalur kereta api ini terus bergulir dan kini menyeret nama Bupati Pati, Sudewo, dalam pusaran hukum. Meski membantah menerima uang korupsi, bukti dan dakwaan yang menyebut namanya tidak bisa diabaikan.

Tekanan dari publik pun semakin besar, terbukti dengan banyaknya surat dukungan masyarakat Pati kepada KPK. Namun hingga kini, Sudewo masih menjabat dan menyatakan dirinya akan tetap bertugas sebagai Bupati.

KPK dipastikan akan terus melakukan pendalaman dan analisis atas keterangan serta bukti-bukti yang muncul dalam perkara ini.