Pemerintah Siapkan Penangkapan Besar-Besaran, Menteri Purbaya Target Mafia Tekstil dan Baja

Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Indonesia akan melakukan langkah besar dalam waktu dekat untuk memberantas praktik penyelundupan yang selama ini merugikan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa operasi penegakan hukum tengah disiapkan untuk menangkap para mafia di berbagai sektor, khususnya dalam penyelundupan tekstil dan baja.

Purbaya menyebut pemerintah telah mengantongi nama-nama pihak yang terlibat. “Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses.

Intinya, yang selama ini melakukan under invoicing, menyelundupkan barang—yang paling banyak itu tekstil, baja, dan sebagainya. Sudah ada nama-namanya,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).

Meski belum membeberkan total kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut, Purbaya memastikan pihaknya sedang melakukan penghitungan atas potensi penerimaan negara yang hilang. “Belum tahu. Masih kita hitung,” katanya singkat.

Mafia Tak Bisa Dihadapi Sendirian

Langkah Kementerian Keuangan ini menuai perhatian para pengamat. Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menilai bahwa pemberantasan mafia penyelundupan adalah pekerjaan besar yang tak bisa diselesaikan oleh Purbaya sendiri.

“Strategi pemerintah harus mencakup tiga aspek kunci,” kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/10/2025).

1. Penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi
   Penyulundupan biasanya melibatkan jaringan lintas sektor, termasuk oknum aparat, pengusaha, dan birokrasi pelabuhan. Tanpa koordinasi antarlembaga, upaya pemberantasan akan berhenti di level simbolik.
2. Pembersihan internal di lembaga strategis
   Lembaga seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan rentan terhadap infiltrasi kepentingan mafia. Reformasi internal menjadi keharusan.
3. Penguatan sistem pengawasan digital
   Digitalisasi pengawasan melalui integrasi data logistik nasional dan sistem pelacakan barang impor-ekspor bisa menutup celah manipulasi dokumen.

Ronny menekankan bahwa dukungan dari Presiden Prabowo Subianto sangat penting. Operasi pemberantasan harus mendapat komando langsung dari kepala negara agar efektif.

“Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, TNI, Kemenhub, hingga Kemenperin. Ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” tegasnya.

Pentingnya Political Will dan Reformasi Internal

Senada, Ekonom CELIOS Nailul Huda menyoroti bahwa keberadaan mafia terjadi karena adanya persekongkolan antara pengusaha dan oknum internal instansi. Ia menekankan pentingnya pembersihan di tubuh instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

“Kebocoran penerimaan negara bersumber dari lemahnya pengawasan internal. Barang ilegal bisa lolos karena ada yang bermain di dalam,” ujarnya.

Huda menegaskan bahwa pemerintah harus berani menindak pengemplang pajak dan mafia impor. Meski keduanya berada di bawah kendali Menteri Purbaya, keputusan politik akan menentukan keberhasilan tindakan ini.

“Pertanyaannya tinggal: berani atau tidak?” pungkas Huda.

Perlu Komando Operasi Terpadu

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) guna memberi mandat terpadu kepada seluruh lembaga penegak hukum.

Ia menyarankan dibentuknya task force lintas lembaga dengan satu komandan operasi. Task force ini harus melibatkan Polri, Kejaksaan, DJP, DJBC, PPATK, dan TNI AL/Bakamla untuk patroli laut serta pengamanan lapangan.

“Dengan komando politik yang jelas, seluruh sumber daya hukum bisa bergerak serempak. Industri dalam negeri terlindungi, pasar jadi lebih transparan, dan jaringan mafia kehilangan modal, akses pelabuhan, serta celah manipulasi data,” jelas Syafruddin.

Langkah Nyata atau Simbolik?

Masyarakat dan pelaku industri menunggu apakah langkah ini akan menjadi momentum pembenahan ekosistem perdagangan nasional, atau hanya sebatas wacana.

Jika pemerintah serius, tindakan ini bisa memulihkan kerugian triliunan rupiah akibat penyelundupan dan under invoicing. Industri dalam negeri juga akan lebih kompetitif, karena tak lagi disusupi barang ilegal berharga murah yang merusak harga pasar.

Namun jika tanpa dukungan penuh dari lembaga hukum dan politik, upaya ini berisiko gagal, seperti banyak inisiatif serupa di masa lalu.

Rencana penangkapan besar-besaran terhadap mafia penyelundupan yang dipelopori Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Untuk berhasil, langkah ini membutuhkan dukungan lintas sektor dan komando politik yang kuat dari Presiden Prabowo. Tanpa itu, pemberantasan mafia hanya akan jadi retorika tanpa hasil nyata.