Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Heboh Isu Uang Pinjaman Bank Rp300 M di Konferensi Pers, KPK Beri Penjelasan

Heboh Isu Uang Pinjaman Bank Rp300 M di Konferensi Pers, KPK Beri Penjelasan

  • account_circle Anisya Gusti
  • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
  • visibility 179

Kabarjatengtrekini.com – Heboh isu uang Rp300 miliar di konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu merupakan pinjaman bank. Menanggapi hal tersebut, lembaga antirasuah tersebut membantah isu yang beredar luas di masyarakat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, uang yang dipamerkan dalam konferensi pers pada Kamis (20/11/2025) merupakan bagian dari aset rampasan/sitaan. Aset rampasan tersebut dititipkan ke bank dalam bentuk rekening penampungan, jadi bukan pinjaman bank.

“Dalam teknis penyimpanannya, KPK melakukan penitipan atas barang sitaan maupun rampasan dalam bentuk uang kepada pihak bank di rekening penampungan,” ujar Budi, Jumat (21/11/2025), dikutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut, pihaknya juga tidak pernah menyimpan uang sitaan tersebut di kantor maupun di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Uang sitaan disimpan di dalam sebuah rekening yang disebut dengan rekening penampungan.

“Maka KPK menitipkannya ke bank, ada yang namanya rekening penampungan. Jadi jangan sampai keliru, karena ada yang masih sebut KPK pinjam uang bank,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto juga mengatakan bahwa KPK sudah mengembalikan seluruh uang hasil rampasan itu, kemudian meminjam uang ke bank senilai Rp300 miliar untuk dipamerkan dalam konferensi pers, Kamis (20/11/2025).

“KPK sudah mentransfer uang sebesar Rp880 miliar ke PT Taspen, tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI di Mega Kuningan mohon dipinjamin uang Rp300 miliar jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan,” kata jaksa Leo.

Sebagai informasi, aset rampasan tersebut berasal dari kasus tindak pidana investasi fiktif yang merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. (*)

 

  • Penulis: Anisya Gusti

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto : Bupati Rembang Harno beserta jajarannya melakukan foto bersama dengan Unicef, Kamis (20/11/2025). (Sumber. Kabarjatengterkini.com/ Ilham)

    Pemkab Rembang Gandeng Unicef untuk Cegah Pernikahan Dini

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Ilham Wiji
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Rembang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menggandeng United Nation International Children’s Emergency Fund (Unicef) untuk mencegah pernikahan dini. Bupati Rembang, Harno menyambut baik kedatangan Unicef. Pihaknya berharap ke depan bisa memperbaiki permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang. “Kami sangat senang dengan kehadiran Unicef yang ada di Kabupaten Rembang karena untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan termasuk […]

  • 3 Ribu ASN di Brebes Diduga Gunakan Aplikasi Ilegal untuk Input Presensi Jarak Jauh

    3 Ribu ASN di Brebes Diduga Gunakan Aplikasi Ilegal untuk Input Presensi Jarak Jauh

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Brebes, Kabarjatengterkini.com – Sebanyak 3 ribu lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di Brebes disebut gunakan aplikasi ilegal untuk menginput kehadiran secara jarak jauh. Praktik ini terungkap setelah server aplikasi resmi dimatikan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma. Ia menyebutkan, ASN yang menggunakan aplikasi tersebut beragam, mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga pejabat […]

  • Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin

    Wagub Jateng Bantah Isu Penonaktifan Guru Honorer di Tahun 2027

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon isu tentang penonaktifan guru honorer pada tahun 2027. Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin menyebutkan bahwa isu tersebut tidak benar. Pihaknya memang perlu memeriksa kondisi keuangan pemerintah daerah, namun dipastikan tak akan ada penonaktifan guru honorer. “Tetapi Jawa Tengah insyaallah tidak ada pemberhentian guru-guru […]

  • Puncak Musim Hujan Bulan Januari Berpotensi Terjadi Bencana Hidrometeorologi

    Puncak Musim Hujan Bulan Januari Berpotensi Terjadi Bencana Hidrometeorologi

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) imbau masyarakat waspada terhadap puncak musim hujan yang terjadi pada bulan Januari 2026 ini. Sementara itu, sejumlah wilayah di Kudus-Pati-Rembang telah terdampak banjir. Adapun banjir yang merendam wilayah-wilayah tersebut dipicu karena cuaca ekstrem, serta hujan intensitas sedang hingga lebat selama beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrem itu berpotensi […]

  • palung

    Penemuan Spektakuler di Palung Mariana: Ribuan Cacing Laut dan Moluska Hidup Nyaris 10 Km di Bawah Laut

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 468
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com– Palung Mariana kembali mengungkap rahasianya. Sebuah kapal selam tak berawak milik China menemukan koloni cacing laut dan moluska dalam jumlah besar di kedalaman hampir 10 kilometer di bawah permukaan laut—menjadikannya sebagai penemuan komunitas makhluk hidup terdalam yang pernah tercatat di Bumi. Ditemukan oleh Kapal Selam Tak Berawak “Fendouzhe” Penemuan luar biasa ini diumumkan dalam […]

  • safe house

    OTT KPK Bea Cukai, Purbaya Soroti Safe House dan Suap

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan kemarahan serius atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Menurutnya, temuan ini menunjukkan adanya dugaan kasus suap besar di lingkungan institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan. OTT KPK yang […]

expand_less