Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jawa Tengah » Layanan Dokumen Kependudukan Sudah Tersedia di Tingkat Desa dan Kelurahan Rembang

Layanan Dokumen Kependudukan Sudah Tersedia di Tingkat Desa dan Kelurahan Rembang

  • account_circle Ilham Wiji
  • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
  • visibility 197

Rembang, Kabarjatengterkini.com – Layanan dokumen kependudukan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sudah tersedia di tingkat desa dan kelurahan. Layanan itu telah dibuka sejak bulan Februari 2025.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, Khotib menjelaskan bahwa layanan dokumen kependudukan di tingkat desa dan kelurahan itu mencakup kartu keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian.

“Untuk dokumen yang cetaknya kertas biasa seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain-lain cukup diambil di desa,” kata Khotib ditemui di kantor, Jum’at (28/11/2025).

Khotib menambahkan, terkait dengan pendaftaran cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dilakukan di tingkat desa.

Namun terkait pencetakannya tetap dilakukan di tingkat kecamatan dan Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Diharapkan masyarakat cukup datang di desa mendaftar di sana, syaratnya dipenuhi terlebih dahulu di sana, nanti secara online, ketika dokumen jadi nanti tinggal diambil, jika yang didaftarkan itu KTP sama KIA mengambilnya di kecamatan atau di MPP,” jelasnya.

Dengan pelayanan dokumen kependudukan di tingkat desa dan kelurahan, dia berharap untuk bisa dimanfaatkan masyarakat. Terlebih, pelayanan itu mempunyai keuntungan yaitu masyarakat tidak perlu mengantri di kantor Dindukcapil dan MPP.

“Kita sudah memanfaatkan pelayanan di desa supaya lebih dekat. Jadi keuntungannya itu yang pertama masyarakat tidak perlu bolak balik,” ujarnya.

“Yang kedua jika sudah mendaftar, ketika datang di tempat pelayanan misalnya KTP dan KIA itu langsung bisa diambil tidak usah mengantri,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Rembang mempunyai desa dan kelurahan sebanyak 294. Dengan rincian yaitu 287 desa sedangkan 7 kelurahan. Ratusan desa dan kelurahan itu sudah menjalankan layanan dokumen kependudukan di tingkat desa masing-masing. (Adv)

  • Penulis: Ilham Wiji
  • Editor: Agriantika Fallent

Rekomendasi Untuk Anda

  • Heboh Parkir Bus Rp100 Ribu di Masjid Raya Sheikh Zayed, Pemkot Bakal Tindak Tegas

    Heboh Parkir Bus Rp100 Ribu di Masjid Raya Sheikh Zayed, Pemkot Bakal Tindak Tegas

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Heboh aduan warga tentang tarif parkir bus di Masjid Raya Sheikh Zayed, Surakarta, sebesar Rp100 ribu di bekas lahan Denbekang. Besaran tarif itu disebut sudah termasuk pelayanan atau servis untuk sopir bus. Terkait laporan warga itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, melakukan inspeksi mendadak. Pihaknya turut mengumpulkan para petugas parkir untuk mengetahui kondisi […]

  • Heboh Dana Hibah Pemerintah Ditransfer ke Rekening Pribadi, Jubir PB XIV Purbaya Buka Suara

    Heboh Dana Hibah Pemerintah Ditransfer ke Rekening Pribadi, Jubir PB XIV Purbaya Buka Suara

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Surakarta, Kabarjatengterkini.com – Heboh dana hibah pemerintah ke Keraton Solo yang ditransfer ke rekening pribadi Pakubuwono XIII. Sementara, Kementerian Budaya (Kemenbud) menghendaki agar dana hibah ini ada pertanggungjawabannya. “Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah selama ini menurut keterangan (yang kami terima) itu penerimanya itu pribadi,” kata Menteri […]

  • Jalin Sinergi dengan BBWS Pemali Juana, Pemkot Semarang Upayakan Solusi Permanen Terkait Banjir Kiriman

    Jalin Sinergi dengan BBWS Pemali Juana, Pemkot Semarang Upayakan Solusi Permanen Terkait Banjir Kiriman

    • calendar_month Sen, 16 Mar 2026
    • account_circle Aulia Anissa Putri
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Semarang, Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah menjalin komunikasi lintas sektoral, utamanya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam hal ini, BBWS Pemali Juana bertugas untuk mengelola sumber daya air di wilayah sistem sungai Jragung, Tuntang, […]

  • Jalur Pendakian Bukit Mongkrang Gunung Lawu Ditutup Sementara Selama Ramadan

    Jalur Pendakian Bukit Mongkrang Gunung Lawu Ditutup Sementara Selama Ramadan

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Jalur pendakian di kawasan Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, bakal ditutup sementara selama bulan Ramadan. Upaya ini dilakukan untuk pemulihan jalur, serta evaluasi menyeluruh terkait aspek keselamatan pendaki saat melewati jalur tersebut. Terlebih, minat masyarakat untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu cukup tinggi, sehingga keamanan menjadi prioritas. “Ke depan, jalur pendakian perlu diperbaiki, […]

  • Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin

    Wagub Jateng Bantah Isu Penonaktifan Guru Honorer di Tahun 2027

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle Anisya Gusti
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon isu tentang penonaktifan guru honorer pada tahun 2027. Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin menyebutkan bahwa isu tersebut tidak benar. Pihaknya memang perlu memeriksa kondisi keuangan pemerintah daerah, namun dipastikan tak akan ada penonaktifan guru honorer. “Tetapi Jawa Tengah insyaallah tidak ada pemberhentian guru-guru […]

  • kuhp baru

    Resmi Berlaku, KUHP Baru Dinilai Lebih Keras dari Hukum Kolonial Belanda

    • calendar_month Jum, 2 Jan 2026
    • account_circle markom kabarjatengterkini
    • visibility 196
    • 0Komentar

    Kabarjatengterkini.com- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku mulai Jumat, 2 Januari 2026. Pemberlakuan regulasi pidana nasional ini menandai berakhirnya penggunaan Wetboek van Strafrecht (WvS), hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun di Indonesia. Namun, meski telah disahkan sejak 2022, kehadiran KUHP baru justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, […]

expand_less