Pemkab Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen, Bupati Sudewo Sampaikan Permintaan Maaf

Kabarjatengterkini.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati secara resmi membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, pada Kamis (7/8/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-701.

Pengumuman ini menjadi respons langsung atas gelombang penolakan dari masyarakat yang sebelumnya sempat merencanakan aksi demonstrasi. Rencana kenaikan PBB-P2 Kabupaten Pati dianggap memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Keputusan Diambil Setelah Mendengar Aspirasi Masyarakat

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram @pemkabpati_, Bupati Sudewo menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini diambil berdasarkan berbagai masukan, baik dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah provinsi dan pusat.

“Terkait dengan kenaikan pajak yang sampai 250 persen, sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah serta tuntutan warga Kabupaten Pati, maka saya tegaskan bahwa kenaikan tersebut saya akomodir untuk diturunkan,” ujar Sudewo.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keberpihakan Pemkab Pati kepada masyarakatnya. Sudewo menegaskan, pemerintah hadir untuk mendengarkan suara rakyat, bukan untuk membuat beban baru.

Bupati Sudewo: Mari Jaga Situasi Tetap Kondusif

Dalam momen yang sama, Bupati Sudewo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas di Kabupaten Pati. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.

“Marilah kita bersama-sama menjaga situasi yang kondusif, dan kembali bekerja sesuai kegiatan masing-masing,” ujar Sudewo.

Ia juga menekankan bahwa polemik soal kenaikan PBB-P2 jangan sampai mengganggu harmoni masyarakat, terlebih saat Kabupaten Pati sedang merayakan hari jadinya yang ke-701.

Permintaan Maaf atas Polemik dan Pernyataan yang Viral

Sudewo tak hanya menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan PBB-P2, tetapi juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas dinamika yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Ia mengakui bahwa situasi ini menciptakan ketegangan di tengah masyarakat, terutama menjelang perayaan hari jadi Kabupaten Pati.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memastikan kirab boyongan lima tahunan bisa berjalan lancar,” ucap Sudewo.

Selain itu, ia juga memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sempat viral dan menimbulkan kesalahpahaman. Dalam sebuah potongan video yang tersebar luas, Sudewo sempat mengatakan, “Lima ribu silakan, lima puluh ribu silakan,” yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk tantangan terhadap rencana unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Sudewo menjelaskan bahwa ucapannya bukanlah bentuk arogansi atau tantangan kepada rakyat.

“Saya juga minta maaf atas pernyataan itu. Tidak ada niat menantang rakyat, apalagi rakyat saya sendiri,” tegasnya.

Pembatalan Kenaikan PBB-P2 Kabupaten Pati Disambut Baik

Keputusan membatalkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen disambut baik oleh masyarakat. Banyak warga menilai langkah ini sebagai bentuk kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat.

Sebelumnya, kebijakan ini menuai kritik keras karena dianggap memberatkan. Apalagi, sejak 14 tahun terakhir, tarif PBB-P2 memang belum pernah mengalami penyesuaian, namun kenaikannya dinilai terlalu drastis jika langsung mencapai 250 persen.

Dengan pembatalan ini, Pemkab Pati diharapkan dapat mencari solusi alternatif untuk menambah pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara langsung.

Pembatalan kenaikan PBB-P2 Kabupaten Pati sebesar 250 persen menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat masih memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Bupati Pati, Sudewo, telah menunjukkan sikap terbuka, bijak, dan siap mengakui kesalahan dengan meminta maaf secara terbuka.

Langkah ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan ruang dialog yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat. Kini, fokus bersama adalah menjaga ketenangan, mendukung pembangunan yang merata, dan memastikan kesejahteraan warga Pati menjadi prioritas utama.